ALIANSI MASYARAKAT SIPIL untuk KEADILAN AGRARIA

  1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel
  2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
  3. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi
  4. Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar
  5. Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi
  6. Lembaga Swara Lingkungan (eSeL) Makassar
  7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel
  8. Jaringan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes
  9. Sawit Watch

10. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel

 

Siaran Pers

“Kembalikan Hak Warga Kec. Keera atas lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera –

Hentikan Kekerasan Terhadap Para Petani!”

 

Aksi Penguasaan dan Pengelolaan warga Kecamatan Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) di atas lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera seluas 1.934 Ha yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2014 merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap Kementerian BUMN, Pemerintah Sulawesi Selatan, Pemerintah Wajo, DPRD Wajo dan Aparat Kepolisian. Warga yang berjuang dan telah menempuh segala upaya termasuk menemui langsung Menteri BUMN, juga tidak memberikan titik terang atas tuntutan warga selama ini. Pemerintah kabupaten Wajo yang diharapkan dapat mengambil sikap tegas dengan menyerahkan kembali lahan warga terhadap lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera yang masih dikuasai oleh PTPN XIV, ternyata tidak berbuat apa-apa dan justru saling lempar tanggung jawab antara PTPN XIV melalui Kementerian BUMN dengan Pemkab Wajo. Untuk lebih jelasnya, kami dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menyampaikan posisi kasus sengketa warga Kec. Keera dengan PTPN XIV Unit Keera.

 

Posisi Kasus:

  1. Bahwa PTPN XIV Unit Keera yang sebelumnya adalah PT. Bina Mulia Ternak (BMT) masuk ke wilayah Kec. Pitumpanua yang sekarang Kec. Keera pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1973, PT. BMT memperluas wilayah konsesinya dengan menguasai wilayah Kec. Maniangpajo yang sekarang masuk dalam Kecamatan Gilireng. Proses awal masuknya dan perluasan lahan oleh PT. BMT, ganti rugi tidak ada yang sampai ke masyarakat. HGU PT. BMT Unit Keera selama 25 tahun yang meliputi Kec. Pitumpanua dan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan luas 12.170 Ha.
  2. Bahwa lahan masyarakat yang dijadikan HGU PT. BMT adalah merupakan lahan warisan dari nenek moyangnya. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya tanda-tanda seperti kampong tua, bekas kebun-kebun masyarakat, kuburan tua dan tanaman jangka panjang yang masih ada sampai sekarang.
  3. Bahwa proses pengalihan HGU oleh PT. BMT ke PTPN XIV unit Keera tidak diketahui oleh masyarakat. Luas lahan masyarakat yang dikuasai oleh PTPN XIV Unit Keera seluas 7.934 ha, yang berada di wilayah desa Ciromanie dan desa Awo Kec. Keera, Kab. Wajo. Proses peralihan PT. BMT ke PTPN XIV diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum karena HGU PT. BMT diperuntukkan sebagai wilayah peternakan, bukan untuk perkebunan sawit.
  4. Bahwa sesuai kesepakatan awal yang diketahui oleh masyarakat dengan PT, BMT, masa kontrak seharusnya sudah berakhir sejak tahun 1998. Akan tetapi menurut kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, HGU PTPN XIV Unit Keera berakhir pada tahun 2003 dan sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan perpanjangan isin HGU. Sehingga keberadaan PTPN XIV Unit Keera yang masih menguasai lahan eks HGU adalah illegal dan merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai lahan tanpa alas hak.
  5. Bahwa masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah eks HGU PTPN XIV Unit Keera karena pada awal masuknya isin HGU PT. BMT yang beralih ke PTPN XIV Unit Keera, masyarakat tidak menerima ganti rugi serta terjadi intimidasi oleh oknum-oknum tertentu, akhirnya masyarakat kembali berusaha dan berjuang untuk menguasai kembali lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera seluas 1.934 Ha yang terletak di Desa Ciromanie.
  6. Bahwa berlarut-larutnya konflik antara masyarakat Desa Ciromanie dan PTPN XIV Unit Keera, kemudian pihak Kepolisian Daerah Sulselbar menginisiasi pertemuan pada tanggal 30 April 2013 dengan menghadirkan para pihak (perwakilan masyarakat dan PTPN XIV Unit Keera), Kanwil BPN Sulsel, Perwakilan Kodam VII Wrb., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kabag Hukum Pemprov Sulsel, Perwakilan PEMDA Wajo, Kapolres Wajo, Dandim Wajo, dan dari pendamping masyarakat, kemudian hasil rapat koordinasi di Polda Sulselbar menyepakati beberapa point:
  7. Pihak PTPN XIV Keera bersedia melepaskan lahan seluas Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Hektar (1.934 ha) yang berlokasi di Desa Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bonto Mare’), kepada pemerintah kabupaten Wajo.
  8. Masyarakat Kec. Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB), tetap diperbolehkan mengelola tanah seluas 1.934 ha sambil menunggu pelepasan dari kementerian BUMN dengan pangaturan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh pemerintah kab. Wajo sesuai peraturan yang berlaku, dan masyarakat akan menjamin sepenuhnya tidak akan menguasai lebih dari luas 1.934 Ha dan tidak akan mengganggu aktifitas PTPN XIV Keera di atas lahan seluas 6000 ha
  9. Masyarakat kecamatan Keera yang menduduki Mess PTPN XIV Keera akan segera keluar meninggalkan lokasi tersebut setelah ditandatanganinya kesepakatan ini.
    1. Bahwa hasil rapat koordinasi di Polda Sulselbar tersebut di atas, seyogyanya dipatuhi oleh para pihak, baik itu PTPN XIV Unit Keera, masyarakat desa Ciromani, Pemda Wajo, dan aparat keamanan.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mendesak kepada:

1.     Kementerian BUMN/PTPN XIV Unit Keera

–       Kementerian BUMN melalui PTPN XIV Unit Keera untuk menyerahkan kembali lahan warga yang telah dikuasai selama ± 35 tahun melalui izin HGU dan izin HGU tersebut telah berakhir sejak tahun 2003.

–       Menghentikan aktifitas produksi sawit dilahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera, aktifitas produksi di atas lahan eks HGU tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hokum dan merugikan Negara karena tidak terbebani pajak, apalagi PTPN XIV Unit Keera masih terdapat tunggakan di Pajak Pratama Bone.

2.     Bupati/Pemda Wajo

Segera mengeluarkan surat pelepasan eks HGU PTPN XIV Unit Keera atas lahan seluas 1.934 Ha di desa Ciromanie, Kec. Keera untuk diberikan kepada warga sesuai dengan hasil kesepakatan Rakor di Mapolda Sulselbar (pada tanggal 30 April 2013) dan kesepakatan bersama Pemda Wajo, PTPN XIV dan warga pada tanggal 23 April 2010.

3.     DPRD Wajo

  1. Mendesak kepada Pemda Wajo untuk menyelesaikan Pelepasan eks HGU PTPN XIV Unit Keera seluas 1.934 Ha.
  2. DPRD menjalankan fungsi pengawasan terkait pengelolaan PTPN XIV Unit Keera di atas lahan eks HGU terkait:

–       Pendanaan

–       PAD/Tunggakan Pajak, dll.

4.     Polda Sulawesi Selatan

  1. Segera menarik pasukan pengamanan Brimob yang selama ini melakukan pengamanan di PTPN XIV Unit Keera karena pengamanan yang dilakukan di atas eks HGU tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
  2. Segera menindak anggota Brimob yang melakukan teror/ intimidasi terhadap warga dan menghalangi warga untuk menggarap lahan serta merusak tanaman yang dimiliki oleh warga.
  3. Mengawal hasil kesepakatan di Mapolda Sulselbar antara PTPN XIV Unit Keera dengan memberikan jaminan rasa aman terhadap warga yang menguasai dan mengelola lahan seluas 1.934 Ha eks HGU PTPN XIV Unit Keera.

 

5.     Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Memberi teguran keras terhadap pemerintah kabupaten Wajo atas tindakan mal admistrasi dalam melaksanakan hasil kesepakatan Rakor pada tanggal 30 April 2013 di Mapolda Sulsel, yang menyebabkan hingga saat ini warga tidak mendapatkan haknya atas lahan seluas 1.934 Ha.

 

Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan kepada public, sekaligus bentuk dukungan kepada warga Kec. Keera atas perjuangan mengembalikan hak atas tanahnya di atas lahan eks HGU PTPN XIV Unit Keera.

Makassar, 25 Juni 2014

Sekretariat Bersama: WALHI Sulsel, Jl. Aroepala Komp. Permata Hijau Lestari Blok Q1 No. 8 Mks.

–       Nasrum, SH. (KontraS) Sulawesi / Hp. 081242403322

–       Rizki Angriani Arimbi (Walhi Sulsel) / Hp. 081342100642

–       Andi Radianto, SH.  (LBH Mks) / Hp. 081355566799

Siaran Perusahaan
Siaran Perusahaan
Siaran Pers_Pernyataan Sikap-Kasus Keera-WAJO walhi sulsel.docx
19.4 KiB
348 Downloads
Details...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *