Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Hutan

“UU P3H Represif, Bebaskan Nenek Asyani”

944531_03142816032015_Nenek_Asyani

Pada Maret 2015, seorang Nenek 63 tahun dipaksa menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Situbondo akibat dituduh mencuri 38 papan kayu Perhutani di Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Bahkan, Asyani sudah ditahan sejak 15 Desember 2014. Pasal yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun

Koalisi Anti Mafia Hutan menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan. Padahal dalam konsiderans menimbang dari UU P3H disebutkan: bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Sebaliknya, Undang-Undang ini justru menghukum (mengkriminalkan) masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional, yakni masyarakat lokal yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan.

Pasal 12 huruf d

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Pasal 83 ayat (1) huruf a

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

 

Nenek Asyani adalah korban dari keberlanjutan kesewenang-wenangan dari UU P3H. Sejak disahkan 6 Agustus 2013, UU P3H telah memenjarakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Bahkan Koalisi Anti Mafia Hutan mencatat setidaknya terdapat 22 orang yang sudah dihukum dengan dasar UU P3H tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu mengatakan bahwasanya Pasal 11 ayat (3) UU P3H yang mengecualikan masyarakat sekitar hutan -yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutanlindung untuk keperluan sendiri- dari kejahatan terorganisir. Namun faktanya, Nenek Asyani serta 22 orang lain menjadi korban represifnya UU P3H.

Dari kasus-kasus yang dicatat Koalisi tersebut, tak satupun Korporasi yang menjadi pelaku-nya, melainkan individu-individu yang hampi semua adalah warga yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan. Hal yang sebenarnya bukan tujuan mengapa UU P3H dibentuk.

Nenek Asyani sekali lagi menjadi bukti bahwa Negara, telah sewenang-wenang terhadap warga melalui UU P3H, karena kewajiban negara untuk memperjelas tata batas kawasan hutan tidak dilakukan. Akibatnya, UU P3H gagal menindak korporasi besar perusak hutan yang melakukan kejahtaan terorganisir, melainkan menyasar dan mengkriminalkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Koalisi Anti Mafia Hutan kini tengah melakukan Pengujian UU P3H ke Mahkamah Konstitusi dan meminta MK untuk membatalkan seluruh isi UU P3H.

Proses hukum terhadap Nenek Asyani juga menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo, melalui jajarannya tidak mempunyai komitmen untuk melindungi dan menghormati masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasanhutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut:

  1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara an. Terdakwa Asyani harus memutus bebas Nenek Asyani, dan memulihkan nama baik Nenek Asyani;
  2. Perhutani harus dapat menghormati hak-hak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan untuk dapat mengambil sumber kehidupannya dari hutan;
  3. Perhutani dapat menertibkan aparatnya dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan;
  4. Aparat penegak hukum agar memfokuskan penegakan hukum atas kejahatan kehutanan yang terorganisir yang dilakukan korporasi;
  5. Mahkamah Konstitusi harus segera memutus perkara No 95/PUU-XII/2014, Pengujian UU P3H dengan membatalkan seluruh isi dari UU P3H tersebut;
  6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menuntaskan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat atas hutan;
  7. Komnas HAM segera melakukan audit Hak Asasi Manusia terhadap Perhutani dengan mengedepankan independensi  dan kepentingan korban.

Demikian pernyataan kami sampaikan.

 

Jakarta, 15 Maret 2015

Koalisi Anti Mafia Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), AURIGA, dan Public Interest Lawyer Network (PILNET)

Kontak:

Andi Muttaqien          : 08121996984         (ELSAM)

Erwin D. Kristianto   : 081327096984       (HuMa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *