“Jokowi-JK Harus Segera Membenahi Situasi Darurat Pangan”

IMG_20141016_103620

Jakarta- Pemerintahan baru Indonesia perlu segera membenahi situasi darurat pangan yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Sepuluh tahun negara abai untuk memenuhi kewajiban hak atas pangan rakyatnya, rezim baru harus berani melakukan perubahan dari tingkat kebijakan hingga praktek pangan. Janji Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk mewujudkan kedaulatan harus dipenuhi dengan fokus pada kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil. Hal ini disampaikan Aliansi untuk Desa Sejahtera, jelang Hari Pangan Sedunia 2014 (14/10/2014).

Tahun pertama Rejim pemerintahan Joko Widodo menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan Pangan. “Kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan berpihak pada produsen pangan skala kecil serta kebijakan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Wujud paling nyata adalah meningkatkan anggaran pangan untuk membangun kemandirian pangan kita. Semua harus berbasis pada lokalitas dan produsen pangan skala kecil kita”Jelas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera.

Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober, tahun ini mengangkat tema “Pertanian Keluarga: Menyediakan pangan, menjaga kelestarian bumi” . Fokus HPS yang ditetapkan FAO (Badan PBB yang mengurus masalah pangan) sejalan dengan Program Kedaulatan Pangan yang ditawarkan Joko Widodo pada saat kampanye.

”Jalan nya akan terjal tetapi jika Jokowi-JK memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketersediaan pangan di dalam negeri, dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan kita.” Jelas Said Abdullah dari pokja beras. Meningkatnya impor pangan, menurunnya jumlah produsen pangan skala kecil,

semakin menyempitnya luasan lahan produksi pangan, menurunnya produksi pangan, meningkatnya jumlah penduduk, dan tidak adanya kebijakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan yang memberikan perlindungan bagi para produsen pangan skala kecilmenjadi tantangan besar.

Demikian juga ditingkat konsumsi perlu segera dibenahi. ”Salah satu cara dengan mengembangkan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar. Ironis sekali luasan perkebunan sawit terus bertambah, sementara industri olahannya tak berkembang. Padahal kemudian Indonesia mengimpor berbagai jenis olahan berbasis sawit untuk konsumsi sehari-hari’. Papar A. Surambo. Negeri agraris ini tidak boleh lagi bergantung dari impor. Abdul Halim dari pokja perikanan, menegaskan jika ingin berpihak pada nelayan sebagai penghasil protein bangsa, bukan hanya dengan membangun 100 TPI terpadu seperti yang dijanjikan dalam kampanye. “Jokowi-JK harus menghentikan alih fungsi lahan sumber mata pencaharian nelayan. Maraknya reklamasi perlu dihentikan, dan melihat kembali dari sisi

kepentingan para produsen pangan serta keberlanjutan sumber penghidupan mereka, bukan hanya kepentingan investor yang membutuhkan lahan.” Tantangan lainnya adalah, Indonesia akan masuk dalam pasar bebas ASEAN. Alasan kelancaran perdagangan di kawasan akan bertabrakan dengan nasib para penghasil pangan skala kecil kita.”Tanpa penghargaan yang layak, tanpa perlindungan, tanpa pemenuhan kebutuhan para produsen pangan skala kecil untuk dapat menghasilkan pangan yang layak bagi bangsa ini, tidak akan ada kedaulatan pangan.” kata Tejo lagi.

Ditengah situasi politik yang saling jegal dan anggaran yang telah ditetapkan, JKW JK justru perlu menegaskan kembali, bahwa Kedaulatan Pangan bukan hanya kata-kata saat kampanye, tetapi dasar bagi Indonesia yang Berdaulat.

###

Catatan untuk Redaksi:

 

• Hari Pangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober, tahun ini mengangkat tema “Pertanian Keluarga : Menyediakan pangan, menjaga kelestarian bumi” . Fokus HPS yang ditetapkan FAO (Badan PBB yang mengurus masalah pangan) sejalan dengan Program Kedaulatan Pangan yang ditawarkan Joko Widodo pada saat kampanye.

• FAO menyebutkan bahwa keluarga petani (pertanian, kehutanan, perikanan tangkap dan budidaya, peternakan, ) merupakan penghasil pangan dunia. Dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani di seluruh dunia. Mereka menghasilkan lebih dari 57% produksi pangan di dunia.

• Petani Indonesia dalam kurun 2003-2013 “menghilang” 5,07 juta rumah tangga.

• Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas :

(1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *