Kedaulatan pangan, hanyalah mimpi, bila konversi lahan pangan tidak dihentikan

Operasional-PT.-SAL-Di-Kabupaten-Inhil-Ilegal-

 

Pekanbaru, Riau – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru dalam rangka blusukan asap masih hangat dikumandangkan, kunjungan ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang salah satunya adalah diperlukan upaya audit perijinan yang berada di lahan gambut

Provinsi riau adalah salah satu provinsi yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. ‎Luasan perkebunan sawit di Indonesia adalah 13.5 juta ha dan untuk provinsi riau seluas 2,9 juta Ha (Sawit Watch, 2013). Luas ini akan terus bertambah sesuai dengan rencana pemerintah untuk memperluas hingga 28 juta pada tahun 2020, akibat dari permintaan pasar dunia yang semakin tinggi akan konsumsi CPO untuk digunakan dalam berbagai produk turunannya.

Bondan Andriyanu, Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch menyatakan bahwa rata-rata setiap tahunnya 500 ribu ha lahir kebun sawit baru di indonesia, dimana dialamnya diperoleh melalui konversi lahan pangan. ‎ Menurut riset sawit watch 2012 perubahan penggunaan tanah hutan menjadi perkebunan sawit seluas 276.248 Ha. Dalam data resmi juga menyebutkan bahwa dalam satu menit, satu keluarga petani pangan menghilang.

Hari Octavian, Direktur Eksekutif Scale Up menjelaskan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mulai terasa dampaknya di provinsi riau, berdasarkan data scale up sudah tercatat sekitar 39 konflik lahan yang terjadi selama 2013 hal ini terjadi karena masyarakat selalu kalah berkompetisi dengan perusahaan besar dalam penguasaan lahan perkebuan.

Kebijkakan didalam pemerintahan Jokowi-Jk hendak mencapai kedaulatan pangan lewat swasembada beras ‎, gula dan lain-lain dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Hal ini dirasa sangat pesimis dapat tercapai, bila konversi lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit tidak dapat dihentikan, jelas Bondan Andriyanu.

Untuk menghindari tergerusnya lahan pangan akibat ekspansi perkebunan sawit maka salah satu caranya adalah dengan melindungi lahan-lahan pangan tersebut dengan menjadikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Didalam UU 41 tahun 2009, pemerintah dapat memberikan perlindungan lahan tersebut yang diiringi dengan pemberian insentif sehingga lahan pangan tersebut tidak terkonversi menjadi perkebunan sawit.

Ironis sekali luasan perkebunan sawit terus bertambah dan industri olahannya tak berkembang, kemudian Indonesia mengimpor pangan dan berbagai jenis olahan berbasis sawit untuk konsumsi sehari-hari. Indonesia adalah negeri agraris dan kaya akan ragam pangan lokal, mengapa hanya fokus mengembangkan pada satu produk saja dan secara monokultur.

Ditengah sibuknya pemerintahan JKW JK melakukan blusukan maka perlu bersama-sama kita menitipkan kepada beliau dan timnya untuk mewujudkan  kedaulatan Pangan ini dan melindungi lahan pangan dari ekspansi perkebunan sawit.

Catatan untuk Redaksi:

###

FAO menyebutkan bahwa keluarga petani (pertanian, kehutanan, perikanan tangkap dan budidaya, peternakan, ) merupakan penghasil pangan dunia. Dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani di seluruh dunia. Mereka menghasilkan lebih dari 57% produksi pangan di dunia.

Petani Indonesia dalam kurun 2003-2013 “menghilang” 5,07 juta rumah tangga, artinya dalam setiap menit 1 keluarga petani menghilang di Indonesia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *