SURAT TERBUKA

Dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Sawit Watch (SW)

Kepada Pemerintah Indonesia Dan Uni Eropa

Tentang Kesenjangan Antara Teori, Strategi Global, Dan Praktek Minyak Sawit Berkelanjutan

 

Yth

Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa,

Parlemen Eropa dan saudara kami warga Eropa,
Organisasi global Non Pemerintah, khususnya mereka yang peduli dalam masalah Palm Oil,
Masyarakat global dan lokal yang bersangkutan dan terkena dampak oleh Pengelola Palm Oil, serta para pemerhati masalah Palm Oil,

Semoga surat terbuka ini menjumpai kita dalam keadaan baik.

SPKS dan Sawit Watch membaca bahwa neraca perdagangan Indonesia Februari 2014 masih mencatat kinerja ekspor yang luar biasa dari minyak sawit mentah (CPO)  dengan Uni Eropa sebagai tujuan ekspor utama. Demikian juga, perdagangan bilateral antara kedua negara tetap mekar. Hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Eropa diperkuat dengan upaya pengurangan hambatan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang semakin ramah berikut agenda pembangunan yang lebih kuat dari sebelumnya.

Ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2013 tercatat sebesar USD18.1 miliar, atau meningkat 0,6% dibandingkan tahun 2012, dengan produk minyak sawit sebagai komoditas utama ekspor. 28 negara di Uni Eropa merupakan pasar tujuan kedua terbesar minyak sawit Indonesia, dengan volume ekspor minyak sawit 3.730.000 metrik ton dan nilai ekspor sebesar USD2.85 miliar.

Impor Indonesia dari Uni Eropa sepanjang tahun 2013 mendokumentasikan nilai USD13,7 miliar, atau menurun 2,8% dari kinerja impor tahun 2012. Impor Indonesia dari Uni Eropa terutama mesin, peralatan komunikasi dan teknologi informasi. Singkatnya, selama lima tahun terakhir (2009-2013) hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Eropa meningkat 8,5% per tahun .

SPKS dan SW mengamati bahwa selama kuartal pertama 2014, pemerintah Indonesia khususnya delegasi dagang yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan, telah kembali intensif mendekati Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Organisasi Swadaya berbasis di Eropa untuk membahas hambatan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Para pejabat dari kedua pemerintah mengadakan seminar dengan tema “Sustainable Palm Oil: Menciptakan Keseimbangan antara Kebutuhan Konsumen dan Lingkungan” di Parlemen Eropa pada tanggal 18 Maret 2014. Agenda diplomasi minyak sawit Indonesia segera ditindaklanjuti dengan pertemuan bilateral ke-6 Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan dengan delegasi perdagangan dari Komisi Eropa. Sekali lagi, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa adalah isu kunci dalam negosiasi politik perdagangan ini.

SPKS dan SW memahami betapa minyak sawit menjadi isu utama dalam pertemuan perdagangan dan negosiasi bilateral, termasuk antar pebisnis Indonesia dan Uni Eropa. Di atas semua itu, adalah kepentingan kita semua untuk memastikan bahwa minyak sawit dapat dipasarkan ke mana saja di dunia ini, dan bahwa tidak ada satu negara pun yang melarang perdagangan minyak sawit.

Untuk itu mari kita membuat pemahaman bersama tentang mengapa SPKS dan SW harus membunyikan lonceng terutama kepada Uni Eropa dan pemerintah Indonesia mengenai kesenjangan akut antara teori, strategi global, dan praktek minyak sawit berkelanjutan di balik semua konsultasi, dialog, debat, dan konferensi perdagangan:

  1. Sustainable Palm Oil adalah slogan yang akrab dikenal seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit termasuk pemerintah, pelaku usaha, produsen dan pasar minyak sawit. Terlepas dari pertempuran masing-masing kelompok lobi perdagangan minyak sawit berkelanjutan, semua akhirnya hanya menjadi pembicaraan kosong jika tidak ada komitmen yang mengikat untuk memperbaiki keadaan di sektor hulu.
  2. Kesaksian dari pekerja di dalam perkebunan besar kelapa sawit serta masyarakat sipil atas konflik sosial yang semakin intens, masalah kepemilikan lahan yang terutama dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, penderitaan buruh perkebunan, pengrusakan lingkungan dan ekologi yang kebanyakan dipraktekkan oleh perusahaan kelapa sawit, selama ini sepi dan jauh dari pembicaraan perdagangan antara delegasi perdagangan Indonesia dan Komisi Eropa. Semua masalah ini dinyatakan sebagai bullshits dan kampanye hitam oleh pemerintah Indonesia. Karenanya, negosiasi antara delegasi perdagangan Indonesia dan Komisi Eropa mengenai minyak sawit hanyalah pertemuan diplomatik yang mahal dan tidak bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menghambat minyak sawit menjadi berkelanjutan.
  3. Tidak hanya pemerintah Indonesia, sebelum melakukan negosiasi mengenai hambatan perdagangan minyak sawit, jelas sekali pemerintah Uni Eropa telah kehilangan integritas, kedaulatan, dan kemanusiaan dalam menimbang segenap permasalahan tersebut yang terjadi dalam industri minyak sawit Indonesia. Penderitaan abadi kelompok marjinal di sektor ini semakin jauh disembunyikan karena kedua pemerintah dengan bangga memuji beberapa perusahaan kelapa sawit besar yang meluncurkan apa yang disebut “Komitmen keberlanjutan”. Tidak tampak ada niat baik dari pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk bertindak wajar, tanpa bias, dan jernih akal terhadap produksi minyak sawi. Tidak ada keinginan kedua pemerintah untuk mempertanyakan kebijakan keberlanjutan korporasi ini dengan membuktikan fakta-fakta pengrusakan lingkungan, sosial dan ekonomi yang masih terus dialami oleh kaum minoritas dalam industri minyak sawit. Diplomasi perdagangan minyak sawit antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa sampai saat ini tidak menjadikan  pemerintah Uni Eropa –khususnya- berani memprotes kejahatan terhadap kemanusiaan dan lingkungan di balik perilaku diskriminatif bisnis minyak sawit pada tataran domestik dan global.
  4. Pertemuan di bawah Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak lain hanyalah kepura-puraan berharga mahal untuk dan dari para pejabat kedua negara, karena anggaran nasional untuk menerbangkan delegasi ke sana dan ke sini akan jauh lebih bermanfaat, lebih efektif, dan lebih berharga jika disumbangkan kepada petani melalui bimbingan  Good Agricultural Practices dan Input Pertanian gratis.
  5. Kontra – kampanye yang terus bersahutan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebutuhan pasar akan Sustainable Palm Oil telah menafikan keberadaan para petani kelapa sawit, masyarakat adat, ekosistem dan lingkungan Indonesia. Jelas bahwa pemerintah Indonesia dan Uni Eropa tidak sungguh-sungguh bermaksud membeli hanya Sustainable Palm Oil yang diproduksi secara berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat dan petani kecil.
  6. Karena belum ada ruang yang signifikan bagi para petani, buruh, masyarakat adat, dan ekosistem untuk mengambil bagian dalam kegiatan formal nan mewah dari pemerintah Indonesia dan Uni Eropa demi menyelamatkan hidup mereka akibat ulah pelaku usaha kelapa sawit berskala besar, masa depan Sustainable Palm Oil Indonesia tampak gelap gulita di antara tayangan komedi tingkat tinggi dari delegasi perdagangan Indonesia dan Uni Eropa.
  7. Selain itu, ketahanan pangan semakin terhambat akibat ekspansi berulang dari perusahaan perkebunan besar. Jaminan negara akan kehidupan yang sehat, ramah sosial dengan konsep hijau pun musnah, terutama melalui brutalisme pemberian ijin usaha perkebunan dari pemerintah Indonesia, alih kepemilikan lahan yang makin merajalela, serta buruknya praktek perburuhan di perkebunan kelapa sawit. Seharusnya ini menjadi posisi tawar kunci bagi pemerintah Uni Eropa untuk mengedepankan agenda ketahanan pangan Uni Eropa dan Indonesia serta menyuarakan kebutuhan akan minyak sawit berkelanjutan termasuk minyak nabati alternatif lainnya.
  8. Sebagai importir besar minyak sawit Indonesia, pemerintah Uni Eropa seharusnya dapat menjadikan kebijakannya memaksa pemerintah Indonesia mengoptimalkan produksi Sustainable Palm Oil berbasis petani dan bukan perusahaan perkebunan besar yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Mengingat bahwa misi dagang diplomatik yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Indonesia melibatkan beberapa petani kelapa sawit, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa misi dagang Indonesia mempromosikan minyak sawit berkelanjutan.  Kenyataannya, ada sejumlah besar petani kecil kelapa sawit yang diabaikan dan dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menghargai dan mengharapkan pemerintah Uni Eropa untuk bertindak non-diskriminatif, rasional, dan berkeadilan dalam menangkap strategi politik pemerintah Indonesia tersebut. Sampai saat ini belum ada road map minyak sawit berkelanjutan yang benar-benar berbicara atas nama seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit, khususnya petani kecil dan buruh, kecuali kalangan industri. Pemerintah Uni Eropa harusnya mengenakan sanksi dagang atas segala bentuk promosi ekspor yang memasarkan produk yang mengusung kejahatan lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dijalankan oleh perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang disajikan dalam diplomasi perdagangan Indonesia.

SPKS dan SW menganalisis dengan seksama bahwa pertemuan bilateral antar pemerintah dan pebisnis mengenai Palm Oil sama sekali bukan mengenai masa depan Sustainable Palm Oil Indonesia, karena tidak ada posisi perdagangan masing-masing pihak yang menyoroti pentingnya pengaturan praktek-praktek berkelanjutan yang nyata dalam produksi minyak sawit di Indonesia. Semua itu hanyalah KTT politik dan  reuni bisnis dari para badut birokrasi yang memainkan lakon drama mengenai industri kelapa sawit di Indonesia.

SPKS dan SW menggarisbawahi bahwa Minyak Sawit Berkelanjutan harus memperkuat kapasitas dan integritas pekerja kelapa sawit, petani kecil dan masyarakat adat, serta memberikan akses menuju Good Agriculture Practices dan Ketahanan Pangan untuk kepentingan lingkungan dan ekosistem.

SPKS dan SW mengajak semua pihak untuk memantau, mempertanyakan, mengkritik, menantang, dan mengambil pandangan tegas mengenai negosiasi perdagangan Indonesia dan Uni Eropa terkait Minyak Sawit, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dalam misi bilateral kedua negara yang berkomitmen,  setia, dan sepenuh hati memperjuangkan Sustainable Palm Oil yang dihasilkan melalui cara-cara yang berkelanjutan tanpa latar belakang konflik sosial, masalah hukum, kerusakan ekologi dan lingkungan

Bogor – Indonesia, 04 April 2014

 

Koordinator SPKS

 

 

Mansuetus Darto

Koordinator Sawit Watch

 

 

Jefri Gideon Saragih

 

———————————————–

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit mandiri yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. SPKS fokus pada peningkatan produktivitas dan kapasitas petani kelapa sawit, advokasi bagi petani kecil terkait GAP dan masalah hukum, serta inovasi pertanian menuju kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan petani kelapa sawit di Indonesia.

SW adalah organisasi sipil Indonesia yang memiliki anggota individu yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. SW memantau perkebunan kelapa sawit bisnis untuk memastikan terjaminnya hak-hak sosial, ekonomi, ekologi dan lingkungan masyarakat. SW memiliki visi pembaruan sistem perkebunan kelapa sawit untuk kesejahteraan ekologi dan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Mansuetus Darto: 082110277700

Jefrie Gideon Saragih: 081320062233

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *