Pernyataan Pers

Aliansi Kebun Untuk Rakyat

 

Pengesahan Revisi Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,

Menambah Semarak Perampasan Lahan

 

Walau masih menyisakan banyak masalah dan ditolak berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah pembangunan perkebunan dan hak asasi manusia, Kementerian Pertanian akhirnya menyetujui Revisi Permentan 26/2007.

Permentan No. 26/2007 merupakan aturan operasional dari ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan.

Ditandatanganinya revisi atas Permentan 26/2007 oleh Menteri Pertanian (Kontan, 10/2013), diperkirakan akan meningkatkan ekspansi perkebunan dan sekaligus menimbulkan konflik agraria yang semakin meluas. Hal ini disebabkan karena Permentan baru ini telah menghapus pembatasan luasan lahan yang dapat dimiliki perusahaan perkebunan- yang di dalam Permentan 26/2007 dibatasi 20.000 Ha per-provinsi per perusahaan (untuk Kelapa Sawit)-. Padahal ketentuan ini telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Permentan baru ini juga membuka peluang perusahaan perkebunan untuk membuka usahanya dengan memiliki areal seluas 100.000 Ha di satu Provinsi.

Persoalan lainnya adalah masa tunggu pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan perkebunan adalah 3 tahun sejak dibangunnya perkebunan inti. Waktu yang cukup panjang ini akan menimbulkan perseteruan di masyarakat, karena jika dijumlah dengan masa panennya perkebunan sawit, misalnya, maka masyarakat sekitar perkebunan yang menjadi peserta plasma baru dapat memanennya 8 tahun kemudian sejak perkebunan berdiri.

Momok munculnya konflik lainnya adalah ketidakadilan porsi kepemilikan 80:20 dan pola kemitraan manajemen satu atap di mana masyarakat hanya mendapatkan lahan 20 % dari luasan lahan yang telah diserahkan dan itu pun dikelola oleh perusahaan. Ini merupakan pola yang sangat koruptif dan menguntungkan perusahaan.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya klausul dan mekanisme yang mengatur mengenai penyelesaian konflik perkebunan. Sehingga, potensi terjadi dan meluasnya konflik perkebunan akan semakin besar.

Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) menyayangkan keputusan Menteri Pertanian, Suswono yang tak cermat dalam menyusun revisi Permentan 26/2007, karena nantinya keberlangsungan pembangunan perkebunan di Indonesia bukannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perkebunan, namun justru menimbulkan konflik baru. Sehingga pengesahan Permentan tersebut sangat tidak selaras dengan inisiatif untuk penyelesaian konflik dalam perkebunan.

Revisi Permentan No. 26/2007 ini  sebenarnya merupakan salah satu aturan yang menjadi titik perhatian bagi Pemerintah, karena merupakan salah satu aturan yang menjadi Rencana Aksi dari Nota Kesepahaman 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang di bawah koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, salah satu hasil yang diharapkan adalah adanya harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karenanya, AKUR juga mendesak agar KPK sebagai lembaga yang dipercaya mengkoordinasikan implementasi dari NKB 12 Kementerian/Lembaga tersebut untuk mengevaluasi Kementerian Pertanian atas substansi dari revisi Permentan 26/2007 yang masih jauh dari yang diharapkan NKB 12 Kementerian/Lembaga.

Jakarta, 3 Oktober 2013

Hormat kami,

Aliansi Kebun Untuk Rakyat

Sawit Watch – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) – Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) – Yayasan LBH Indonesia – HuMa – Epistema Institute – Silvagama – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) – Public Interest Lawyer Network (PILNET)

 

Kontak:

Andi Muttaqien          08121996984                          (ELSAM)
Bondan Andriyanu     082125570136                          (Sawit Watch)
Emerson Yuntho         081389979760                        (ICW)
Mansuetus Darto        082110277700                        (SPKS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *