Pagi tadi, 8/11 Rektor Universitas HKBP Nommensen membuka Seminar Tentang Kondisi Buruh Perkebunan yang bertemakan “Hentikan Eksploitasi Terhadap Buruh Perkebunan dan Industri”. Dalam kata sambutannya Rektor Universitas HKBP Nommensen, DR. Ir. Jongker Tampubolon, mengatakan Eksploitasi Buruh Perkebunan sudah berabad-abad dibiarkan. Menurut Jongker, situasi pengelolaan perkebunan di zaman Belanda, sampai ke zaman merdeka, sampai reformasi ini tidak ada bedanya. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, dari dulu perkebunan itu selalu enclave, terisolasi dari masyarakat luar, seolah-olah hukum yang ada di negara ini tidak berlaku di perkebunan. Yang kedua, kalau di zaman Belanda hasil dari perkebunan langsung dibawa lari ke  Amsterdam, sekarang di zaman merdeka hasil perkebunan langsung dibawa ke Jakarta tanpa ada tinggal di Daerah. Di daerah yang tinggal mungkin hanya CSR yang  sebetulnya adalah “sedekah” bukan hak. Yang ketiga, pola hubungan perkebunan itu masih tetap feodal. Terkait feodal ini Jongker mencontohkan, ketika maneger-maneger perkebunan itu ke Medan, jumpa di Medan Mall langsung orang tau bahwa mereka adalah “orang kebon”  terlihat dari sikapnya yang menggap semua orang Budaknya. Menurut Jongker di zaman Belanda sudah begitu, di zaman merdeka juga begitu, sekarang kita sebut zamannya reformasi tidak ada yang berubah.

Karena itu, Jongker mengharapkan Seminar ini akan menjadi langkah awal, karena itu hedaknya tidak berhenti hanya meng-advokasi buruhnya saja tapi juga secara konfrehensip. “Lingkungan ok tidak ada gunanya kalau manusianya mati, dan sebaliknya. Keseimbangan itu harus ada. Manusianya harus hidup dan lingkungannya terpelihara” kata Jonker. Menurut Jongker, jika hanya ingin manusia yang hidup maka akan terjadi perampasan lahan dank arena itu terjadi bacok-bacokan.

Terkait buruh perkebunan, Jongker mengatakan pernah melakukan penelitian pada tahun 2006. Penelitian trsebut dilakukan di salah satu kebupaten dimana perkebunanya paling luas di Sumatera Utara. Yang ditunjukkan dari penelitian tersebut adalah kabupaten dimana perkebunanya paling luas, persentasi masyarakat miskinya paling tinggi. Salah satu rekomendasi penelitian tersebut adalah, sistim yang ada harus dirobah, rakyat harus menjadi pemilik dari apa yang ditanam di atas tanahnya, sebagai contoh, PTPN III minimal menghasilkan  keuntungan 1,5 triliyun, tapi dari 1,5 triliyun ini tidak satu senpun tinggal di Sumatera Utara, apalagi di lokasi dimana dia berusaha, apalagi untuk buruhnya, tapi jalanan rusak, jalanan macet itu harus kita alami, karena mereka membawa produk-produk mereka itu ke (pelabuhan) Belawan. Saran dalam penelitian itu adalah, buruh harus memiliki saham di dalam perkebunan, begitu juga dengan masyarakat sekitar perkebunan, harus memiliki saham dalam perkebunan. Dengan begitu masyarakat sekitat tidak mengharapkan CSR. Jangan seperti saat ini, mereka yang punya tanah harus menerima sedekah dari orang yang sebenarnya menyewa. Jongker berharap ke depan kita sampai pada aksi-aksi konkrit, bukan sekedar membanding-bandingkan tapi langsung pada apa yang kita harapkan menjadi hak buruh itu dan menurutnya yang paling konkrit adalah ada saham milik buruh.

Untuk itu menurut Jonker, Universitas HKBP Nommensen Kami punya beberapa fakultas yang bisa bekerja sama dengan Serbundo, Fakultas Pertanian memiliki Agrobisnis, Fakultas FISIPOL yang bisa dikaitkan dengan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi, di sana ada Ekonomi Pembangunan. “Melalui Ekonomi Pembangunan kita nanti bisa melihat bahwa kita  bisa menghargai mesin 50 kali lipat daripada manusia. Manusia itu sudah terdegradasi, martabatnya telah hilang, kita lebih menghargai mesin jauh lebih mahal daripada manusia.” Kata Jongker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *