Pendidikan Senilai Kemanusian,

Tanah Ulayat Seharga Brondol

Bapak Guru Mus dan Ibu Guru Yus sedang lara, sudah lebih satu minggu ini murid-muridnya dari Suku Anak Dalam Bathin 9 tidak masuk sekolah. Suku Anak Dalam Bathin 9, menurut studi Yayasan SETARA Jambi — sebuah organisasi non pemerintah di Jambi yang bergiat bersama Suku Anak Dalam Bathin 9 — adalah komunitas adat Jambi yang sudah hidup puluhan tahun dengan pola berpindah-pindah (studi belum dipublikasi ; 2010). Kemanakah langkah kaki si anak didik? Ternyata, para anak didik dari SAD Bathin 9 ikut orang tuanya menjadi pemungut brondol sawit di sebuah perkebunan kelapa sawit skala besar, sebuah anak usaha korporasi Internasional papan atas produsen minyak sawit. Sekolah tempat Pak Guru Mus dan Bu Guru

Yus mengeja-baca adalah sebuah bangunan papan sederhana, berlantai tanah, beratap seng, sehingga jika siang hari berada dalam ruang kelas akan terasa sangat gerah. Hanya ada satu ruang kelas yang dipergunakan untuk mengajar murid kelas 1 sampai dengan kelas 4 secara bergantian atau ruang kelas yang berukuran sekitar 12 x 5 meter “dibagi” menjadi 4 kelas, dengan Guru mengajar yang sama. Sekolah Dasar ini didirikan secara swadaya — bangunan didirikan mandiri oleh masyarakat — dan merupakan “cabang” dari Sekolah Dasar di Desa Bungku. Kenapa kata “cabang” nya diberikan tanda kutip? Sekolah Pak Guru Mus dan Bu Guru Yus berdiri diatas kawasan hutan yang diberikan hak pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada satu perusahaan restorasi. Dalam hukum legal kehutanan di Indonesia, kegiatan apapun didalam kawasan hutan haram hukumnya, tanpa izin Kementerian Kehutanan. Jadi, bisa saja besok, lusa, bahkan ketika tulisan ini sedang diketik, sekolah itu dibongkar-rata, karena sudah melanggar hukum legal kehutanan, dan si Guru dan muridnya akan menjadi “pesakitan penjara”, distempel sebagai “perambah” kawasan hutan — kembali saya beri tanda kutip bagi kata “perambah”, karena kata ini wujud dari eco-fasis dalam tata kelola kehutanan Indonesia, yang menjadi godam mematikan bagi warga miskin yang lapar tanah. Sejujurnya, kehilangan murid adalah lara kesekian bagi Bapak dan Ibu Guru ini, selain nasib tak

pasti karena selalu dibayangi sebagai “kriminal perambah”, honor sebagai pengajar di pelosok terpencil, bahkan dapat dikatakan sebagai pengajar sekolah dalam kawasan hutan, tak sepadan mengganti tetes keringat mereka. Lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pak Mus dan Bu Yus mendapatkan honor 300 ribu perak per bulan, yang datang setiap 3 bulan sekali, tapi … itupun masih dipotong sebesar 100 ribu perak per bulan, atau mereka hanya menerima 200 ribu perak per bulan. Pemotongan dilakukan oleh “kepala sekolah” untuk operasional sekolah (akkkhhh … sesak sekali dada dan kelu jemari mengetik cerita ini, begitu kuatnya rasa kemanusian Bapak dan Ibu Guru dibetot oleh nasib yang tak adil bagi orang miskin!).

Kembali kepada si murid yang pergi mencari brondol brondol adalah istilah untuk butir-butir buah kelapa sawit yang terjatuh ketika buah kelapa sawit dipetik, mereka secara berkelompok (satu kelompok tak ditentukan jumlahnya, biasanya berdasarkan kelompok garis keluarga) bertebaran di perkebunan kelapa sawit yang dahulu tanah ulayat mereka, setelah para pekerja menebas buah sawit dari atas pohon, kemudian memindahkannya ke atas truk, maka berebutlah kelompok SAD Bathin 9

mengambil brondol di atas tanah. Brondol ini kemudian dibawa ke pengempul — toke dalam bahasa Jambi — dan dihargai sekitar 300 perak per kilonya, dalam sehari rata-rata satu kelompok bisa menghasilkan lebih dari 100 kilo. Tapi, tahukah berapa toke menjual brondol itu ke pabrik penggiling buah sawit : sesuai harga pasar, 1,200 perak per kilo!Sebuah rantai bisnis “energi berkelanjutan” yang menindas sesama manusia serta merampas rasa kemanusiaan kita. Menurut Bang Amran, salah satu tokoh SAD Bathin 9 di Desa Bungku, mereka memungut brondol adalah buah kesepakatan dengan pihak pihak perusahaan, dimana untuk menjawab tuntutan masyarakat SAD Bathin 9 yang meminta pengembalian tanah ulayat mereka, maka pihak perusahaan memperbolehkan masyarakat SAD Bathin 9 memungut brondol. Sebuah logika penyelesaian konflik yang absurd, se-absurd kewargaan SAD Bathin 9 yang merupakan penunggu hak ulayat yang digerus oleh gerigi bisnis multi-nasional. Alangkah cekat kerongkongan kita menelan kisah hak ulayat dihargai oleh segerai brondol yang jatuh diatas tanah ulayat SAD Bathin 9.

Tercenung mengingat larik kata Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki- Moon, ketika mencanangkan Millenium Project tahun 2002 : “Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita, dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat

internasional. Mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuat dan lebih efektif. MDGS menetapkan target-target waktu . Dengan itu, kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaan tempat tinggal yang memadai dan keterpinggiran, sambil memajukan gender, kesehatan, pendidikan dan keberlanjutan lingkungan, bisa diukur. Semuanya itu juga merupakan perwujudan hak -hak asasi manusia setiap orang di planet ini untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tingga; dan keamanan” (dikutip dari MDGs Sebentar Lagi; 2010). Apakah semangat kata ini yang menyemangati pak Guru Mus dan Bu Guru Yus untuk mengedepankan kemanusiaannya dalam mengajar dengan resiko menjadi “pesakitan penjara” dibandingkan honor yang tak seberapa jumlahnya, apakah sihir kata ini yang melambari masyarakat SAD Bathin 9 sehingga tak ingin melepas tanah ulayatnya walau harus berkelindan hidup sebagai pemugut brondol? Silakan merenunginya, dan tentu dengan tolok-jawaban sesuai dengan akal-nurani kita. Kunangan Jaya-Pinang Tinggi, 17062011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *