Perkebunan Kelapa Sawit: Hendak Kemana?

photo-3

Selama tahun 2013, Sawit Watch telah menghasilkan progress pada kerja-kerjanya, baik di level lokal, nasional dan internasional. Tahun ini, Sawit Watch meluaskan ke isu-isu lain yang juga mendapatkan imbas dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar, seperti buruh dan pangan. Selain itu, dalam rangka menanggapi beberapa situasi dan kondisi yang sedang berkembang, Sawit Wach juga bekerja untuk mengadvokasi isu-isu lain seperti Moratorium Hutan, APEC dan RSPO. Sebagai lembaga yang juga bertugas mengadvokasi mengadvokasi konflik yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit skala besar, Sawit Watch juga tetap melakukan tugas-tugas pendampingan kasus masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Isu buruh perkebunan kelapa sawit tahun ini mendapat banyak sorotan di media nasional dan internasional. Salah satu perusahaan yang mendapat ekspos besar telah melakukan kerja paksa dan mempekerjakan buruh di bawah umur, adalah Kuala Lumpur Kepong Berhard. Beberapa anak perusahaannya telah terbukti melanggar hak pekerja dan mempekerjakan anak dalam keseharian operasinya. Selain itu, beberapa studi kasus lain juga menemukan beberapa perusahaan bersertifikasi RSPO yang masih mengeksploitasi buruhnya.

Sawit Watch telah melakukan berbagai upaya untuk mengadvokasi masalah buruh perkebunan. Sawit Watch telah melakukan beberapa riset tentang kondisi buruh perkebunan yang dilakukan baik pada perkebunan yang merupakan anggota RSPO dan yang bukan. Hasil riset menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan belum mampu memenuhi kewajiban mereka terhadap buruh dan menghargai hak-hak buruh, termasuk hak untuk berserikat. Bersama dengan mitra dan jaringan lain, Sawit Watch telah melaksanakan beberapa loka karya dan diskusi terkait kondisi buruh, baik di level nasional dan internasional. Berbagai diskusi dan loka karya ini bertujuan untuk memkampanyekan isu buruh di perkebunan sawit. Beberapa acara ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan lain, seperti badan-badan pemerintah terkait, akademisi dan serikat-serikat buruh.

Dalam Kongres IV Sawit Watch akhir tahun 2012, kedaulatan pangan menjadi salah satu mandat Sawit Watch. Untuk melaksanakan mandat tersebut, Sawit Watch telah melakukan riset di beberapa daerah di mana lahan pangan masyarakat terkena imbas ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Serangkaian riset ini menyimpulkan bahwa harus ada komitmen dari pemerintah untuk melindungi lahan pangan masyarakat. Bersama dengan jaringan dan mitra lokal, Sawit Watch telah melakukan loka karya yang bertemakan ketahanan pangan melawan ekspansi sawit. Loka karya ini bertujuan untuk mempromosikan pentingnya melindungi lahan pangan masyarakat dari ekspansi perkebunan sawit. Loka karya ini juga melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi dan instansi pemerintah lain. Serangkaian loka karya ini menghasilkan komitmen dari berbagai pihak untuk segera mendorong draft perlindungan lahan pangan dari ekspansi perkebunan sawit.

Tahun 2013 juga merupakan tahun di mana Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden untuk memperpanjang periode Moratorium Hutan.  Sebelum keputusan ini keluar, Sawit Watch bersama koalisi pendukung moratorium mengkampanyekan dukungan kepada Presiden untuk memperpanjang moratorium hutan. Kampanye ini dilakukan melalui kunjungan media dan menjadi narasumber dalam beberapa diskusi public. Dalam berbagai forum ini Sawit Watch menyampaikan alasan-alasannya dalam mendukung perpanjangan moratorium hutan, yang adalah: mengurangi deforestasi, mencegah kejahatan sistematik di sektor kehutanan, mensinergikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan penghentian pemberian ijin pembukaan lahan, dan mengurangi potensi konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat adat dan/atau lokal.

Sebagai bagian dari advokasi internasional, Sawit Watch bergabung dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2004. Sejak itu pula Sawit Watch telah menjadi anggota Dewan Eksekutif (EB) mewakili kelompok LSM sosial di RSPO. Tahun 2013 merupakan tahun pertama di mana Sawit Watch tidak lagi menjadi anggota EB. Sawit Watch kali ini mengambil peran di berbagai kelompok kerja dan gugus tugas yang ada di dalam RSPO. Pada pertemuan tahunan RSPO 2013 yang diadakan di Medan, Sawit Watch telah berhasil mengkampanyekan isu buruh bersama dengan jaringan serikat dan organisasi buruh lokal, nasional dan internasional. Selain itu, Sawit Watch juga telah berhasil meloloskan resolusi yang meminta Sekretariat RSPO untuk mereformasi mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang sudah ada. Alasan utama Sawit Watch mendorong perbaikan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang sekarang dimiliki RSPO dinilai tidak berimbang danberpotensi mengakibatkan konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan keputusan tertinggi berada  di tangan EB, yang bisa juga sebagai pihak yang mengadi dan diadu. Resolusi ini berhasil lolos pada sidang Majelis Umum RPSO pada tanggal 14 November 2013.

Catatan Akhir Tahun
Catatan Akhir Tahun
Press Release akhir tahun 2013-.docx
367.7 KiB
865 Downloads
Details...

Comments

  1. I would like to thank you for the efforts you have put in wrniitg this website. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative wrniitg abilities has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

Leave a Reply to Martina Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image