Siaran Pers

untuk disiarkan segera – 16Januari 2015

 Kemawen

Informasi lebih lanjut:

Eep Saepulloh, Sawit Watch (08129501733)

Bondan Andriyanu (082125570136)

27 Warga Kecamatan Montalat di tangkap meminta tanahnya Kembali

Kemawen, Kalimantan Tengah –Ratusan Warga desa kemawen yang berada di kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan tengah melakukan Aksi penutupan portal (jalan masuk) menuju perusahaan perkebunan sawit PT BAK (Berjaya Agro Kalimantan) pada hari sabtu 10 Januari 2015, aksi ini dilakukan atas konflik 4.500 Ha lahan dan hutanmasyarakat desa Kemawen yang di buka pertamakali oleh PT BAK Pada 16 Maret 2015 tanpa ada sosialisasidan FPIC.

Masyarakat Desa Kemawen bukan hanya pada 2015 ini melakukan upaya protes dan pencegahan atas beroperasi PT BAK di desa mereka yang dinilia masuk ke dalam desa mereka tanpa ijin, pada Juli 2005 masyarakat Desa Kemawen juga pernah melakukan upaya penyetopan kegiatan PT BAK di areal Pembibitannya.

PT BAK melakukan respon atas segala aksi masyarakat lalu pada tahun yang sama 2005 dengan mengadakan sosialisasi atas beroperasinya PT BAK di Desa Kemawen. Kegiatan sosialisasi pada saat itu PT BAK menunjukan hasil rapat koordinasi dalam rangka pemberian ijin lokasi PT BAK di 6 Desa (Desa Buntok Baru, Butong ,Bintang Linggi 1, Bintang linggi 2, lemo 1 dan Lemo 2) kecamatan Teweh Tengah, kabupaten Barito Utara. Dengan No surat 225.460.42 tertanggal 11 Juli 2005.

Masyarakat desa Kemawen merasa semakin lemah ketika PT. BAK yang justru mendapat dukungan dari Pemerintah daerah setempat, bentuk dukungan dari Pemerintah daerah setempat adalah dengan memberikan ijin lokasi kepada PT.BAK, melalui Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tanggal 16 Juli 2005 tentang ijin lokasi seluas ± 20.000 Ha yang berada pada 3 desa  yaitu desa Buntuk Baru, Kec Teweh Selatan, Desa Lemo Kec Teweh Tengah dan Desa Kemawen Kec Mentalat

Awalnya PT BAK menjanjikan sebagaimana permohonan IUP terhadap Desa-Desa lain, Sebagaimana surat permohonan IUP Pada tanggal, 11 Juli 2005, PT BAK menjanjikan setiap Kepala Keluarga KK akan mendapatkan kebun seluas 2,5 Ha. /KK. Namun hingga tahun 2006 masyarakat mendapatkan undangan pihak Pemerintah Kabupaten Barito-Utara untuk kejelasan program kebun masyarakat di alikan sebagai mana peraturan REVITALISASI bahwa perusahaan akan membuat kebun masyarakat di luar IUP melaluai ijin Koperasi milik masyarakat. Atas usulan tersebut maka masyarakat menentukan lokasi hingga di lakukan pengukuran lahan dan masyarakat telah sepakat membuat ijin Koperasi dengan nama KOPERASI JAYA BULAU MANDIRI yang di ketuai Oleh HISON.  Dan koperasi ke 2 dengan nama KOPERASI HARAPAN BARU yang diketua oleh GUSTI MISIANI dan selanjutnya di ajukan kepada PT BAK dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito-Utara.

Pada 2008 Pemerintah Daerah dan PT BAK memberikan penjelaskan bahwa program REVITALISASI di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi syarat yang alasanya karena wilayah kabupaten lain tidak ada mengajukan sebagaimana program tersebut, sehingga PT BAK belum bisa membangun kebun masyarakat Kamawen. Pada tahun 2010 masyarakat tetap mengajukan tuntutan terhadap PT BAK dengan cara menyurati DPR dan Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya memperkuat masyarakat desa kemawen Pada tanggal 6 April 2012 masyarakat telah membentuk tim perwakilan  masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap tuntutan kepada PT BAK. Surat pertama yang dikirimkan tim pada 10 April 2012 kepada PT BAK dengan tembusan kepada seluruh intansi terkait hingga tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut mengenai kewajiban Perusahaan besar agar mengeluarkan 20% Hak Masyarakat sekitar IUP sebagai mana peraturan Gubernur Nomor: 5 Tahun 2011.

Tim sudah melayangkan berbagai surat terkait konfliknya termasuk pada tanggal 25 Septeber 2013 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dengan prihal: Mohon kesediaan Pencabutan Ijin BAK kerena tidak pernah mau memenuhi kewajibanya mengeluarkan 20% Hak masyarakat sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor: 5 Tahun 2011 surat tersebut juga lampirkan bersamaan dengan surat permohonan kepada DAD dan BATAMAD Propinsi untuk mengawal masyarakat dalam upaya tuntutan tersebut. Surat pertama ke Gubernur Kalimantan Tengah tidak mendapatkan respon sehingga pada 25 November 2013 tim kembali mengirimkan surat kepada PT BAK dengan Prihal: Pemberitahuan Pemortalan dalam rangka menuntut Hak 20% sesuai Perda Gubernur No: 5 Tahun 2011.

Surat Kedua ini mendapatkan respon yang isinya mengundang tim masyarakat dan Kapolres Barito Utara besertademang kepala Adat kecamatan Montallat untuk hadir di acara Mediasi di Gedung aula Kapolres sebelumnya agar masyarakat tidak melaksanakan pemortalan.

Pada 12 Desember 2013 Mediasi tersebut di pimpin langsung oleh Bapak Kapolres Barito-Utara An. AKBP AMOSTIAN, S. IK. Hingga mendapatkan kesimpulan:

  1. PT BAK sepakat untuk memberikan lahan kemitraan sebanyak 20% dari Luas Areal lahan yang digarap oleh PT BAK di wilayah Desa kemawen sesuai dengan aturan dan per undang-undangan yang berlaku.
  2. Pihak PT BAK bersama-sama dengan masyarakat membahas surat perjanjian yang di fasilitasi oleh pihak DISHUTBUN dan disampaikan kepada pemerintah daerah.
  3. Setelah adanya perjanjian agar masing-masing pihak tidak melakukan tindakan diluar hukum yang berlaku ataupun hukum adat yang dihormati kedua belah pihak

Kesepakatan ini di tandatangani oleh semua intansi terkait Pemerintah Daerah kabupaten, kecamatan dan Desa juga Batamad Provinsi.

Sejak perjanjian di tandatangani pada 26 November 2013 masyarkat desa selalu menunggu realisasi atas perjanjian yang disaksikan oleh banyak pihak ini. Selama tahun 2014 banyak jawaban yang diberikan oleh DISHUTBUN, PT BAK serta DPRD yang menyatakan saling tuding atas keterlambatan pelaksanaan plasma yang sudah dijanjikan.  Setelah bersabar dan menunggu lama atas realisasi perjanjuan ini maka melayangkan surat pemberitahuan pada 20 Oktober 2014 bahwa masyarakat Desa Kamawen akan mengklem lahan 20% didalam areal PT.BAK. Pada 24 oktober 2014 masyarakat melukan aksi klaim dan dipertemukan dengan pimpinan PT.BAK oleh KAPOLSEK montallat secara lisan dan menyepakati beberapa  hal sebagi berikut :

  1. PT.BAK sepakat agar tidak beroperasidi wilayah lahan yang di kleam, dan memberitahukan kepada semua kariawan hingga ada penyelesaian .
  2. Warga yang melakukan klai agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban tidak akan melakukan tindakan anarkis  yang di anggap  bertentangan dengan hukum.

Selama berjalannya konflik ini masyarakat desa kemawen melakukan berbagai pertemuan yang memberikan berbagai informasu mengenai PT BAK dan masyarakat mengidentifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT BAK, diantaranya ;

  1. PT BAK bekerja di luar ijin
  2. PT BAK melakukan pelanggaran terhadap beberapa kali kesepakatan.
  3. PT BAK Melakukan Pelanggaran Adat istiadat sebagaiman yang telah pernah di akuinya di Desa kamawen.
  4. Melakukan kegiatan penggarapan lahan seluas 20.000 ha sebelum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
  5. Melakukan perambahan hutan di luar ijin
  6. Pengrusakan lingkungan
  7. Termasuk praktek Illegal Logging bekerja sama dengan PT. WIJAYA BANGUN PERSADA selaku pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di lokasi perluasan areal perkebunan PT. BAK

Kesabaran masyarakat desa kemawen atas konflik lahan dengan PT BAK seluas 4.500 Ha ini semakin habis, maka pada 10 Januari 2015 warga melakukan aksi pendudukan lahan (klaim) lagi atas tanah yang masih bersengketa dan tuntun atas plasmanya masyarakt yang tidak ada realisasi sejak tahun 2013. Tuntutan masyarakat desa kemawen pada aksi kali ini adalah :

1.
PT BAK diminta untuk memperlihatkan status legal perijinan perkebunan sawit PT BAK kepada masyarakat desa, 2. Masyakat desa meminta PT BAK keluar dari desa dan berhenti beroperasi apabila tidak bisa menunjukan status legal perijinan perkebunan sawit miliknya, 3. Apabila PT BAK bisa menunjukan status legal perijinannya maka masyarakat desa meminta kepada PT BAK untuk memberikan plasma seluas 20% dari luas areal PT BAK kepada Masyarakat Desa.

Aksi masyarakat diawali dengan menutup jalan masuk PT BAK pada 10 Januari 2015, dan dilanjutkan pada 11 Januari 2015 dengan melakukan ritual adat “Hinting Pali” sebagai bentuk pengakuan secara adat bahwa areal tersebut masih bersengketa dan belum ada penyelesaian anatara warga desa kemawen dengan PT BAK.Dilokasi aksi masyarakat memutuskan untuk bermalam di lokasi aksi atas pertimbangan bahwa sudah di janjikan akan dilakukan mediasi oleh PT BAK bersama masyarakat pada esok harinya yang rencananya akan dihadiri oleh Bupati Barito Utara.

Pada 14 Januari 2015 di desa Kemawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara sebanyak 27 orang ditangkap oleh pihak aparat kepolisian resort Barito Utara akibat mempertahankan tanah adatnya yang telah dirampas oleh PT. Berjaya Agro Kalimantan (BAK) seluas 4,500 Ha.

Konflik yang terjadi antara warga desa Kemawen dengan PT. BAK berawal sejak 2005. Dengan berbekal Ijin Lokasi (IL) dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan bupati Barito Utara pada tahun 2005, PT. BAK membuka kebun sawit seluas 20.000 hektar yang salah satunya berada di kawasan hutan adat milik  warga desa Kemawen. Menurut catatan warga, PT. BAK telah merusak hutan adat seluas 4,500 Ha untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, kedudukan PT BAK sendiri belum memenuhi aspek legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana  perusahaan ini belum mengantongi HGU, membuka perkebunan di dalam kawasan hutan produksi, masuk dalam daftar perusahaan perkebunan yang merugikan negara karena berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009, dan tidak membayar pajak kepada Negara, Namun kenyataan-kenyataan tersebut sama sekali tidak digubris sedikit pun oleh pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat) dan tetap membiarkan PT. BAK beraktivitas. Hal ini telah membuktikan secara jelas bahwa pemerintah telah mengutamakan kepentingan perusahaan besar kelapa sawit daripada memperhatikan nasib ribuan rakyatnya.

Aksi yang dilakukan warga desa Kemawen pada tanggal 10 sampai 14 Januari 2015 merupakan perjuangan untuk kesekian kalinya dalam menuntut pengembalian tanah adatnya yang dirampas oleh PT. BAK. Pembubaran dan penangkapan adalah jawaban yang diberikan pemerintah saat ini.Cara-cara Fasisme dengan menggunakan kekerasan adalah pilihan logis untuk menjawab tuntutan rakyat.Wajah buruk Fasisme oleh negara tidak bisa ditutup-tutupi lagi dengan berbagai ilusi melalui serangkaian program-programnya.

Catatan untuk Redaksi:

##

Korban Luka-luka Akibat Pembubaran Paksa oleh Kepolisian :

–      Dua orang warga pingsan karena dipukuli

–      Satu orang luka di lengan karena dorongan

–      Satu orang ditembak di leher belakang

–      Satu orang berdarah di kepala

Jumlah Korban yang ditangkap oleh Kepolisian sebanyak 27 orang Nama-nama yang berhasil di identifikasi, antara lain:

 

  1. Hison
  2. Wardiman
  3. Giat Kiraban
  4. Dahem
  5. Mudin
  6. Pio
  7. Hari
  8. Polo
  9. Tolen

Kronologi Kemawen 14 Januari 2015
Kronologi Kemawen 14 Januari 2015
KRONOLOGIS PEMBUBARAN PAKSA.pdf
57.6 KiB
250 Downloads
Details...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *