Jakarta, 1 April 2013

KEPADA

YTH. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

 

Perihal : Penolakan Terhadap Pengesahan RUU P2H

  • Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama mitra kerja dari Pemerintah yaitu Kementrian Kehutanan sejak tahun 2011 lalu mulai intensif membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H). DPR dan Pemerintah menargetkan RUU P2H akan segera disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada bulan April 2013.
  • Sebagaimana tercantum dalam naskah RUU P2H, salah satu pertimbangan lahirnya regulasi ini adalah “bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi, dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum”
  • Namun setelah mencermati perkembangan yang terjadi, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa RUU P2H yang dibahas tersebut bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya) maupun aspek materiil (subtansi).
  • Dari aspek formil, proses pembahasan RUU P2H dinilai telah menyimpang dari asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, khususnya asas “keterbukaan”. Idealnya proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Namun dalam pemantauan Koalisi, proses pembahasan RUU P2H di DPR  dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupun perkembangan terbaru setiap proses pembahasan tidak pernah disampaikan kepada publik atau media secara terbuka.

Selain isu Keterbukaan, persoalan lain yang muncul dari aspek formil atau legal drafting proses pembahasan RUU P2H  adalah: (1) Permasalahan yang ingin disasar oleh RUU P2H tidak jelas; (2) RUU P2H masih mengalami persoalan pada sebagian struktur pengelompokkan dan penataurutan norma; (3) RUU P2H terlalu banyak memberikan diskresi tanpa disertai koridor yang ketat; dan (4) Secara tidak langsung, sebagian substansi RUU P2H mengkonfirmasi problem kapasitas perancang dan pembahas RUU P2H dalam mengidentifikasi, memilah, dan mengkategorikan fakta atau perbuatan yang hendak diatur.

  • Dari aspekmateriil, mayoritas subtansi RUU P2H masih dinilai bermasalah. RUU ini antara lain : (1) dinilai membuka peluang terjadinya kriminalisasi bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan; (2) menambah tumpang tinfih peraturan di bidang sumber daya alam; (3)  mengacaukan sistem hukum pidana ; (4) Sejumlah subtansi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi kawasan hutan (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011) ; (5) membuka peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan pemberian izin-izin di bidang kehutanan; (6) mendorong pembentukan lembaga baru dan hakim ad hoc kehutanan yang dinilai tidak diperlukan dan diragukan efektifitasnya;  dan (7) Mendorong upaya legalisasi pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yang seharusnya tidak diperkenankan.
  • Selain itu masih terdapat ketentuan yang masih perlu diperdebatkan seperti definisi kawasan hutan dan pengrusakan hutan, persoalan kawasan hutan yang tidak terselesaikan, ketidak-adilan alokasi manfaat hutan, bagaimana menyelesaikan masalah keterlanjuran penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan. Secara subtansi, banyak ketentuan dalam RUU P2H yang apabila disahkan menjadi Undang-Undang akan berpotensi dimintakan pembatalan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.
  • Dari pertimbangan aspek formil dan aspek materiil, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa RUU P2H tidak layak disahkan, para pembentuk RUU P2H tidak memahami secara jernih penyebab kerusakan hutan dan perancangan peraturan perundang-undangan. RUU P2H juga sangat berbahaya karena ketentuan pidana yang diatur justru mengancam kelangsungan masyarakat adat/lokal melalui serangkaian tindakan kriminalisasi yang multitafsir maupun disalahgunakan.
  • Berdasarkan uraian diatas, maka Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Menolak RUU P2H maupun rencana Pengesahan RUU P2H dalam Rapat Paripurna DPR pada bulan April 2013 ini.
  • Bagi Koalisi masyarakat sipil, RUU P2H tidak mendesak untuk segera disahkan dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Justru yang dibutuhkan masyarakat kehutanan saat ini adalah melakukan Revisi terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan mengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.
  • Jika  DPR RI memaksakan mengesahkan  RUU P2H dalam Rapat Paripurna DPR RI, maka Koalisi Masyarakat Sipil akan mengajukan upaya hukum antara lain berupa pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi akan meminta UU P2H dibatalkan secara keseluruhan karena dinilai bermasalah dari aspek formil dan materiil, mengancam kelangsungan kehidupan masyarakatdi sekitarhutanserta bertentangan dengan konstitusi.
  • Demikianlah surat kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kelestarian hutan di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan       

  1. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
  2. Epistema Institute
  3. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  5. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  6. Yayasan Silvagama
  7. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  8. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
  9. Sawit Watch
  10. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)
  11. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
  12. PUSAKA
  13. Indonesia Corruption Watch (ICW)
  14. Public Interest Lawyer Network (PILNET)
  15. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  16. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)
  17. JIKALAHARI Riau.

Draft RUU P2H Bahan TIMSIN P2H 13-15 Mart 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *