HPSInformasi lebih lanjut:

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (0816-1856754)

Abdul Halim, Koordinator Pokja Ikan/Sekjen KIARA (0815-53100259)

A.Surambo, Koordinator Pokja Sawit ADS (0812-8748726)

 

 “Pangan Lokal untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat”

 

Jakarta-  Hingga saat ini sekitar 21,6 Juta orang Indonesia masih menderita kelaparan dan kekurangan gizi.  Aliansi untuk Desa sejahtera (ADS) menegaskan kembali hanya dengan dikeluarkannya kebijakan yang mendukung produsen pangan skala kecil, untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan, kondisi ini dapat diatasi dengan segera.  Demikian seruan ADS dalam memperingati Hari Pangan Sedunia 2013 (16/10/2013).

 

“Sayangnya hingga hari ini, pilihan kebijakan pangan masih saja berorientasi pada pemenuhan ketersediaan melalui impor pangan.  Solusi jangka pendek ini  membahayakan kedaulatan negara, mengabaikan pemenuhan hak atas pangan rakyat sekaligus gizinya.” Tegas  Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera.

 

Terlebih lagi, solusi jangka pendek ini terbukti hanya menguntungkan para pemburu rente dan menghancurkan harga ditingkat petani. “Berbagai kasus korupsi terkait dengan pangan sudah diketahui, dari sapi, kedelai, bawang merah dan lainnya. Ketidak adilan tersebut mengakibatkan para penghasil pangan justru mengalami krisis pangan dan ini harus segera diakhiri” Tambah Tejo lagi.

 

Banyak potensi pangan yang dimiliki tidak didukung karena kebijakan yang dipilih selalu impor pangan.  Untuk tepung, Indonesia memiliki beragam umbi yang bisa diolah menjadi tepung, diantaranya: singkong, talas, ubi.  Produksinya mampu memenuhi kebutuhan, sekaligus  mengurangi impor gandum dan terigu yang mencapai 7 juta ton pada tahun 2012. Umbi-umbian ini dapat ditanam pada masa kekeringan, menjadi cadangan pangan dan juga strategi menghadapi dampak perubahan iklim.

 

Pengabaian terhadap kesejahteraan produsen pangan skala kecil, diantaranya nelayan sangat menghambat penyediaan protein dari laut.  Abdul Halim, ketua pokja perikanan menegaskan selain anggaran yang minim,  reklamasi di 10 wilayah mengancam rusaknya ekosistem pesisir seluas lebih dari 5.775 ha. “ Proyek di pesisir Pantai Utara Jakarta, Pesisir kota Semarang, Pantai Kenjeran Surabaya, Pantai Kalasey (Sulawesi Utara), dan Pantai Manakara (Sulawesi Barat), Teluk Palu (Sulawesi Tengah), Pantai Losari (Sulawesi Selatan), Teluk Lampung, Padang Bay City (Sumatera Barat) dan, Teluk Balikpapan (Kalimantan Timur) ini membuat nelayan kesulitan melaut dan mendapatkan ikan. Ironis sekali jika negeri yang 70% luasnya adalah laut, harus memenuhi kebutuhan proteinnya hanya dari daging, yang sebagian besar masih diimpor.” Paparnya.

 

Belum lagi, kebijakan perikanan nasional yang berorientasi pada ekspor telah menggerus bahan baku ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor, yang banyak ditemukan mengandung formalin.

Bondan A, dari Pokja Sawit ADS, juga mengingatkan perkebunan sawit, yang menjadi primadona pemerintah Indonesia, kini telah mencapai 12,5 juta ha, dan  mengancam lahan pangan pokok, seperti padi.  “Lumbung-lumbung pangan di beberapa wilayah, misalnya di Batang Hari, Jambi, yang dulunya dikenal sebagai lumbung padi kini harus mendatangkan beras dari luar, karena lahan padinya dialih fungsi menjadi perkebunan sawit.”

 

Bukan itu saja, dukungan membabi buta terhadap perkebunan sawit, khususnya yang dikelola perusahaan besar, juga menyebabkan perhatian terhadap perkebunan yang sebagian besar milik komunitas, seperti perkebunan kelapa,lahan sagu tidak ada.  Padahal menghasilkan    sumber pangan sumber sehat.

 

Pada Hari pangan ini ADS mengajak masyarakat untuk mendukung para produsen pangan dalam negeri sendiri, karena selain dapat menghasilkan pangan dengan lebih sedikit emisi dan lebih bergizi.  Penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Kementerian Pertanian menunjukan kandungan protein kedelai lokal kita mencapai 39-40%, lebih tinggi dibandingkan kedelai impor, yang hanya 35-37%.

 

Untuk membuktikan bahwa pangan lokal yang diolah dengan kreatifitas, dapat memenuhi selera konsumen yang sudah terbiasa dengan kue dan pastry, anggota ADS dan Relawan muda dari SHOUT membagikan  muffin dari tepung beneng (sejenis talas) dan brownies dari tepung singkong yang sudah dimodifikasi.  “Ini bukti dan jawaban bagi para konsumen yang mencari sumber pangan, khususnya tepung yang bebas gluten, lebih sehat dan dapat mendukung para produsen pangan di negeri sendiri.” Jelas Tejo lagi.  Pangan lokal dari negeri sendiri bukan hanya lebih sehat dan bergizi, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan negeri.

###

 

Catatan untuk Redaksi:

 

  • FAO menyebutkan angka orang yang menderita kelaparan kronis menurun, menjadi 842 juta orang. Sekitar 826,3 juta hidup di negara berkembang, sebagian besar hidup di pedesaan, dengan mata pencaharian utamanya menyediakan pangan.
  • Kemiskinan sebagai penyebab kelaparan dan malnutrisi.  Indonesia dianggap berhasil oleh FAO untuk mengurangi kelaparan meskipun tingkat penurunannya lamban.
  • Untuk petani dalam kurun 10 tahun “menghilang” 5.07 juta  rumah tangga.
  • Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image