Siaran Pers 13 Mei 2013

Bogor, 13 Mei 2013. Sawit Watch yang fokus pada upaya penyelamatan kawasan hutan dari operasi perluasan perkebunan sawit skala besar, menilai bahwa pelaksanaan moratorium dalam hampir 2 tahun ini belum mencapai target yang diharapkan. Perbaikan manajemen dan tata kelola kehutanan, tersusunnya satu peta bersama yang memuat semua izin peruntukan dan pengelolaan atas kawasan hutan, hingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai bentuk perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga lokal belum terwujud.

Berdasarkan hal tersebut, Sawit watch menilai bahwa moratorium hutan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 yang akan berakhir di bulan Mei 2013 harus diperpanjang dan diperkuat. Jika diperpanjang, moratorium harus diperkuat dan diperluas tujuannya. Jika tujuan semula berjudul penundaan pemberian izin baru dan pernyempurnaan tata kelola hutan, maka harus diubah menjadi “moratorium pengrusakan hutan dan evaluasi perizinan.” Kebijakan moratorium harus diperkuat dengan cara dikendalikan dari pusat oleh peta indikatif penundaan izin baru oleh Kementerian Kehutanan.

Menurut Jefri Saragih, Koordinator Sawit Watch mengatakan bahwa perpanjangan moratorium ini akan berdampak pengurangan emisi dari deforestasi juga perlindungan lahan hak kelola masyarakat dan mengurangi konflik lahan secara signifikan.  “Mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya yang harus dibuat jelas dan tegas, agar tujuannya tercapai.” katanya..

Sawit Watch mengapresiasi sikap Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan yang menyatakan dengan tegas bahwa kementerian kehutanan sangat mendukung perpanjangan moratorium hutan. Dalam berbagai kesempatan, Zulkifli menyatakan bahwa moratorium hutan terbukti telah menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, sekaligus menjaga kawasan konservasi hutan. “Jika kita lihat dari tahun 1996 sampai dengan 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektar rata-rata per tahun, namun saat ini menjadi 450 hektar saja. Itu artinya, deforestasi tinggal 15 persen,” katanya.

Selain persoalan yang disampaikan di atas, sampai saat ini pemerintah masih belum merancang proses tata kelola kehutanan di Indonesia. Harmonisasi dan sinkronisasi atas perizinan yang dikeluarkan dalam dan di atas kawasan hutan masih belum tuntas. Sehingga tumpang tindih antar izin dalam satu kawasan tetap terus terjadi. Rencana Tata Ruang Wilayah pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang masih belum selesai sampai saat ini adalah persoalan besar yang harus segera dituntaskan pemerintah.

Jika moratorium tidak diperpanjang maka sederet izin pembukaan lahan sudah menanti. Salah satu yang cukup kontroversial adalah alih fungsi hutan di Aceh yang mencapai 1,2 juta hektare. Hal ini dipicu rencana tata ruang wilayah Aceh. Tak hanya Aceh, hutan di Papua juga dalam tahap yang gawat. Pasalnya ada 800 ribu hektare hutan di Papua yang siap dibabat demi keperluan investasi.

Sawit Watch juga memandang jika moratorium hutan tidak diperpanjang maka akan memicu terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat dan lokal yang disebabkan oleh tumpang tindih perizinan yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Perpanjangan moratorium akan memberikan waktu kepada pemerintah melalui lembaga negara terkait untuk melakukan perbaikan dan perencanaan ulang secara komprehensif tentang tata kelola kehutanan di Indonesia, sebagai wujud komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Kontak

Jefri Saragih, Koordinator Sawit Watch, 081320062233

Bondan, Kepada Departemen Kampanye, 082125570136

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image