Jakarta, 18 Juni 2013

Hal:    Surat Terbuka Penolakan Rencana Pengesahan

Revisi Peraturan Menteri Pertanian/Permentan No. 26 Tahun 2007

tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan

revPermentan

Kepada Yang Terhormat,

Menteri Pertanian Republik Indonesia

Bpk. Ir. H. Suswono, MMA

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan PS. Minggu

di

J a k a r t a

Sepanjang tahun 2012 muncul ratusan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan akibat terbitnya izin operasi bagi perusahaan perkebunan di atas tanah milik masyarakat. Akibatnya, konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang melibatkan aparat penegak hukum seringkali meletus. Sehingga, menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit, bahkan korban jiwa.

Hak Guna Usaha [HGU] yang tercantum dalam Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan -sebagai regulasi turunan dari UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan-, merupakan akar dari konflik lahan dengan masyarakat. Hal ini karena HGU yang diberikan kepada perusahaan perkebunan tersebut seringkali diberikan di atas tanah-tanah yang dikuasai masyarakat.

Melalui surat ini, kami Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) yang terdiri dari ELSAM, Sawit Watch, SPKS, ICW, WALHI, TuK Indonesia, dan PILNET, MENOLAK PENGESAHAN REVISI PERMENTAN NO 26 TAHUN 2007 yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Pertanian. Penolakan disebabkan karena Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jendral Perkebunan tidak mempertimbangkan urgensi revisi dan dampaknya bagi masyarakat yang saat ini masih berada dalam situasi konflik. Direktorat Jenderal Perkebunan juga tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan dalam konsultasi revisi Permentan tersebut. Direktorat Jendral Perkebunan hanya melibatkan Dinas-dinas terkait dan organisasi pengusaha, tanpa melibatkan petani/organisasi petani dan masyarakat yang concernterhadap masalah agraria dan pemberdayaan petani.

Dalam pembahasannya, pemerintah berniat memberikan pembatasan pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan sawit dengan maksimal luasan 100.000 hektar [terkecuali untuk komoditas tebu], dan berlaku untuk satu grup perusahaan, bukan untuk masing – masing anak perusahaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah lahan potensial untuk dijadikan kebun sudah kian sedikit. Selain itu dalam kerangka prospektif pembangunan nasional, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menambahkan bahwa rencana revisi bertujuan untuk menjaga presentasi kepemilikan modal dalam negeri berada diatas 51% dibandingkan dengan modal asing. Tentunya rencana ini mengundang pro dan kontra, baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah yang berwenang memberikan penunjukkan lahan potensial. Mengingat di tingkat daerah permohonan akan penunjukkan lahan potensial untuk dijadikan kebun semakin tinggi.

Pembahasan revisi Permentan ini menurut kami terkesan dipaksakan,  tanpa sosialisasi yang memadai bagi kalangan masyarakat sipil. Secara substansial, kami menilai bahwa revisi ini belum menempatkan petani & masyarakat sipil sebagai subjek yang perlu diperhatikan secara khusus, mengingat polemik perampasan lahan yang diusahakan petani seringkali bertabrakan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Pemerintah, lewat Kementerian Pertanian seharusnya menempatkan petani sebagai subjek yang juga memiliki hak atas tanah dan hidup dari mengelola lahan.

Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia juga kerap terjadi di perkebunan, dalam operasi pembukaan lahan perkebunan misalnya. Pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian dan tempat tinggal mereka yang disertai dengan kekerasan merupakan trend terbesar dalam situasi ini. Dengan mengerahkan satuan keamanan perusahaan, orang-orang bayaran dan back-up penuh dari pihak militer dan kepolisian, perusahaan mengusir paksa penduduk dari tempat tinggal dan atau lahan-lahan pertaniannya dengan alasan penduduk mendiami lahan-lahan yang masuk dalam HGU mereka secara ilegal. Dalam setiap kejadian pengusiran paksa ini, tak sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengaman perusahaan, orang-orang bayaran dan satuan-satuan pengendali massa kepolisian lokal yang dilibatkan perusahaan untuk mengamankan proses pengusiran.

Dari pembacaaan Aliansi Kebun Untuk Rakyat terhadap draf revisi Permentan tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (per tanggal 20 Mei 2013), kami setidaknya memiliki catatan sebagai berikut:

1.        Pembatasan Kepemilikan Perkebunan Untuk Grup Perusahaan

Pasal 15 ayat (3) draf revisi menyebutkan bahwa pembatasan HGU untuk sektor perkebunan seperti sawit sebesar 100.000 hektare se-Indonesia. Pembatasan ini ditujukan untuk izin usaha baru. Pemerintah beralasan, pembatasan ini dilakukan agar tak terjadi kartel penguasaan lahan sawit atau perkebunan lainnya di Indonesia, apalagi ketersedian lahan perkebunan di Indonesia makin terbatas. Rencana ini juga untuk mencegah bisnis suatu holding tertentu menggurita dalam bisnis perkebunan termasuk sawit.

Namun jika dilihat secara lebih rinci, pembatasan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tentu saja omong kosong, karena dengan pengecualian tersebut, tetap memungkinkan monopoli korporasi, karena semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini hanya dalam bentuk tersebut, kecuali perkebunan rakyat.

Oleh karenanya pembatasan luasan kebun sawit tak akan implementatif dan bertentangan dengan konsep perkebunan yang menyejahterakan rakyat. Terlebih. Orientasi BUMN dan BUMD saat ini adalah bisnis dan tidak secara langsung bertujuan pemberdayaan masyarakat, bahkan justru memiliki konflik panjang dengan masyarakat, sebagaimana PTPN II: di Padang Halaban, PTPN VII: Cinta Manis, PTPN IX: Sragen dll;

2.        Pernyataan Grup Perusahaan & Luasan Lahan Yang Dikuasai

Dalam Pasal 19 huruf k mewajibkan Pemohon izin menyatakan sendiri bahwa status Perusahaan Perkebunan apakah mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan dan belum menguasai lahan melebihi batas luasan.

Dengan ketentuan ini, Pemerintah secara sengaja mengingkari kewajibannya untuk mengawasi setiap usaha perkebunan yang menjadi mandatnya. Ketentuan ini memungkinan bahwa Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) akan mengelak dari tanggung jawabnya dalam pengawasan, jika di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar;

3.        Pembatasan Luas Perkebunan di Papua dan Papua Barat

Jika izin usaha perkebunan dimohonkan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas. Contohnya, jika perkebunan sawit dibolehkan mencapai 20.000 ha per-provinsi, maka pada kedua provinsi tersebut dapat mencapai 40.000 Ha.

Dalam pembangunan perkebunan di Papua, perlu diperhatikan keterkaitannya dengan MIFEE, di mana perampasan hak-hak atas tanah masyarakat Papua yang sebagian besar perampasan itu dilakukan dengan kekerasan dan penipuan dalam perjanjian, ketiadaan pemahaman akan perjanjian, serta ganti kerugian yang tidak sesuai. Maka dengan adanya ketentuan ini pada draf revisi Permentan, akan memperbesar konflik lahan dan perampasan lahan terhadap  masyarakat Papua;

4.        Syarat Masyarakat Untuk Dibangunkan Kebun Oleh Perusahaan

Dalam draf revisi permentan, Pasal 13 ayat (5), disebutkan salah satu syarat bagi masyarakat sekitar yang dinyatakan layak dibangunkan kebun 20% dari perusahaan, adalah bahwa masyarakat dimaksud harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, serta sanggup melakukan pengelolaan kebun.

Syarat ini akan menyulitkan masyarakat lokal yang justru selama ini melakukan pengelolaan kebun dan pertaniannya dengan cara tradisional. Pra syarat yang diajukan dalam draf revisi permentan ini akan kontraporduktif di lapangan, dan akan menjadi alasan perusahaan untuk membatasi atau justru tidak membangun perkebunan untuk masyarakat;

5.        Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Dengan Rencana Daerah

Dalam draf revisi permentan Pasal 19 huruf d, disebutkan bahwa pembanguan perkebunan harus sesuai dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur.

Hal ini akan berimplikasi menempatkan secara sembarangan di mana titik fokus pembangunan perkebunan, dan tidak bisa memetakan secara baik mana fungsi pertanian masyarakat, pemukiman, pemerintahan dll,  karena 500 lebih kabupaten/kota dari 33 provinsi itu hanya 30% yang saat ini sudah selesai Perencanaan Makro Pembangunan wilayahnya (RPJPMD;

6.        Sosialisasi Adanya Permohonan Izin Perkebunan di Suatu Wilayah 

Dalam Pasal 24 ayat (2) draf revisi permentan, sosialisasi akan adanya pembangunan perkebunan hanya terbatas pada papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemerintah daerah.

Hal ini tidak memberikan akses yang cukup untuk masyarakat sekitar memberikan pendapat dan mengawasi proses pemberian ijin yang dilakukan pemerintah. Karena sosialisasi perizinan terbatas pada tempat tertentu dan jauh dari lokasi pembangunan perkebunan. Padahal sosialisasi adalah kunci masalah paling penting dari semua proses yang akan dilalui. Melalui partisipasi dan sosialsasi, semua potensi konflik bisa diminimalisir, karena jika masyarakat tahu hak dan kewajibannya tentang pembanguan perkebunan, maka di masa depan tidak akan ada tuntutan mengenai kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan kebun;

7.        Masih Memungkinkan Adanya Beroperasinya Perusahaan Tanpa Memiliki HGU

Dalam revisi permentan Pasal 48 ayat (1) diberikan batas waktu 2 tahun untuk perusahaan menyelesaikan alas haknya atas tanah, namun masih dimungkinkan beroperasi. Hal ini besar kemungkinan adanya perampasan terhadap hak masyarakat. Seharusnya persoalan alas hak sudah diselesaikan di depan sebelum mulai perusahaan perkebunan beroperasi.

Revisi permentan seharusnya menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai kerangka berpikir dalam pembahasan dan substansinya. Sejauh ini, kami belum menemukan substansi revisi Permentan yang menjadikan Petani dan masyarakat sebagai subyek pembangunan perkebunan, sehingga hasil-hasil pembangunan perkebunan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kami hanya melihat bahwa Revisi Permentan ini hanya memfasilitasi korporasi perkebunan sebagai subyek dan penikmat utama dari proses pembangunan yang disasar Permentan ini.

Oleh karenanya, kami berharap agar Bapak Menteri menunda pengesahan Revisi Permentan ini, dan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan apabila proses pembahasan revisi ini akan dilanjutkan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

a. n. Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR)

Wahyu Wagiman, SH.

Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM

 

Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR):

1.      Sawit Watch;

2.      Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);

3.      Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);

4.      Indonesia Corruption Watch (ICW);

5.      Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

6.      Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia);

7.      Public Interest Lawyer Network (PIL-Net).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *