Pengantar

Perampasan tanah menjadi salah satu faktor meningkatnya kehilangan kepemilikan atas tanah di asia. Kehilangan kepemilikan lahan di Asia telah berada pada tahap yang memprihatinkan selama sepuluh tahun terakhir, membawa Negara-negara ASIAN pada tingkat yang lebih tinggi dengan adanya pasar global dan meningkatnya tuntutan kebutuhan akan lahan bagi perusahaan besar.

Perampasan lahan menolak hak petani terhadap tanah. Hal tersebut menyebabkan kehilangan dan kerusakan tanah. Berdampak serius pada kedaulatan pangan-terhadap hak atas tanah, sumber daya dan  makanan dari petani dan masyarakat pinggiran.

Di Indonesia, perluasan dan eksplotasi yang berlebihan terhadap sumber daya secara langsung meningkatkan perampasan lahan. Sejak tahun 1980-an, PT PP London Sumatera (LONSUM) yang didukung oleh pemerintah dan pihak militer/polisi (TNI) telah menghancurkan dan merusak ratusan rumah dan sawah yang dimiliki oleh petani/masyarakat adat beberapa desa di Bulukumba. Wilayah yang direbut oleh PT.PP LONSUM meliputi 5.784,46 ha yang digunakan sebagai perkebunan karet dengan hak guna usaha (HGU). Perjuangan rakyat terhadap perampasan lahan telah sangat brutal merecoki. Rakyat Bulukumba telah mengalami kematian, penangkapan dan intimidasi, serta pelecehan terhadap rakyat seperti Masyarakat Kajang kehilangan tempat tinggal.

Situasi di Bulukumba, Sulawesi selatan ini telah menggerakkan Koalisi Petani Asia (APC) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) didukung oleh MISERIOR dalam mendatangkan pihak Misi Pencarian Fakta Internasional (IFFM) dalam lingkup yang sejalan dengan advokasi terhadap Reformasi Agraria lahan yang sejati dan mempertahankan tanah masyarkat adat, kehidupan, dan lingkungan melawan dampak buruk perampasan lahan.

Lebih jauh, IFFM mencari :

  1. Mendokumentasikan dan menganalisa proses intra-pemerintahan, instrumen resmi yang digunakan, dan dampak langsung serta dampak kedepannya terhadap rakyat, ketahanan pangan, dan lingkungan.
  2. Untuk memformulasikan rangkaian proposal kebijakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan sesuai dengan badan internasional.
  3. Memfasilitasi penggunaan informasi yang diperoleh dalam proyek pengawalan masyarkat dan organisasinya dalam menuntut hak mereka terhadap tanah mereka dan melindungi lingkungan dan kehidupannya, dan;
  4. Memobilisasi masyarakat umum dalam menggalang solidaritas terhadap komunitas masyarakat yang di kenai dampak dari perampasan tanah melalui kampanye, advokasi, dan pendidikan inisiatif.

The IFFM terdiri dari 32 orang anggota baik internasional, nasional, maupun local dari Kamboja, India, Filipina, dan Indonesia. Tim IFFM mengunjungi dan melakukan wawancara pada 4 desa seperti Bonto Baji, Tamatto, Maleleng dan Bonto Biraeng di Kabupaten Blukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Untuk laporan detailnya, silahkan download file dibawah:

International Fact Finding Mission Bulukumba – Sulawesi Selatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image