Informasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

A.Surambo, Koordinator Pokja Sawit ADS/Deputi Direktur Sawit Watch (0812-8748726)

IMG-20141215-WA0003-2

 “Jokowi-JK Wajib Penuhi Hak Atas Pangan Rakyat Indonesia”

Jakarta-  Sepuluh tahun sudah pemerintah RI abai terhadap hak atas pangan rakyatnya, ditandai dengan impor pangan yang meningkat, harga pangan yang sulit terjangkau masyarakat miskin, berkurangnya 5 juta lebih penghasil pangan. Kini pemerintahan JKW wajib segera memenuhi hak atas pangan, hak dasar tiap manusia dan memenuhi janjinya dalam Nawa Cita. Langkah awal JKW akan menentukan apakah Kedaulatan Pangan dapat diwujudkan dalam pemerintahannya.  Demikian disampaikan Aliansi untuk Desa Sejahtera, dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2014.

“Memang tidak semudah membalik telapak tangan memenuhi hak atas pangan ditengah  situasi yang serba krisis dan terbatas ini. Sehingga langkah awal JKW-JK menjadi penting   sebagai    dasar untuk membenahi kondisi darurat pangan ini.” Tegas Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera. Tejo mengingatkan, negara mempunyai           peran penting karena memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan   sumberdaya ekonomi   dan politik demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan.         Negara wajib untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya terutama para produsen skala kecilnya  dan  konsumen dalam negeri.

Menurut Tejo, selama ini pemerintah tidak serius menegakkan pemenuhan hak atas pangan, dengan pilihan kebijakan yang membuat kondisi pangan  Indonesia terus memburuk. Dan kedualatan pangan lah yang dijanjikan oleh JKW-JK untuk mensejahterakan Indonesia. Tejo menyadari sejauh ini memang belum ada dokumen resmi (RPJMN), yang akan menjadi arah pembangunan pemerintahan JKW-JK,  tetapi pernyataan yang dikeluarkan  Jokowi-JK dan langkah menteri-menterinya  dapat menjadi “petunjuk” apakah pemenuhan hak atas pangan berjalan kearah Kedaulatan Pangan.” Swasembada Pangan dalam 3 tahun, diucapkan oleh JKW-JK, tetapi     bagaimana   caranya itu yang lebih penting.” Sampai Tejo lagi

“Misalnya, langkah Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membenahi nasib petani garam, belum mendapatkan dukungan yang cukup bahkan keterbukaan dari Kementerian yang lain. Harusnya ini segera dibenahi, koordinasi antara kementrian terkait, karena impor garam yang merugikan rakyat kecil khususnya petambak garam kecil. Hal yang sama terjadi pada pemenuhan daging sapi, bermaksud swasembada sapi, tetapi diawali dengan rencana  menerbitkan izin impor 264 ribu ekor sapi pada kuartal keempat 2014. Sudah seharusnya dipikirkan sejak awal peta jalan kedaulatan pangan Indonesia”

Surambo, dari Pokja Sawit  mengingatkan lagi pusat dari Kedaulatan Pangan adalah kesejahteraan Produsen Pangan Skala Kecil. “Pertarungannya bukan hanya berapa banyak luas tanaman pangan yang akan dipertahankan atau dicetak, tetapi juga pada jenis tanaman apa yang didukung untuk dapat tumbuh, bagaimana benih dan berbagai asupan lainnya disediakan. Apakah petani harus “tergantung” lagi, atau ada langkah lain yang menjamin kebebasan petani untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan.

Achmad mengingatkan, situasi saat ini dengan ditolaknya gugatan masyarakat sipil terhadap UU Pangan, khususnya terkait dengan benih transgenik menunjukkan arah yang salah dalam meletakkan landasan Kedaulatan Pangan. “Bagaimana mungkin ketergantungan dapat menghasilkan kemandirian.” Jelasnya lagi.  Keinginan untuk tiap tahun membangun bendungan, 5-7 per tahunnya, artinya sekitar 25-35 bendungan dalam 5 tahun harus benar-benar memperhitungkan berbagai aspek, bukan hanya teknis maupun lingkungan tetapi juga sosial dan pendanaannya. “Proyek-proyek besar harus membawa kesejahteraan bagi produsen pangan skala kecilnya, bukan sebaliknya.” Tegas Achmad.

Sejak awal JKW-JK harus segera tegas menetapkan langkah-langkah menuju kedaulatan pangan, terutama dengan terbatasnya anggaran yang tersedia.  Kepemimpinan yang kuat,  koordinasi ketat, dan prioritas  harus diberlakukan, agar tiap-tiap kementrian memiliki tujuan yang sama, sehingga kedaulatan pangan dapat segera tercipta. Pemerintah harus taat konstitusi dan menggunakan secara cerdas  instrumen-instrumen untuk mewujudkan kedaulatan pangan seperti UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Pangan, UU Pengesahan Kovenan Ekosob dan lainnya.

“Karena hak atas pangan adalah hak dasar bagi semua orang, sehingga meskipun ditengah situasi politik yang saling jegal dan anggaran yang ketat, JKW-JK wajib memberikan, penghargaan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pangan baik produsen pangan skala kecil maupun konsumen.  Salah langkah di awal dapat meruntuhkan cita-cita tentang Kedaulatan Pangan, dan bisa jadi Indonesia tidak akan pernah dapat keluar dari krisis pangan”. Tegas Tejo.   

###

 

Catatan untuk Redaksi:

  • Hak Atas Pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan (Komentar Umum Nomor 12 Komite Hak Ekosob PBB (E/C.12/1999/5) tentang Hak Atas Pangan yang Layak).
  • Berdasarkan konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), peran negara dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak atas pangan, memandatkan bahwa produksi pangan adalah cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara.
  • Nawa Cita, mengusung Kedaulatan Pangan sebagai bagian dari Kemandirian Ekonomi.
  • Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari ornop dan jaringan yang mengupayakan penghidupan pedesaan yang berkelanjutan dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *