Deklarasi Makasar

Meneguhkan Keadilan dan Kearifan Posisi Perempuan

dalam Pengelolaan Kekayaan Alam

workshop perempuan_

Kami siap untuk melahirkan seratusan anak, tapi apakah masih ada lahan untuk anak-anak kami lahirkan? …ungkapan peserta perempuan wakil dari Papua

 

Kami berkumpul di Makasar, pada tanggal 23 Aptil 2014, menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Negara-negara, Lembaga Internasional, Masyarakat Internasional, Kelompok Usaha, bahwa dalam upaya-upaya meneguhkan keadilan dan kearifan posisi perempuan dalam Pengelolaan  kekayaan alam,

 

Kami menyadari, bahwa:

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Indonesia semakin masif dan meluas. Saat ini, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah mencapai Indonesia bagian timur. Jumlah luas perkebunan kelapa sawit saat ini di Indonesia bagian timur meliputi Sulawesi, Papua, Maluku telah mencapai hampir 1 juta hektar dari luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia 12,3 juta hektar dan rencana pembangunan kelapa sawit  28,99 juta hektar (Sawit Watch, 2013). Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar telah berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat, diantaranya perempuan dan anak-anak. Kelompok perempuan dan anak-anak ini adalah kelompok yang paling rentan dan sering diabaikan keberadaannya. Sejauh ini belum ada upaya-upaya  yang jelas, terintegrasi dan terukur dilakukan bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak sebagai dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit berskala besar.

Ketika perkebunan kelapa sawit skala besar ‘merampas’ hutan dan lahan-lahan pangan, maka terjadi proses-proses sistematis untuk penyingkiran dan marjinalisasi posisi perempuan. Dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit sekala besar tersebut, partisipasi dan suara-suara perempuan sering diabaikan dan tidak dilibatkan. Hutan menyediakan pangan, kayu-kayuan, obat-obatan, rotan, buah-buahan dan lain sebagainya bagi masyarakat adat, dan masyarakat lokal. Pengelolaan kekayaan alam berupa hutan dan lahan-lahan pangan dengan kearifan adat telah memberikan yang bermartabat bagi posisi perempuan. Dalam pengelolaan tersebut perempuan memiliki peran penting sebagai penyedia makanan, pemangku pengetahuan, dan penjaga kebudayaan. Ketika tanah dan akses terhadap sumber kebudayaan hilang, perempuan juga akan kehilangan kemampuan mereka untuk mempertahankan budaya yang telah dipelihara secata turun-temurun. Ini juga menyebabkan kebudayaan dan kearifan lokal melemah dan hilang.

Dampak perkebunan sawit skala besar terhadap perempuan dan anak-anak seringkali tidak terungkap dan terkabarkan. Padahal dampak perkebunan kelapa sawit skala besar, jelas terlihat dan dirasakan. Dalam skema kemitraan perkebunan kelapa sawit skala besar memosisikan perempuan hanya sebagai pelengkap suami mereka. Semua akses dan kontrol adalah milik suami (petani laki-laki). Kebijakan ini diejawantahkan dalam kepemilikan lahan, nama peserta kemitraan, peserta pelatihan dan lain sebagainya adalah milik suami (laki-laki) bukan keduanya, apalagi hanya nama perempuan. Hampir pasti, sedikit sekali jumlah petani perempuan atau perempuan yang mengerti bertanam tumbuh kelapa sawit.

Sebagai buruh, kelompok perempuan seringkali mengalami beban tambahan sebagai istri sekaligus buruh. Beratnya beban dan tingginya target yang harus dicapai oleh buruh dalam waktu yang terbatas juga menjadi penyebab perempuan dan anak untuk membantu suami dan ayah mereka, sehingga mereka bekerja tanpa dibayar. Perempuan dan anak-anak terlibat sebagai pengumpul brondolan sawit ketika suami mereka memanen. Jenis pekerjaan lain yang sering dikerjakan oleh perempuan di perkebunan sawit cenderung membahayakan kesehatan mereka, seperti penyemprotan pestisida dan pemupukan, dan lain-lain.

Berdirinya perkebunan kelapa sawit skala besar sering mengabaikan posisi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Berbagai negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan hampir tidak pernah melibatkan perempuan. Informasi akan dampak negatif juga tidak disampaikan kepada perempuan. Perusahaan cenderung mengindahkan kewajiban mereka untuk memberikan informasi lengkap terhadap semua masyarakat yang akan terkena dampak, terutama perempuan.

 

Kami juga menyadari, bahwa:

Bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar telah mencapai wilayah timur Indonesia. Meluasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar di wilayah timur Indonesia turut mengancam posisi dan peran perempuan. Hadirnya perkebunan kelapa sawit mulai menggiring masyarakat untuk mengganti budaya bertani tanaman pangan dan komoditi komoditi lokal, seperti rotan, kakao, dan sagu, yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Pergantian ini mengakibatkan hilangnya posisi dan peran perempuan sebagai pemangku pengetahuan dan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

 

Kami meyakini,  bahwa:

Posisi dan peran perempuan dalam sebuah masyarakat akan menentukan kelangsungan hidup, budaya, dan pengetahuan masyarakat tersebut. Budaya dan pengetahuan masyarakat adalah sebuah identitas masyarakat, maka di tangan perempuan lah identitas sebuah masyarakat berkelanjutan.

Sebagai pihak yang memegang peranan penting dalam budaya pertanian, hak perempuan akan akses terhadap sumber daya alam dan tanah harus dilindungi. Melindungi hak tersebut berarti melindungi kelangusungan hidup suatu masyarakat juga lahan pangan dan hutannya.

 

Kami mengakui dan memperhatikan, bahwa:

  1. 1.     Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan:
  • Artikel 14.1

Negara harus  memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga mereka, termasuk pekerjaan di sektor yang tidak menghasilkan secara ekonomi, dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.

  • Artikel 14.2

Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan dalam rangka untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari pembangunan pedesaan dan, terutama akan hak-hak perempuan untuk:

–       Berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkatan ;

–       Memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk informasi, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana ;

–       Mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial ;

–       Memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non – formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta, antara lain, kepentingan semua masyarakat dan pelayanan penyuluhan, dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis mereka;

–       Mengatur kelompok-kelompok swadaya dan koperasi untuk mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan ​​;

–       Berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat ;

–       Memiliki akses ke kredit pertanian dana  pinjaman , fasilitas pemasaran , teknologi tepat guna dan perlakuan yang sama di tanah dan reformasi agraria serta dalam skema pemukiman kembali tanah ;

–       Menikmati kondisi hidup yang memadai , terutama yang berhubungan dengan perumahan , sanitasi , listrik dan air , pengangkutan dan komunikasi .

  1. 2.     International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  • Artikel 3

Negara-Negara yang terikat pada kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan ini.

  • Artikel 15. 1

Negara yang terikat pada kovenan ini mengakui hak setiap orang: (a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya

  • Artikel 15.3

Langkah-langkah yang diambil oleh Negara dalam perjanjian ini untuk  mewujudkan realisasi penuh hak-hak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan untuk konservasi, pengembangan dan difusi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

 

Oleh karena itu, Kami menyerukan kepada berbagai pihak, Agar:

Pemerintah Indonesia:

  1. Menetapkan standar perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam proyek-proyek investasi perkebunan kelapa sawit.
  2. Memastikan semua pengambilan kebijakan memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, implementasi dan monitoring kebijakan
  3. Menghentikan alih fungsi lahan pangan dan hutan
  4. Tidak memberikan perpanjangan izin dan menghentikan izin baru kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit serta meninjau kembali status berbagai izin yang tumpang tindih.
  5. Pemberian izin harus mengacu pada RTRW (rencana tata ruang wilayah) Nasional, RTWR Propinsi dan RTRW Kabupaten[R1]
  6. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit
  7. Menghentikan proyek MIFEE (Merauke integrated food and energy estate)
  8. Mengembalikan tanah-tanah adat yang telah habis masa HGU-nya (hak guna usaha) kepada masyarakat adat pemilik tanah tersebut.

 

Pemerintah Negara-negara, terutama  Negara konsumer CPO (crude palm oil) Indonesia

  1. Menghentikan konsumsi CPO yang melanggar hak-hak perempuan dan anak
  2. Memastikan bahwa rantai pasok CPO mereka tidak berasal dari perkebunan sawit yang mengeksploitasi perempuan dan anak

 

Lembaga-lembaga Internasional

  1. Menghentikan investasi di sektor peerkebunan sawit yang melanggar hak-hak perempuan dan anak
  2. Mengormati hak-hak perempuan seperti yang tercantum dalam

–     Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

–     ILO Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

–     International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

–     Universal Declaration of Human Rights

 

Organisasi Masyarakat Sipil (ornop)

–       Mendukung aksi-aksi perempuan dalam upaya penyelamatan kehidupan dan sumber penghidupannya

–       Mengkampanyekan aksi-aksi perempuan terkait perkebunan kelapa sawit

–       Memperkuat dan memberdayakan kelompok-kelompok perempuan, terutama di daerah sekitar perkebunan sawit

 

Kelompok usaha:

  1. Menimplementasikan Free, Prior, and Informed Consent dalam semua tahap pembangunan perkebunan kelapa sawit
  2. Turut serta dan bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh perkebunan sawit
  3. Memberikan pemulihan bagi survivor-survivor pembangunan perkebunan kelapa sawit terutama kelompok perempuan dan anak-anak yang sering terabaikan.
  4. Menghormati:

–       UN Guiding Principles on Business and Human Rights

–       Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

–       Undang-Undang Perlindungan terhadap Perempuan

–       Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009

–       Nilai-nilai lokal dan budaya setempat

 

Dibuat di Makasar, pada tanggal 23 April 2014 dalam duplikat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

 

(Nama-nama lembaga dan Peserta)

  1. Beatrix Gebze, SKP Merauke
  2. Riski Anggreini Arimbi, WALHI Sulawesi Selatan
  3. Marlina Taba, AMAN Sulawesi Selatan
  4. Nursida, AMAN Sulawesi Selatan
  5. Andriwali Albania, Polewali Mandar, WALHI Sulawesi Barat
  6. Nursyamsinar, Masyarakat Karossa, Mamuju, Sulawesi Barat.
  7. Jasmin, Masyarakat Pamona Timur
  8. Wiwin Matindas, Solidaritas Perempuan Palu
  9.  Sulhani Pratiwi, Solidaritas Perempuan Kendari
  10. Anggelina Palit, WALHI Sulawesi Utara
  11. Hilda Rolobesi, LAKPESDAM Ambon
  12. Tawangratri Dhyayin,  Sawit Watch
  13. Nurhanuddin Ahmad Surambo, Sawit Watch
  14. Inda Fatinaware, Sawit Watch
  15. Asmar Exwar, WALHI Sulawesi Selatan
  16. Muhammad Al Amin, WALHI Sulawesi Selatan
  17. Rinto, Pena Kalimantan Barat
  18. Suaib, WALHI Sulawesi Selatan
  19. Any Ramadhani, Sulawesi Selatan

 

 

 


 [R1]Pernyataan nomor 4 dan 5 kontradiktif satu sama lain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *