Buruh Perkebunan Sawit Harus Sejahtera!

Rosdiana - buruh perempuan bekerja tanpa pengaman di PT Natura Pacific Nusantara Kalimantan Timur
Buruh perempuan bekerja tanpa pengaman di PT Natura Pacific Nusantara Kalimantan Timur

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbesar pengeksport minyak kelapa sawit di dunia, dan sekaligus menjadi negara terluas perkebunan kelapa sawitnya. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 13,194,813 Ha (Sawit Watch, 2013) dan memasok 43 % CPO kebutuhan dunia (MP3EI, 2011). Sekitar 4,9 juta warga Indonesia bekerja di perkebunan kelapa sawit, ini merupakan pekerja lapangan di industri sawit, angka tersebut belum termasuk jumlah pekerja dilevel manajemen.

Indonesia  pun  menjadikan  perkebunan  sebagai  salah  satu  tulang punggung  perekonomian Indonesia, karena dianggap mampu berkontribusi besar kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produksi kelapa sawit meraup keuntungan Rp 205 Trilyun pada 2012, meningkat 160 trilyun dari 2011.

Barak buruh di PT Natura Pacific Nusantara Kalimantan Timur
Barak tempat buruh tinggal di PT Natura Pacific Nusantara Kalimantan Timur

Perusahaan perkebunan sawit meraup untung besar dari booming minyak sawit. Keuntungan yang diraih dari bisnis minyak sawit ini telah menempatkan beberapa pengusaha sawit masuk dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Namun pada sisi lain, keuntungan yang diraup perusahaan perkebunan tersebut belum dinikmati  buruh di perkebunan. Buruh perkebunan yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia bertahan hidup dengan upah jauh di bawah standard kehidupan layak.

Menurut Jefrie Gideon Saragih, hasil riset Sawit Watch tahun 2013 menunjukkan data bahwa besaran upah maksimal yang diterima buruh SKU (Buruh Tetap) setiap bulannya sekitar 1,2 juta – 1,4 juta rupiah, atau sekitar Rp 65 ribu setiap hari. Sementara pengeluaran buruh sedikitnya 1,2 juta – 1,5 juta rupiah per bulan hanya untuk biaya makan saja, belum dihitung biaya anak sekolah, biaya transport buruh ke tempat kerja, sandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Buruh di salah satu perkebunan swasta  asing di Kalimantan Tengah mengaku rata-rata buruh di perkebunan itu memiliki hutang 1 hingga 2 bulan gaji.

“Untuk mensiasati kekurangan ini, buruh terpaksa memperpanjang jam kerjanya agar memperoleh uang tambahan berupa premi. Sementara harga premi biasanya kecil, dan biasanya ditentukan sepihak oleh perusahaan. Agar premi yang di peroleh lebih banyak, buruh melibatkan istri dan anaknya bekerja. Cara lain buruh mensiasati upah yang kurang ini adalah dengan mengurangi kualitas menu dan gizi makanan sehari-hari. Keuntungan berlimpah yang diraih perusahaan perkebunan sawit seakan menguap dan malah meninggalkan jejak kemiskinan pada hidup buruh perkebunan. Kelapa sawit yang dinilai telah menyerap banyak tenaga kerja ternyata belum mampu mensejahterakan buruh, petani dan masyarakat adat,” kata Direktur Sawit Watch tersebut.

Selain itu, pembangunan industri kelapa sawit telah mengubah dinamika perekonomian lokal, mengubah pemilik lahan menjadi tenaga upahan. Keterbatasan pilihan pekerjaan dan tidak adanya perlindungan negara mengakibatkan buruh perkebunan terpaksa bekerja dengan bayaran minimal, standar kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk dan hubungan kerja yang berbasis eksploitatif. Selain menghisap buruh, pembangunan industri kelapa sawit juga berdampak pada lingkungan dan mengancam kedaulatan pangan.

Besarnya kekuasaan perusahaan perkebunan akibat dari lemahnya pengawasan Negara menempatkan buruh pada posisi tak berdaya. Upah murah, buruh kontrak (outsourcing), minim fasilitas, rentan atas kecelakaan kerja adalah wajah dari industri perkebunan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa riset yang dilakukan oleh Sawit Watch, terlihat bahwa situasi yang dihadapi buruh-buruh di perkebunan adalah bentuk lain dari perbudakan modern. Eksploitasi terjadi secara sistematis dan sudah terjadi sejak dari rekrutmen, sistem kerja, hubungan kerja, struktur perusahaan, hingga minimnya penyediaan fasilitan kerja, fasilitas hidup dan kebutuhan pokok lainnya.

Buruh bekerja tanpa kontrak, tidak ada dokumen apa pun dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha perkebunan. Jikapun ada, kontrak itu dipegang oleh ‘agen’ mereka, sehingga mereka tidak pernah melihat kontrak dan tidak tau isinya. Oleh karena itu tidak ada jaminan keberlangsungan kerja bagi buruh. Tidak ada dokumen yang menandakan mereka adalah Buruh di perkebunan.

Menurut Bondan Andriyanu, eksploitasi juga dilakukan melalui, sistem kerja. Perusahaan memberlakukan sistem tujuh jam kerja dengan target. Dengan sistem kerja ini, buruh harus terus bekerja untuk mencapai target walau sudah bekerja selama 7 jam. Tidak ada uang lembur.

“Eksploitasi terhadap  buruh perkebunan semakin terbuka lebar karena posisi kuat pengusaha dalam perkebunan. Kekuasaannya mencakup pembuatan peraturan, penetapan sangsi atas peraturan tersebut, hingga mengatur kehidupan pribadi buruh. Sementara itu, posisi buruh perkebunan sangat lemah karena menggantungkan hidup sepenuhnya kepada perkebunan,” lanjut kepala departemen kampanye Sawit Watch tersebut.

Dari praktek perburuhan di perkebunan sawit tersebut dan bertepatan dengan momentum perayaan hari buruh sedunia pada 1 Mei 2014, Sawit Watch mengharapkan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh perkebunan sawit. Kebijakan tersebut harus menjamin hak-hak buruh serta berdampak pada kesejahteraan buruh perkebunan. Ini akan menjadi sebuah catatan manis yang diwariskan Presiden SBY di akhir kekuasaannya.

“Sawit Watch meminta kepada Presiden SBY untuk menindak tegas perusahaan yang memperlakukan buruh secara semena mena. Serta mendesak pemerintah untuk mengawasi praktek-praktek perburuhan yang ada di perkebunan sawit, dari mulai perekrutan hingga sistem penggajian. Dan juga memberikan kebebasan atas buruh  untuk berserikat dan berkumpul untuk menentukan masa depan yang lebih baik, pungkas Jefrie Saragih.

Untuk informasi lebih lanjut silah kontak:

Jefrie Gideon Saragih (081320062233)

Bondan Andriyanu (082125570136)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *