(Bahan Bacaan dan Evaluasi Keterlibatan Sawit Watch Selama 9 Tahun di RSPO)

Disusun oleh Maryo Saputra

A.    Pendahuluan

Tanaman kelapa sawit dengan bahasa latin Elais Quineensis Jacg merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh di Afrika Barat. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada jaman colonial Belanda. Dalam perkembangannya 100 tahun di Indonesia, tanaman ini telah membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Melalui kelapa sawit, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan juga terkenal di dunia sebagai pengekspor terbesar crude palm oil (CPO).

Bagi Indonesia, kelapa sawit merupakan tanaman yang sekarang menjadi primadona dari pihak yang bergerak di sector perkebunan, perdagangan dan lain sebagaianya. Dari satu biji kelapa sawit dapat menghasilkan berbagai produk turunan lainnya seperti sabun, deterjen, kosmetik, minyak goreng dan tentunya bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Dan dari penemuan terakhir dapat juga dijadikan sebagai salah satu sumber pembangkit tenaga listrik.

Primadona  baru ini, memiliki peluang keuntungan yang besar bagi para pengembang dan pihak yang menjadikan komoditi ini sebagai prioritas utama dalam bisnis yang digeluti. Indonesia sebagai salah satu Negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar, menjadikan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan baru bagi Negara. Tercatat, kelapa sawit sebagai penyumbang terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi untuk pendapatan Negara.

Keuntungan yang besar dan juga berhasil menarik peminat yang besar untuk berusaha dalam perkelapa sawitan, juga memiliki efek yang besar bagi masyarakat, pemerintah dan juga pengusaha itu sendiri. Bagi mayarakat, hadirnya kelapa sawit ini hanya menimbulkan konflik dan menggangu ketentraman masyarkaat yang sudah terjalin berpuluh-puluh tahun bahkan berates-ratus tahun hanya karena persolana sengketa tanah dengan pemilik perkebunan atau pun pemerintah itu sendiri.

Bagi pengusaha, kecenderungan untuk mendapatkan kerugian atau dampak dari produk ini sangat kurang namun ada beberapa hal yang dialami nya adalah pengusaha harus siap melayani masyarakat yang menuntut hal mereka dan lahan mereka yang sudah diambil secara paksa oleh perusahaan dengan mengatas namakan surat ijin yang sudah didapatkan

Sedangakan bagi pemerintah sendiri, komoditi ini sangat mengutungkan dan meningkatkan pendapatan Negara. Namun dibalik itu, pemerintah cenderung tidak melihat potensi konflik besar yang terjadi perkebunan kelapa sawit. Semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah cenderung menguntungkan pengusaha/perusahaan dalam praktek di sector perkebunan kelapa sawit. Dan yang menjadi korban dari semua ini adalah masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Nama besar dan manfaat yang begitu banyak diterima oleh Indonesia tidak sejalan dengan situasi yang terjadi di wilayah perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Hal ini mulai dari kondisi masyarakat sekitar, buruh, infrastruktur yang tidak memadai, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hutan dan masih banyak hal lain lagi yang mewarnai perkembangan komoditi ini. Berdasarkan kondisi yang terjadi di wilayah perkebunan dapat dikatakan kesejahteraaan buruh masih jauh dari kata layak, kondisi masyarakat yang miskin, konflik yang begitu besar terjadi, rusaknya hutan tropis Indonesia dan hilangnya tempat bernaung satwa liar dan hewan yang dilindungi akibat dari perambahan hutan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit.

Beberapa dampak dari perkebunan kelapa sawit di atas selalu mewarnai perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat, aktifis lingkungan dan social tidak dapat menghentikan perluasan perkebunan kelapa sawit yang menyengsarakan masyarakat dan juga merusak lingkungan.

Persoalan-persoalan ini dijawab oleh para aktifis lingkungan dan social untuk membentuk satu lembaga non pemerintah yaitu Sawit Watch untuk melihat perkembangan perkelapa sawitan itu sendiri dan dampaknya terhadap masyarakat yang ada disekitarnya.

Berbagai persoalan yang terjadi ini, mendorong para penggiat lingkungan dan social membentuk satu lembaga non pemerintah untuk mengawasi dan memantau perkembangan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Dan atas insisiatif ini terbentuklah Sawit Watch pada tahun 1998. Lembaga ini ingin menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Inodnesia.

Lebih lanjut, sebagai tanggapan atas maraknya konflik dan kasus yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan keinginan pasar untuk mendapatkan produk kelapa sawit yang lestari (ramah lingkungan dan ramah social), maka pada tahun 2004 terbentuklah Roundtable on Sustainable Palm Oil. Organisasi ini muncul sebagai jawaban dari semua persoalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.Dalam tulisan ini akan membahas beberapa hal seperti RSPO, Sawit Watch dan juga tantangan, keuntungan, kelemahan dan peluang yang dimiliki dan dihadapi Sawit Watch selama menjadi anggota RSPO kurang lebih 9 tahun. Harapannya adalah dengan mengulas perjalanan ini dapat melihat strategi atau rencana tindak lanjut yang harus dikerjakan Sawit Watch di RSPO.

B.     Rountable on Sustainable Palm Oil

Secara umum RSPO diartikan sebagai organisasi para pihak yang dibentuk dalam rangka mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan bagi manusia, bumi dan kesejahteraan.

Besarnya minat pasar akan produk yang dihasilkan kelapa sawit merupakan salah satu ciri bahwa produk ini sangat digemari oleh para konsumen kelapa sawit. Namun sangat disayangkan bahwa keinginan dan ketertarikan yang besar terhadap kelapa sawit ini tidak dibarengi dengan tata cara pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik sosial yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan kerusakan hutan yang sangat besar terjadi. Berdasarkan data sawit Watch sampai dengan tahun 2013 jumlah konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit adalah 389 kasus (Sawit Watch, 2013). Sedangkan kerusakan hutan yang terjadi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit sampai sekarang ±500.000 ha pertahun (Sawit Watch, 2013). Kondisi ini merupakan kondisi sebenarnya yang terjadi di perkebunan kelapa sawit khususnya di Indonesia.

Tuntutan pasar konsumen Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku yang dalam produksinya tidak ada unsur pelanggaran HAM, kritikan dan protes para aktivis sosial dan lingkungan baik internasional maupun nasional terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, adalah salah satu alasan dibalik terbentuknya RSPO.

RSPO pada awalnya merupakan suatu kerja sama informal antara sejumlah mitra bisnis dan WWF. Karena adanya kesamaan pandangan dari para pihak ini maka dibuat satu pertemuan untuk menginisiasi dibentuknya satu organisasi internasional yang fokus pada isu kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pada tahun 2001, WWF menginisiasi satu pertemuan untuk membentuk satu lembaga atau organisasi internasional yang dapat memastikan keberlangsungan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan lestari. Hasil dari isisiasi yang diprakarsai WWF ini adalah terbentuknya kerjasama informal antara beberapa lembaga seperti WWF,Aarhus United UK Ltd.,Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsburry’s dan Unilever.

Bentuk kerjasama ini adalah diadakannya pertemuan pertama di London pada tanggal 20 Swptember 2002 dan dilanjutkan dengan pertemuan di Gland pada 17 Desember 2002. Para pihak yang tergabung didalm kelompok ini memiliki tujuan utama yaitu mengatur pertemuan pertama roundtable dan menyiapkan landasan struktur organisasi serta tata kelola pembentukan RSPO.

Bentuk tindak lanjut dari inisiasi para pihak ini adalah diadakannya pertemuan meja bundar pertama yang dilaksanakan di Kuala Lumpur-Malaysia. Pertemuan ini berlangsung pada 21-22 Agustus 2003 dan dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara. Hasil utama dari pertemuan ini adalah keluarnya Letter of Intent yang ditandatangani oleh beberapa peserta yang hadir. Pernyataan yang disetujui bersama ini tidak mengikat secara hukum kepada semua pihak yang menandatangai pernyataan tersebut.

Pertemuan kedua dari meja bundar ini terjadi pada tanggal  tanggal 8 April 2004. Dalam pertemuan ini secara resmi diumumkan dibentuknya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO secara resmi berkedudukan di Zurich-Swiss dan berada dibawah Undang-Undang No 60 Swiss.

Beberapa alasan dibentuknya organisasi ini adalah:

  • Maraknya masalah lingkungan dan perlu adanya kepedulian sosial dari para pihak. Hal ini berkaitan dengan perusakan hutan tropis, ketidakseimbangan sosial, konflik dll.
  • Pembeli ingin membeli CPO (crude palm oil) yang mengikuti peraturan tentang lingkungan dan kesembangan sosial

Berdasarkan beberapa alasan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengembangan perkebunan kelapa sawit di beberapa Negara dan Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan hal-hal yang bersifat lingkungan dan social. Maraknya kerusakan lingkungan dan konflik yang terjadi menjadi salah satu dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terjadi. Organisasi yang dibentuk ini dianggap dapat membantu menggerakkan kembali semangat para penggiat usaha perkebunan kelapa sawit untuk lebih peka terhadap isu-isu lingkungan dan juga social.

Keanggotaan di RSPO

Keanggotan RSPO itu sendiri terdiri dari tujuh stakeholder utama dalam rantai pasok kelapa sawit. Beberapa pihak yang ada dalam keanggotaan ini adalah perusahaan kelapa sawit, prosesor dan pedagang minyak sawit, produsesn barang-barang, konsumen, LSM lingkungan, LSM sosial, Bank/investor dan retailer. Kesemua anggota ini merupakan para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit. Secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi ini memiliki anggota yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam usaha kelapa sawit. Samapi saat ini anggota RSPO yang tercatat secara resmi di sekertariat RSPO adalah 1330 anggota. Keanggotaan ini terdiri dari

  • Anggota biasa : 864
  • Anggota afiliasi : 96
  • Anggota rantai pasok : 370

Keseluruhan anggota ini merupakan anggota yang tergolong di dalam 7 tipe kenaggotaan yang ada di RSPO.

Visi Dan Misi RSPO

Visi RSPO[1] itu sendiri adalah RSPO menjamin minyak sawit dalam kontribusinya untuk dunia yang lebih baik. Sementara Misi RSPO adalah sebagai berikut:

  • Untuk memajukan produksi, pengadaan, keuangan dan penggunaan produk minyak sawit lestari;
  • Untuk mengembangkan, menerapkan, memverifikasi, menjamin dan secara berkala meninjau standar global yang kredibel untuk seluruh rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan;
  • Untuk memantau dan mengevaluasi, dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari penyerapan minyak sawit berkelanjutan di pasar;
  • Untuk terlibat dan melakukan semua pemangku kepentingan di seluruh rantai pasokan, termasuk pemerintah dan konsumen.

RSPO memiliki tujuan adalah promosi pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama dan kerjasama para pihak (Sawit Watch,Modul memahami RSPO, 5:2011). Dari tujuan ini dapat dilihat bahwa hasil yang diharapkan adalah RSPO dan anggotanya menjalankan prinsip dan criteria dengan komprehensif, partisipatif, professional, transparan dan akuntable berbasis kinerja, kualitas dan terbaik kelas dunia dalam sertifikasi, prosedur keluhan dan penanganan sengketa.

Kerja-kerja yang dilakukan RSPO adalah:

  • Penelitian dan pengembangan definisi dan kriteria untuk produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan;
  • Melaksanakan proyek-proyek praktis yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan praktek terbaik yang berkelanjutan;
  • Pengembangan solusi untuk masalah-masalah praktis yang terkait dengan adopsi dan verifikasi penerapan terbaik untuk pembangunan hutan tanaman dan manajemen, pengadaan, perdagangan dan logistik;
  • Perolehan sumber keuangan dari dana publik dan swasta untuk membiayai proyek-proyek di bawah naungan Roundtable on Sustainable Palm Oil;
  • Komunikasi kerja Roundtable untuk semua pemangku kepentingan dan publik yang lebih luas;
  • Koordinasi Kelompok Teknis;
  • Komunikasi;
  • Pengembangan jaringan dengan organisasi atau lembaga lain;
  • Manajemen keuangan;

Prinsip dan Kriteria RSPO

RSPO memiliki prinsip dan criteria dalam mendukung setiap kerangka kerja dan dalam rangka menghasilkan kelapa sawit yang lestari. Prinsip dan criteria ini mencakup delapan prinsip dan kurang lebih 43 kriteria. Prinsip dan criteria ini menjadi dasar dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota RSPO terutama bagi para perusahaan yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit. Selain itu, P & C juga menjadi dasar hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh dewan RSPO. Oleh karena itu setiap anggota yang masuk dalam RSPO harus mentaati semua peraturan yang tertera didalam P&C.

Selain prisip dan criteria semua anggota RSPO juga harus mentaati yang dinamakan dengan kode etik setiap anggota. Kode etik ini mengatur tata aturan yang berlaku di antara anggota RSPO itu. Dan setiap anggota terikat dalam semua poin atau aturan yang termuat dalam kode etik ini.

Kelompok Kerja di RSPO

Dalam mendukung kerja-kerja yang dilakukan RSPO, organisasi ini membentuk beberapa kelompok kerja. Kelompok kerja ini terdiri dari empat kelompok kreja besar yaitu

  1. Standards and Certification

Kelompok kerja ini terdiri dari beberap kelompok kerja diantaranya adalah:

  • Biodiversity and High Conservation ValueWorking Group, Compensation task force, Ina HCV, operational emmission peatland WG;
  • Green Houses Gas Working Group : operational emmission peatland WG, scientific panel, policy panel, emission from other RSPO member, engagement RSPO member;
  • NPP WG 2 : Malaysia, Indonesia
  • NI WG : Indonesia NI WG, Colombia, Ghana, Thailand, dll;
  • Smallholders WG : workstrem 1 dokumen dan sistem, workstream 2 mekanisme pendukung, workstream 3 manajemen pengetahuan, workstream 4 trials, workstream 5 funding mechanism;
  • P & C review task force;

B. Communication and Claims: Trademark task force

C. Trade and Taceability: Derivatives WG, RED Task Force

D. Grievance Panel : Dispute Settlement Facility

C.     Sawit Watch

Sawit Watch adalah organisasi non pemerintah di Indonesia berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negative sistem perkebunan besar kelapa sawit.[2] Sawit Watch terbentuk pada tahun 1998, dengan tujuan mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis. Berdasarkan ladasan ideologis ini, lmebaga ini bergerak dalam bidang isu kelapa sawit yang terjadi di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Dalam lingkup nasional (Indonesia), Sawit Watch memfokuskan diri pada isu yang terjadi di perkebunan kelapa sawit seperti hak-hak masyarakat yang dihilangkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, konflik pertanahan, konflik social yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, kesejahteraan buruh perkebunan dan juga hal-hak masyarakat adat yang hilang karena ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Visi dan Misi Sawit Watch[3]

Visi Perkumpulan SAWIT WATCH adalah terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari.

Sementara itu misi Perkumpulan Sawit Watch adalah mendorong meningkatnya posisi tawar petani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Apa yang dikerjakan Sawit Watch?

Pada saat terbentuk tahun 1998, Sawit Watch mengambil posisi untuk melihat dampak yang terjadi akibat usaha kelapa sawit sekala besar di Indonesia. Adapun kerja-kerja yang dilakukan Sawit Watch adalah[4]:

  • Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat;
  • Memantau praktek-praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit;
  • Membangun ekonomi alternatif atas model perkebunan kelapa sawit skala besar;
  • Memfasilitasi terbangunnya resolusi konflik akibat pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar;
  • Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, buruh dan masyarakat adat;
  • Melakukan pendidikan publik untuk mendorong model-model pembangunan yang berbasiskan lingkungan hidup;
  • Melakukan promosi, pendidikan publik, dan kampanye untuk pencapaian keadilan ekologis;
  • Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
  • Melakukan penguatan kapasitas anggota dan pengembangan organisasi;

Dari beberapa poin di atas, dapat dilihat bahwa dampak yang terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar menajadi fokus utama Sawit Watch dalam kerja-kerja yang dilakukan. Adapun cara-cara yang dilakukan Sawit Watch dalam usaha mencapai tujuannya adalah melalui intervensi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat, intervensi kepada perusahaan untuk merubah kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan juga terlibat langsung dalam organisasi internasional yang fokus pada isu social dan juga lingkungan seperti Rountable on Sustainable Palm Oil. Selain itu, Sawit Watch juga terlibat aktif dalam setiap pertemuan yang nasional maupun internasional yang membicarakan tentang kelapa sawit.

D.    Sembilan Tahun Keterlibatan Sawit Watch di RSPO

Sawit Watch tergabung menjadi anggota RSPO sejak tahun 2004 dan merupakan salah satu LSM Sosial Indonesia pertama yang menjadi anggota tetap RSPO. Alasan utama yang menjadi dasar bagi Sawit Watch tergabung dalam RSPO pada saat itu adalah adanya mandate kongres 2004 dan juga mandate dari masyarakat yang menginginkan Sawit Watch menjadi bagian penting dalam RSPO. Karena pada saat itu RSPO dianggap menjadi salah satu organisasi yang dapat membantu menyelesaikan segala macam perosalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Mandat Kongres Sawit Watch dalam keterlibatan Sawit Watch di RSPO

  • Kongres 2004

Tahun 2004 merupakan awal bagi Sawit Watch terlibat dalam organisasi multipihak atau yang di sebut RSPO. Pada tahun ini, keputusan kongres Sawit Watch, memandatkan sekertariat untuk terlibat aktif dalam RSPO. Meskipun dalam internal kepengurusan itu sendiri terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang menerima dan juga kelompok yang menolak keterlibatan Sawit Watch di RSPO.

Keputusan tertinggi melalui kongres merupakan salah satu dasar masuknya Sawit Watch menjadi bagian dari RSPO itu sendiri. Dalam mandate kongres 2004 dikatakan bahwa RSPO sebisa mungkin dapat menjadi tools/alat advokasi bagi Sawit Watch dalam kerangka kerja yang ada di Sawit Watch.

  • Kongres 2008

Kongres tahun 2008 merupakan kongres ketiga Sawit Watch sejak berdiri tahun 1998. Kongres ini sendiri berlangsung bertepatan dengan sidang tahunan RSPO ke 6 di Bali. Dalam kongres ini disepakati bahwa Sawit Watch tetap menjadi anggota RSPO dan terlibat aktif dalam setiap agenda kegaiatan RSPO. Selain itu hal penting yang menjadi konsen dalam kongres dan sekaligus menjadi mandat kongres adalah terus menjadikan RSPO sebagai satu alat advokasi dalam membantu kerja-kerja advokasi RSPO, dan terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan NI P&C RSPO di Indonesia. Hasil lain dari kongres 2008 adalah dalam keterlibatan di RSPO, Sawit Watch sedapat mungkin mendorong terbentuknya kelompok kerja yang langsung berhubungan dengan petani kelapa sawit seperti kelpmpok kerja petani kelapa sawit.

  • Kongres 2012

Catatan hasil kongres untk RSPO

RSPO harus dilihat secara proporsional sesuai dengan fungsinya. RSPO tidak boleh dilihat sebagai satu entitas yang dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di sektor industri kelapa sawit. Sawit Watch tetap menjadi anggota RSPO dengan alasan bahwa RSPO masih bisa digunakan sebagai saah satu alat advokasi dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Intervensi di dalam RSPO bisa dilakukan diantaranya dengan, namun tidak terbatas pada:

  1. mempengaruhi aturan-aturan RSPO seperti Prinsip-Kriteria, kelompok-kelompok kerja tertentu, dll dengan berusaha sekuat mungkin mendesakkan standar yang kuat.
  2. Mengajukan kasus-kasus masyarakat yang berelasi dengan perusahaan anggota RSPO, yang dilakukan secara sistematis, realistis dan terukur.

Agar intervensi atau penggunaan RSPO sebagai salah satu tool advokasi menjadi efektif dan berdampak, maka Sawit Watch perlu melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1.     Mendorong keterlibatan anggota yang lebih besar secara sistematis dalam proses-proses intervensi aturan-aturan RSPO maupun dalam pengajuan kasus-kasus masyarakat.

2.     Memastikan adanya tingkat pemahaman yang sama diantara seluruh komponen Sawit Watch yang bersedia terlibat dalam advokasi melalui jalur RSPO.

3.     Memastikan penyebaran informasi dan proses komunikasi yang lebih baik kepada seluruh anggota Sawit Watch.

Selain itu, Sawit Watch perlu melakukan evaluasi atas keterlibatannya dI RSPO secara berkala – sejauh mana RSPO masih bisa dijadikan alat advokasi dan seberapa besar efektifitasnya dalam mendorong agenda-agenda perubahan yang diinginkan oleh Sawit Watch.

Posisi Sawit Watch di Executive Board akan ditinjau setelah ada proses evaluasi terhadap keterlibatan Sawit Watch di RSPO seperti tersebut di atas.

Berdasarkan keputusan kongres Sawit Watch yang merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi dengan jelas mengatakan bahwa Sawit Watch dapat terlibat aktif dalam keanggotaannya di RSPO. Dan RSPO menjadi salah satu alat advokasi dalam kerangka kerja yang dilakukan Sawit Watch.

Selain hal tersebut, hal penting lainnya dari hasil kongres itu sendiri adalah memutuskan Sawit Watch tidak menjadi executive board untuk sementara waktu. Adapun alasan dari hal ini adalah

  • Standar ganda yang diberlakukan RSPO dalam melakukan setiap kebijakan yang dikeluarkan
  • Sawit Watch perlu mengevaluasi keterlibatannya selama menjadi EB di RSPO dalam kurun waktu 6 tahun

Perjalanan Sawit Watch di RSPO

Dalam keterlibatannya di RSPO, Sawit Watch mengambil beberapa peran penting yang ada di RSPO. Salah satu peran penting yang diambil adalah menjadi Executive Board RSPO pada tahun 2006-2012. Selain itu Sawit Watch sendiri terlibat aktif dalam beberapa kelompok kerja yang dibentuk RSPO. Selama Sembilan tahun menjadi bagian dari RSPO, Sawit Watch sudah melakukan banyak hal dalam upaya membangun organisasi ini mencapai tujuannya dan juga dalam upaya memperbaiki system perkelapa sawitan yang ada di Indonesia pada khususnnya.

Kerja-Kerja Sawit Watch dari tahun 2004-2012 di RSPO

Tahun 2004 merupakan awal masuknya Sawit Watch menjadi anggota Rspo sesuai dengan mandate kongres II Sawit Watch. Bentuk dukungan dan keterlibatan Saqwit Watch di RSPO ini sudah terjadi sejak diadakannya Rountable ke 2 di Jakarta dimana Sawit Watch terlibat sebagai panitia. Meskipun pada saat itu Sawit Watch belum secara resmi menjadi anggota RSPO.

Sejak menjadi anggota RSPO, Sawit Watch terlibat aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan RSPO termasuk dalam rapat tahunan RSPO. Kerja-kerja yang dilakukan Sawit Watch sejak tahun 2004 samapi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

  1. Menjadi peserta dalam setiap rapat tahunan RSPO
  2. Peserta Verification Working Group (VWG) physical meeting of the RSPO,
  3. Peserta RSPO public consultation on verification protocols,
  4. Peserta dan fasilitator Smallholders Task Force of the RSPO Executive Board,
  5. Peserta dan pemateri Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Meeting III,
  6. Sebagai pendorong dan penggagas National Interpretation Prinsip dan Kriteria RSPO untuk diterapkan di semua Negara yang menjadi anggota RSPO
  7. Menjadi executive Board sejak tahun 2006-2012
  8. Penggagas dan pendorong Smallholders Task Force di RSPO
  9. Mengajukan complain ke RSPO terkait dengan anggota RSPO (perusahaan perkebunan kelapa sawit) yang berkonflik dengan masyarakat. Sampai saat ini tercatat delapan kasus sudah diajukan complain secara resmi oleh Sawit Watch ke RSPO.
  10. Membuat beberapa modul tentang RSPO, diantaranya adalah Modul Memahami RSPO
  11. Terlibat aktif dalam beberapa kelompok kerja seperti smallholders working group, Indonesia high concervation value working group, Compensation Task Force, dan Dispute settlement facility. Dari empat kelompok kerja ini, Sawit Watch mengirimkan 9 perwakilannya untuk terlibat dalam setiap kerja-kerja yang dilakukan kelompok kerja ini

Dalam kerja-kerja yang dilakukan Sawit Watch di RSPO, tidak terlepas dari berbagai kendala dan juga tantangan yang datang dari dalam maupun luar. Beberapa hal yang belum tercapai samapi saat ini dari kerja-kerja yang dilakukan Sawit Watch di RSPO adalah kasus-kasus yang dibawakan Sawit Watch ke RSPO sampai saat ini belum terselesaikan. Sejak tahun 2004 menjadi anggota RSPO sudah delapan kasus yang disampaikan ke RSPO dan belum juga terselesaikan sampai dengan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan Sawit Watch untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbagai cara antara lain adalah menyurati dewan sekertarian RSPO untuk segera dan bertinda cepat dalam menyelesaikan semua complain yang di ajukan Sawit Watch. Selain itu uspaya lain yang dilakukan melalui mekanisme RSPO ini adalah melakukan pertemuan langsung dengan anggota RSPO (perushaan kelapa sawit yang berkonflik) di sela-sela pertemuan tahunan RSPO tiap tahunnya. Namun hal ini sampai sekarang belum terwujud.

Langkah sukses yang dilakukan Sawit Watch dalam keterlibatannya di RSPO adalah berhasil adalah sebagai salah satu tim perumus prinsip dan criteria RSPO, penggagas dibentuknya kelompok kerja smallholders dan juga penggagas terbentuknya kelompok kerja National Interpretation Prinsip dan Kriteria RSPO. Beberapa hasil ini merupakan bentuk keterlibatan aktif Sawit Watch di RSPO dan juga bentuk intervensi langsung Sawit Watch ke RSPO untuk lebih melihat secara langsung fakta yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Langkah besar lain yang dilakukan Sawit Watch di RSPO adalah mengambil sikap untuk tidak lagi menjadi dewan executive Board di RSPO pada tahun 2012. Langkah yang diambil Sawit Watch ini pada dasarnya banyak ditentang dan disesali oleh anggota RSPO. Ini terjadi karena Sawit Watch dianggap sebagai salah satu elemen penting di RSPO.

Berdasarkan keputusan ini, sejak tahun 2012 sampai sekarang Sawit Watch tidak lagi menjadi EB di RSPO. Keputusan ini pun diperkuat di kongres Sawit Watch pada tahun 2012. Sawit Watch pun bisa kembali menjadi EB setelah secara penuh menyadari bahwa menjadi EB dapat secara signifikan mempengaruhi segala macam proses yang terjadi di RSPO. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi secara utuh keberadaan Sawit Watch di RSPO selama kurang lebih 9 tahun.

Keterlibatan Sawit Watch dalam kelompok kerja RSPO (kelompok kerja yang diikuti saat ini):

  1. Smallholders Working Group

Kelompok kerja ini merupakan salah satu hasil kerja Sawit Watch selama menjadi anggota RSPO. Terbentuknya working group ini juga merupaka hasil intervensi Sawit Watch kepada RSPO untuk membentuk salah satu kelompok kerja yang lebih melihat kepada isu petani kelapa sawit. Sawit Watch beranggapan bahwa kelompok petani kecil merupakan factor penting dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, perlu dibuat kelompok kerja untuk lebih memperhatikan petani kelapa sawit sebagai factor utama dalam usaha perkebunan kelapa sawit selain perusahaan skala besar. Mandate dari kelompok kerja ini adalah untuk memastikan kesesuaian prinsip dan criteria RSPO bagi petani kecil dan membuat usulan-usulan tentang bagaimana cara terbaik menyelaraskan usulan-usulan tersebut, secara nasional dan/atau secara umum untuk memastikan keterlibatan yang menguntungkan petani dalam priduksi minyak sawit berkelanjutan (Sawit Watch, Modul memahami RSPO, 11:2011).

  1. Indonesia High Conservation Value Working Group

Kelompok kerja ini memiliki fokus kerja pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Hal ini terutama yang ada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Kelompok kerja ini lahir dari hasil penelitian Sawit Watch, HUMA, FPP dan WildAsia yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi tidak dilindungi dalam aturan yang dikeluarkan RSPO. Sampai saat ini kerja-kerja yang dilakukan adalah berupa analisis peraturan-peraturan berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang bisa memasukkan nilai-nilai yang termasuk dalam nilai konservasi tinggi (NKT) menjadi bagaian tidak terpisahkan dalam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah melakukan dialog dengan pemerintah terutama kementrian terkait (Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional).

Fokus dari Sawit Watch sendiri dalam kelompok kerja ini adalah untuk memastikan bahwa NKT yang mencakup masalah social (NKT 5-6) benar-benar menjadi prioritas dan dilindungi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak masyarakat menjadi prioritas dan dilindungi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dalam kelompok kerja ini Sawit mendapat kepercayaan sebagai wakil ketua Ina HCV WG.

3.     Compensation Task Force

Kelompok kerja ini merupakan kelompok kerja yang fokus membicarakan tentang kompensasi yang pas atau sesuai dengan ketentuan yang harus diberikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari perkebunan kelapa sawit. Sawit Watch secara katif terlibat dalam kelompok kerja ini pada tahun 2013. Adapun dokus dari Sawit Watch dalam kelompok kerja ini adalah kompensasi atau ganti rugi bukan merupakan jalan keluar untuk menyelesaian perosalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Tetapi bagaimana menjamin hak-hak masyarakat tetap terjaga merupakan satu keharusan bagi pihak yang melakukan usaha kelapa sawit. Dan jika kompensasi atau ganti rugi menjadi jalan akhir perlu diperhatikan bahwa kompensasi atau ganti rugi tidak ditetapkan oleh pengusaha tetapi oleh masyarakat yang terkena dampak dari usaha perkebunan kelapa sawit.

4.     Dispute Settlement Facility

DSF merupakan salah satu bidang yang ada di RSPO dan memiliki tugas untuk menerima complain atau aduan dari anggota RSPO terhadap situasi atau persoalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. DSF mempunyai tujuan diantaranya adalah[5]

  • Menyediakan sarana untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan dengan waktu yang lebih efisien dan kurang birokratis dan/atau secara legalistic, dan tetap menjunjung tinggi semua persyaratan RSPO termasuk kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku
  • Mengurangi beban administrasi dan teknis dan menempatkannya pada system keluhan yang ada saat ini.

Berdasarkan dua tujuan di atas, DSF memiliki tujuan untuk lebih mengedepankan cara-cara yang lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Fokus Sawit Watch di DSF adalah berupaya untuk memanfaatkan DSF dalam upaya mengintervensi anggota RSPO terutama perusahaan kelapa sawit yang bermasalah dengan masyarakat untuk segera menyelesaikan masalaah yang terjadi dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

Beberapa hal yang telah dilakukan Sawit Watch melalui DSF adalah mengajukan beberapa complain atau mengajukjan pengaduan secara resmi ke dewan RSPO terkait dengan konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2013, Sawit Watch sudah mengajukan 8 (delapan) complain resmi ke RSPO untuk kasus yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Empat kelompok kerja yang diikuti Sawit Watch ini, merupakan bentuk usaha yang dilakukan Sawit Watch dalam rangka mengawal dan sekaligus mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan RSPO. Pertanyaannya adalah kenapa hanya empat kelompok kerja yang diikuti oleh Sawit Watch?

Kelompok kerja yang diikuti Sawit Watch hanya empat karena Sawit Watch beranggapan bahwa empat kelompok kerja ini yang bersinggungan langsung dengan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Sawit Watch untuk terlibat aktif dalam kelompok kerja ini. Lebih lanjut, hal ini juga sesuai dengan mandate yang didapat Sawit Watch dari mandate kongres Sawit Watch 2004 dan juga mandate langsung dari masyarakat.

E.     Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Keuntungan Sawit Watch menjadi anggota RSPO

Selain beberapa kegiatan yang dilakukan Sawit Watch selama terlibat menjadi anggota RSPO, terdapat juga nilai tambah dan kurang dari Sawit Watch menjadi anggota. Adapun nilai lebih dan kurang yang dihadapi Sawit Watch selama menjadi anggota RSPO dapat dibagi menajdi empat aalisis singkat dibawah ini:

Tantangan Sawit Watch di RSPO

  • Sebagai LSM social, Sawit harus berhadapan dengan para pihak yang lebih mementingkan isu lingkungan daripada isu social di perkebunan kelapa sawit
  • Ada beberapa organisasi sertifikasi lain yang konsen terhadap isu kelapa sawit (FPCC, ISPO, IFCC dan lain-lain). Oleh karena itu, Sawit Watch perlu lebih mendalami secara lebih tentang RSPO apakah masih relevan untuk diikuti atau tidak.
  • RSPO sebagai lembaga pasar yang hanya mementingkan kepentingan pasar dan kurang melihat isu-isu social yang terjadi di perkebunan kelapa sawit
  • RSPO belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar.

Peluang Sawit Watch di RSPO

  • Memiliki jaringan yang luas di seluruh dunia
  • Bisa mengkampanyekan kondisi real yang terjadi di perkebunan kelapas sawit kepada para pihak yang ada di RSPO
  • Dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme yang ada di RSPO
  • Intervensi kepada pasar untuk melihat kondisi perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia yang lebih banyak menghasilkan konflik daripada keuntungan bagi masyarakat

Kelemahan Sawit Watch di RSPO

  • Tidak adanya orang yang secara utuh memahami tentang mekanisme dan system yang berlaku di RSPO
  • Belum ada kebijakan secara utuh dari sekertariat untuk melihat masalah yang terjadi di RSPO
  • Selama kurang lebih Sembilan tahun berada di RSPO, pemahaman tentang RSPO hanya dipegang oleh satu atau dua orang di sekertariat.
  • Kurangnya informasi kepada anggota Sawit Watch tentang kerja-kerja yang dilakukan Sawit Watch di RSPO. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dari anggota tentang keberadaan Sawit Watch di RSPO.
  1. Keuntungan Sawit Watch di RSPO
  • Dapat melakukan kritik langsug terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan RSPO
  • Dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan RSPO
  • Memiliki hak suara penuh dalam setiap pengambilan keputusan di RSPO
  • Dapat ikut aktif dalam semua kelompok kerja yang ada di RSPO

 

F.     Kritik Sawit Watch terhadap RSPO

Sebagai anggota RSPO, Sawit Watch dari sejak awal sudah mengambil posisi untuk tetap melakukan kritik terhadap semua hal yang terjadi di RSPO. Hal ini dimaksud untuk lebih menjadikan RSPO itu sendiri sebagai satu lembaga yang bisa dipercayai dan menjadi satu-satunya lembaga/organisasi rujukan bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang kelapa sawit.

Adapun beberap kritik Sawit Watch terhadap RSPO adalah:

  • RSPO tidak memiliki good will untuk penyelesaian konflik yang terjadi (penyelesaian konflik belum ada yang selesai di RSPO termasuk yang diajukan Sawit Watch)
  • Belum ada mekanisme yang jelas untuk melindungi kelompok masyarakat yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit skala besar
  • RSPO menerapkan standar ganda
  • Belum mengakomodir petani kecil (smallholder) kelapa sawit sebagai isu utama dan juga pemain utama dalm usaha kelapa sawit di Indonesia
  • Buruh perkebunan kelapa sawit yang sering menjadi objek kekerasan dan kesewenang-wenangan perusahaan kelapa sawit tidak belum menjadi prioritas RSPO. Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, buruh merupakan pemain utama dan menjadi ujung tombak dalam proses yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Beberapa kritik di atas merupakan fakta yang terjadi dalam RSPO berdasarkan pengalaman Sawit Watch. Bahwa banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan utama dibentuknya lembaga ini. Oleh karena itu, sebagai anggota yang memiliki kepentingan di RSPO, Sawit Watch merasa perlu untuk melakukan kritik seperti disebutkan di atas.

G.    Kesimpulan

Sawit Watch dan Rountable on Sustaineble Palm Oil merupakan dua organisasi yang jauh berbeda. Sawit Watch merupakan organisasi non pemerintah yang berdasarkan keanggotaan individu sedangkan RSPO adalah organisasi “pasar” yang beranggotakan para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usaha kelapa sawit di dunia. Meskipun berbeda secara mendasar, namun tujuan secara umum dari dua organisasi ini adalah menciptakan produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan ramah social dengan berlandaskan pada semua peraturan yang ada.

Kesamaan tujuan secara umum merupakan salah satu kunci dari cita-cita terciptanya perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

Sebagai satu organisasi internasional yang melibatkan banyak pihak, RSPO menjadi rujukan bagi para pihak yang ingin menciptakan dan juga ingin mendapatkan produk kelapa sawit yag lestari (ramah lingkungan dan ramah social). Disamping itu, lembaga ini sampai saat ini pada dasarnya belum bisa memenuhi semua prinsip dan criteria yang dibuatnya sendiri. Hal ini terbutkti dengan banyaknya kritik yang datang dari anggotanya sendiri (Sawit Watch) yang beranggapan bahwa RSPO tidak sepenuhnya memperhatikan dan menciptakan kelapa sawit yang lestari.

Kritikan Sawit Watch sebagai anggota RSPO ini berangkat dari fakta lapangan dan pengalaman selama kurang lebih 9 tahun menjadi anggota pebuh di RSPO. Tidak selesainya konflik di perkebunan kelapa sawit, hak-hak masyarakat tidak diperhatikan, hak buruh masih belum menjadi prioritas RSPO merupakan bukti lemahnya RSPO sebagai satu lembaga yang memiliki tujuan menciptakan produk kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.

Sebagai anggota RSPO, Sawit Watch pun telah banyak berkontribusi dalam perkembangan dan perjalanan RSPO sampai saat ini. Keterlibatan Sawit Watch yang merupakan mandate kongres dan mandate masyarakat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi tujuan dasar terlibat di lembaga ini. Hal ini terlihat dari menjadi executive board dan juga terlibat secara penuh dalam kelompok kerja yang bersinggungan langsung dengan hak-hak masyarakat.

Namun keterlibatan Sawit Watch di RSPO masih sangat terkendala oleh orang (staf Sawit Watch) yang benar-benar memahami RSPO. Kondisi ini menjadi kendala utama Sawit Watch dalam memahami secara utuh tentang RSPO. Sehingga pemahaman yang didapat Sawit Watch secara kelembagaan pun sangat kurang meskipun sudah terlibat kurang lebih Sembilan tahun di RSPO.

Oleh karena itu, jika Sawit Watch ingin tetap menjadi anggota dan terlibat dalam RSPO perlu adanya kebijakan yang khusus secara kelembagaan untuk menjawab semua hal yang ada di RSPo dan juga menyiapkan orang yang benar-benar konsen terhadap RSPO.

Sumber Bacaan

Modul Memahami RSPO, Sawit Watch, 2012

Hasil Kongres Sawit Watch, 2004

Hasil Kongres Sawit Watch, 2008

Hasil Kongres Sawit Watch, 2012

www.sawitwatch.or.id

www.rspo.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *