Resensi Buku “Raja Limbung” Di Media Nasional

Judul          : Raja Limbung, Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia
Penulis        : Mardiyah Chamim, Dwi Setyo Irawanto, Yusi Avianto
Pareanom, Zen Hae, Irfan Budiman
Penerbit      : Insist Press, Yogyakarta kerjasama Sawit Watch dan
Tempo Institute
Cetakan      : I, 2012
Tebal          : xiv + 244 halaman
ISBN          : 978-602-19607-0-7

Tahukah anda, dibalik kegagahan persawitan Indonesia tersimpan
pelbagai konflik berujung tragis? Tahukah anda, realitas sawit
Indonesia saat ini justru menjadi bumerang bagi perekonomian negara?
Dan tahukah anda, ironisnya pemerintah kita justru abai terhadap
realitas itu? Lalu, bagaimana sebaiknya cara ideal membenahi pelbagai
problematika sawit? Buku hasil karya Tim Sawit Watch dan Tempo
Institute ini bermaksud menjawab pelbagai deret pertanyaan itu.

Fakta membuktikan, bahwa dunia persawitan Indonesia kini ibarat raja
limbung yang lumpuh dan buta. Saat ini, Indonesia memang dikenal
sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia setelah Brazil. Tapi,
ironisnya hal itu justru belum mampu meningkatkan derajat kemakmuran
petani dan buruh sawit. Bahkan, sawit kini, justru cenderung menjadi
‘alasan utama’ terjadinya pelbagai konflik agraria di Indonesia. Cotoh
konkrit adalah tragedi Mesuji yang terjadi pada 2011 silam.

Tragedi berdarah tersebut dilatarbelakangi adanya upaya memperjuangkan
hak tanah dari penduduk setempat. Tapi, nyatanya nasib penduduk
setempat berakhir tragis. Mereka dipaksa berhadapan dengan perusahaan
yang mengerahkan pasukan keamanan, baik swasta maupun aparat TNI dan
Polri. Tragedi Mesuji secara gamblang menegaskan bahwa adanya hubungan
yang timpang antara pemerintah, perusahaan, perkebunan, dan penduduk
lokal. Yang perlu mendapat perhatian serius bukan sekadar soal
statistik, tapi Mesuji membawa pesan tegas ihwal pentingnya membenahi
keruwetan praktik pengelolaan sumber daya alam, perkebunan, maupun
pertambangan (hal: viii).

Harus diakui, pada tahun 2010, Indonesia tercatat sebagai negara
penghasil sawit nomor satu dunia. Saat itu, Indonesia mampu
memproduksi 22 juta ton minyak sawit mentah. Indonesia berhasil
menggeser Malaysia sebagai raja Sawit (Kompas, 8/7/12). Namun sayang,
industri perkebunan sawit Indonesia baru mampu menjadi pengekspor
hasil industri hilir, sebatas pembuatan Cruide Palm Oil (minyak kelapa
sawit). Sedangkan hasil industri hulunya, kita masih harus mengekspor
dari negara lain.

Sawit Indonesia yang seharusnya digadang-gadang sebagai komoditas
utama pemasukan terbesar negara, alih-alih menjadi bumerang
perekonomian negara. Karena di beberapa daerah terbukti pelbagai kasus
terjadi; sengketa kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah yang
cenderung diskriminatif, izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sering
berpindah-pindah tangan, dan juga relasi antara petani plasma dan
perusahaan yang timpang.

Selain konflik agraria, persoalan pelik sawit lainnya adalah izin Hak
Guna Usaha (HGU). Dahulu, tanah yang digunakan sebagai kebun sawit
adalah milik masyarakat lokal setempat. Biasanya, tanah ini
dipinjamkan kepada perusahaan selama semusim (25 tahun). Tapi,
tanah-tanah ini ternyata disertifikatkan oleh perusahaan dengan status
HGU berjangka 35 tahun tanpa sepengetahuan warga setempat. Bahkan,
terkadang HGU itu bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Teorinya, jika
HGU sudah habis masanya, tanak milik warga adat  itu secara otomatis
menjadi tanah negara. Sungguh siasat yang licik!

Maka, tujuan kehadiran buku ini bermakud mendorong pihak-pihak terkait
untuk segera membenahi pelbagai sektor perkebunan sawit dengan lebih
serius, mendorong terbitnya regulasi yang berpihak pada petani, buruh
sawit, dan masyarakat Indonesia dalam arti yang lebih luas (hal: ix).

Menuju Sawit Sejahtera

Dunia persawitan Indonesia sudah sepantasnya harus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah. Karena, faktanya seringkali
pemerintah cenderung berpihak pada kapitalis ketimbang memperhatikan
habitat perkebunan sawit serta nasib para petani dan buruh sawit. Jika
sudah begini, bagaimana Indonesia mau menyejahterakan rakyatnya
(utamanya petani dan buruh sawit), kalau kebijakannya saja disetir
para kapitalis? Maka, mendesain sawit masa depan yang humanis tanpa
mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan keselamatan lingkungan demi
terciptanya kehidupan rakyat yang sejahtera merupakan kebutuhan yang
niscaya.

Dalam buku ini disebutkan, setidaknya ada tiga cara untuk membenahi
dunia persawitan Indonesia. Pertama, membenahi konflik tenurial.
Konflik tenurial seperti tumpang tindihnya kepemilikan tanah, surat
izin hak guna usaha yang sering berpindah tangan tanpa kejelasan,
merupakan deret persoalan pelik sawit yang harus segera dibenahi.
Pemerintah hendaknya mampu membenahi pelbagai persoalan tersebut
dengan menerbitkan surat izin resmi hak guna usaha. Dan yang lebih
penting, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang humanis dan
pro-rakyat, tidak sekadar demi meraup keuntungan materi saja.

Kedua, membenahi struktur perkebunan. Struktur perkebunan sawit kita
sedang semrawut. Buktinya, luas tanah untuk perkebunan sawit dari
tahun ke tahun kian terus bertambah, tapi outputnya hanya berkutat
pada industri hilir saja, sedangkan industri hulunya statis. Maka
idealnya, perlu kajian serius dan komprehensif
(sosio-ekonomi-lingkungan) untuk menangani ketimpangan perkebunan
sawit ini.

Ketiga, membenahi pengelolaan lingkungan. Harus diakui, hutan kita
yang semula tempat menghuni habitat makhluk hidup seperti orang utan,
aneka tanaman herbal, anggrek, rotan dan lain sebagainya, harus rela
tersingkir dan hilang atas nama sawit. Hal ini jelas tampak kentara
sekali seakan sawit menegaskan bahwa dirinyalah yang paling berhak
mendominasi, padahal tumbuhan lainnya juga berpotensi mendongkrak
perekonomian negara. Idealnya, perkebunan sawit harus dirancang dengan
prinsip-prinsip yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, setiap 100
hektare kebun sawit harus diselingi dengan kantong hutan konservasi.
Fungsinya sebagai penyeimbang kebun yang monokultur (hal: 240).

Sekiranya ketiga upaya tersebut bisa diaplikasikan secara intens dan
terarah, maka bukan tak mungkin dunia sawit Indonesia akan bangkit,
dan tidak lagi dijuluki sebagai Raja limbung yang lumpuh dan buta,
tapi benar-benar raja kuat dan perkasa, karena pelbagai konflik mampu
tertangani dengan baik dan semua pihak yang terlibat dalam sawit,
mulai petani, buruh, pengusaha sawit, hingga pemerintah pun dapat
menikmati hasil kebun sawit dengan sejahtera.

Peresensi adalah Ammar Machmud, pemerhati buku, alumnus IAIN Walisongo Semarang

Editor :Jodhi Yudono

Sumber : http://oase.kompas.com/read/2013/03/04/17433635/Mendesain.Sawit.Sejahtera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *