“Masyarakat hukum adat akan kembali dikriminalisasikan”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan (KMSKH) menentang keras pengesahan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) menjadi undang-undang pada 10 April 2013 mendatang. Soalnya, Koalisi melihat RUU ini sangat berbahaya bagi masyarakat lokal dan hukum adat serta para penjaga hutan, yang tinggal di hutan itu sendiri.

RUU P2H akan mengusir 33.000 desa yang terdapat dalam hutan dan berbatasan dengan hutan. Sebab, rancangan ini mengatur yang dapat mengelola kawasan hutan hanyalah orang-orang yang mendapatkan izin untuk itu. Semuanya berbasis pada izin. Hal ini dinilai sesat. Pasalnya, sebagai negara tropis, tentunya banyak wilayah pemukiman di Indonesia berasal dari hutan.

“Ini kesesatan berpikir dimana pengelolaan hutan berbasis izin,” tutur Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang  bergabung di Koalisi Zenzi Suhadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (07/4).

Meskipun maksud pemerintah dalam membuat RUU P2H adalah mencegah pengusaha melakukan pembalakan liar secara teroganisasi, ruu ini akan tetap mengkriminalisasikan masyarakat yang hidup di dalam hutan atau yang berbatasan dengan hutan tersebut. Rakyat kembali menjadi korban. Padahal, justru masyarakat inilah yang telah menjaga hutan Indonesia tetap lestari selama ratusan tahun. Masyarakat ini dalam mengambil dan mengelola hasil hutan berpijak pada fungsi alam dan kearifan lokalnya.

“Masyarakat lokal-lah yang telah menjaga hutan tetap lestari dan RUU inilah yang akan mengusir si penjaga hutan,” lanjutnya.

Zenzi pun membeberkan ancaman dan bahaya yang akan timbul jika RUU ini disahkan. Salah satunya adalah Pasal 82-84 yang mengatur bahwa ancaman pidana selama tiga tahun dan denda maksimal Rp5 miliar bagi setiap orang yang menebang atau membawa peralatan untuk menebang. Rumusan pasal ini dinilai sangat merugikan para penjaga hutan karena masyarakat yang tinggal di dalam hutan hidup dari hasil hutan.

Atas hal ini, Zenzi menilai negara tidak mengerti dengan kondisi masyarakatnya sendiri. Untuk itu, Zenzi dengan tegas meminta negara untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang berisiko mengusir dan mengkriminalisasikan kembali masyarakat hukum adat dan masyarat lokal. Selama pemerintah tidak menjamin hak-hak para penjaga hutan ini, Zenzi bersama Koalisi menentang keras pengesahan rancangan ini.

Pengakuan
Adalah Rosidi. Lelaki yang hidup di desa Wonosari Kabupaten Kendal ini telah hidup di sekitar hutan berpuluh tahun. Dia dan keluarganya hidup dari hasil hutan. Untuk makan keluarga, Rosidi menggali umbi-umbian yang berasal dari hutan. Namun, Rosidi pernah dipenjara selama 5 bulan 15 hari. Rosidi dihukum karena didakwa telah memungut hasil hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Padahal, dirinya hanya memungut sebuah kayu yang berdiameter 10 cm dengan panjang 3 m ketika dalam perjalanan pulang dari hutan ke rumah. Rumah Rosidi terletak tak jauh dari hutan. Malang nasib Rosidi, ketika memungut, Rosidi bertemu dengan petugas Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani). Singkat cerita Rosidi dijatuhkan pidana penjara.

“Padahal, kayu yang dipungut Rosidi berasal dari lahan negara,” tutur pengacara publik LBH Semarang Jaynal Arifin pada kesempatan yang sama ketika menerjemahkan kisah Rosidi yang dituturkan dalam bahasa Jawa.

Jaynal pun melanjutkan sebagai lahan negara, Perhutani dan masyarakat punya posisi seimbang untuk mengelola kawasan hutan. Faktanya, masyarakat banyak dikriminalisasikan Perhutani jika mengambil dan mengelola hasil hutan tersebut.

Selain merasa dikriminalisasikan, Jaynal juga mengisahkan kepedihan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Masyarakat desa itu sangat miskin. Mereka hidup dengan cara bertani. Malangnya, sebagai petani, masyarakatnya tidak memiliki lahan untuk bertani. Sehingga, masyarakat tersebut menumpang bekerja pada Perhutani.

Perhutani pun memanfaatkan jasa para petani. Ketika musim panen jati tiba, Perhutani meminta masyarakat untuk memanen, tetapi tidak dibayar. Namun, Perhutani membolehkan masyarakat untuk menanam bibit Jati di lahan Perhutani. Akan tetapi, bibit yang ditanam tersebut menjadi milik Perhutani. Alhasil, masyarakat desa tersebut memilih bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita.

Lain desa, lain pula kisahnya. Tokoh Masyarakat Adat Pandumaan, Pendeta Haposan Sinambela menuturkan tragedi yang terjadi di Sumatera Utara. Di sana masyarakat lokal yang hidup berbatasan dengan hutan juga bersengketa dengan perusahaan besar, PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Sengketa terjadi karena TPL melarang masyarakat setempat untuk memanfaatkan hasil hutan. Hanya TPL yang berhak memanfaatkan hasil hutan karena telah memperoleh izin dari pemerintah. Padahal, masyarakat lokal telah bermukim di hutan tersebut selama 3 generasi sebelum penjajahan Belanda. Masyarakat tersebut selama ratusan tahun hidup dengan bertani kemenyan. Dalam mengelola kawasan hutan sejak ratusan tahun, masyarakat memperhatikan kelestarian hutan dan menjaga hutan-hutannya agar tidak rusak karena masyarakat hidup dari hutan.

Tak terima dengan larangan tersebut, masyarakat melawan. Masyarakat menolak perusahan tersebut masuk ke desa mereka. Namun, perusahaan memanfaatkan oknum kepolisian dan Brigadir Mobil (Brimob) untuk menghadang masyarakat, seyogyanya aparat pemerintah bersikap netral. Oleh oknum aparat pemerintah ini, masyarakat yang memberontak ditangkap dan ditahan. Beberapa petani masih dalam tahap pengejaran aparat.

“Pemerintah telah bersekongkol dengan perusahaan untuk melawan masyarakat. Saat ini, masyarakat trauma dan tidak dapat bekerja dengan tenang,” tutur Haposan.

Sumber: Hukum Online

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *