BUruhKerja

Hentikan Perbudakan Di Perkebunan Sawit

Ekspansi perkebunan kepala sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 13,5 juta hektar dengan jumlah buruh mencapai lebih dari 7 juta orang (Sawit Watch 2014). Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 70 % merupakan buruh harian lepas (BHL). Di tengah berbagai keuntungan dan kesuksesan yang dinikmati oleh perkebunan sawit, kondisi yang dialami buruh justru sangat memprihatinkan

Pertama, tidak adanya dokumentasi perikatan kerja antara buruh dengan perkebunan. Kondisi seperti ini mengaburkan pertanggungjawaban hubungan kerja antara buruh dan perkebunan. Ketiadaan dokumentasi perikatan kerja ini merupakan gejala terjadinya informalisasi hubungan kerja. Informalisasi hubungan kerja ini ditandai dalam bentuk penggunaan buruh kontrak, buruh borongan, pelibatan anak isteri tanpa ikatan kerja yang jelas. Informalisasi tenaga kerja ini memunculkan persoalan perlindungan tenaga kerja, tidak saja dalam hal perlindungan upah, tetapi juga jaminan kerja, kesehatan dan hak-hak normatif lainnya. 

Kedua, massifnya buruh harian lepas (BHL) dan buruh kontrak tanpa jaminan tertulis/mekanisme formal dalam rangka peningkatan status. Ketiga, upah murah berbasis target kerja. Sistem pengupahan berbasis target kerja ini menyebabkan peluang besar terjadinya reduksi upah yang sebenarnya sudah tidak layak. Keempat, minimnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Potensi kecelakaan kerja di perkebunan cukup tinggi.  Namun, tiadanya penyebaran informasi yang cukup bagi buruh tentang resiko dan penanggulangan kecelakaan terutama penyediaan P3K dan pondok berlindung ketika cuaca buruk serta  pembiaran buruh bekerja tanpa menggunakan peralatan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan kenyataan di perkebunan sawit.

Buruh perempuan, terutama yang bekerja dibagian pemupukan dan penyemprotan sangat rentan menderita penyakit akibat kerja. Terkena tetesan dan terhirup racun pestisida, herbisida, fungisida dan insektisida adalah resiko bagi pekerjaan yang berhubungan dengan penyemprotan. Sementara itu, bersentuhan langsung dengan pupuk tanpa alat pengaman yang layak merupakan rutinitas yang dialami buruh perempuan yang bekerja dibagian pemupukan.

Kelima, penggunaan buruh anak. Investigasi yang dilakukan Sawit Watch di perkebunan sawit di Indonesia. Buruh anak direkrut langsung maupun melalui pemborong dan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan sama seperti buruh dewasa. Selain itu, potret anak tanpa kewarganegaraan (stateless childrens) yang banyak ditemukan di kebun-kebun di sepanjang perbatasan dengan Malaysia sebagai akibat dari pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh buruh-buruh perempuan di perkebunan sawit. Keenam, kebebasan berserikat di perkebunan hanya  menjadi bagian dari standar perusahaan dan catatan diatas kertas semata. Buruh perkebunan yang mencoba membangun serikat diintimidasi, dimutasi, upah dikurangi dan diancam PHK.

Kondisi buruk yang dialami buruh perkebunan sawit di Indonesia mengindikasikan adanya praktek kerja paksa. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak buruh memperlihatkan perusahaan perkebunan sawit masih memandang buruh sebagai objek eksploitasi dalam rangka menghasilkan keuntungan maksimal.

Workshop Perumusan Prinsip Kerja Layak Di Perkebunan Sawit yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14-15 November 2014 menghasilkan kesamaan pemahaan bahwa perkebunan sawit harus menata ulang sistem perburuhannya bila tidak ingin melanggengkan sistem perburuhan yang tidak manusiawi. Sistem Buruh Harian Lepas pada prakteknya telah melanggengkan sistem perbudakan dan harus dihentikan. Kebijakan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan buruh perempuan harus dirumuskan dan diimplemetasikan.

Rekomendasi

Kepada pemerintah Indonesia:

  1. Merubah sistem perburuhan di perkebunan kelapa sawit dengan menetapkan aturan tersendiri tentang buruh perkebunan kelapa sawit. Rekomendasi ini didasari kondisi kerja buruh perkebunan sawit dan buruh manufaktur sangat berbeda.
  2. Menindak tegas perusahaan perkebunan yang melanggar ketetapan perundang-undangan seperti keterlambatan pengangkatan buruh BHL menjadi buruh tetap, keterlambatan pendaftaran buruh menjadi peserta jamsostek, tiadanya jaminan K3 dan tidak adanya perlindungan terhadap buruh perempuan.
  3. Menindak tegas perkebunan yang menggunakan buruh anak

 

Kepada Perkebunan Sawit Skala Besar (PSB):

  1. Mereformasi sistem perburuhan diperkebunan sawit yang memastikan setiap buruh mendapat kesempatan untuk promosi dan kenaikan status.
  2. Menentukan upah layak yang sesuai dengan kondisi buruh di perkebunan sawit, yang berbeda dengan kondisi buruh industri, karena medan yang berat, akses terhadap pendidikan, bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sulit.
  3. Memastikan setiap BHL yang telah bekerja lebih dari 3 bulan untuk diangkat menjadi buruh tetap sesuai undang undang

Kepada RSPO:

  1. Perlu mempertimbangkan kepesertaaan serikat buruh dalam RSPO
  2. Dalam proses penilaian dan pemberian sertifikasi kepada perusahaan anggota RSPO harus menjadikan isu ini sebagai pertimbangan utama dalam kategori sosial
  3. Mendesak RSPO untuk segera membentuk kelompok kerja untuk mendefenisikan standar hidup layak untuk buruh dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial  di perkebunan sawit skala besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *