Proteksi Lahan Pangan di Sumatera Selatan

ditulis oleh:   |   15-03-2013 | 11:20 WIB

Mendorong Kebijakan Proteksi Lahan Pangan di Sumatera Selatan

Pada hari Selasa (26/02), Wahana Bumi Hijau dan Sawit Watch mengadakan sebuah seminar public yang berjudul Konversi Lahan Pertanian oleh Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit. Seminar ini dihadiri oleh petani dan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perkebunan kelapa sawit. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah.

Ki-ka: Tuti (Pertanian Propinsi Sumatera Selatan), Beni Hernedi (Wakil Bupati Musi Banyu Asin), Dr. Mulawarman (Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya), Aidil Fitri (Wahana Bumi Hijau)

Seminar ini mengundang narasumber dari berbagai kalangan, yaitu pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai wilayah penelitian, Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pembanding, akademisi dan peneliti dari Sawit Watch. Para pembicara mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam melindungi lahan pangan masyarakat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang juga menjadi agenda dalam skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Adapun kendala yang dihadapi, salah satunya adalah komoditi kelapa sawit masih menjadi primadona bagi pemerintah. Produksi kelapa sawit kemudian seolah-olah menjadi satu-satunya komoditi yang menjadi konsen pemerintah. Hal ini melemahkan inisiasi dan usaha untuk melahirkan kebijakan untuk memproteksi lahan-lahan pangan yang ada, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

Perwakilan pemerintah yang hadir memberi sambutan baik terhadap dorongan kalangan masyarakat sipil dan akademik untuk melindungi lahan pangan. Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin terlihat mau lebih maju terkait ekspansi sawit adalah dengan mendorong adanya analisis keseimbangan daya dukung lingkungan dan membuat perizinan yang ketat serta memperjelas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tumpang tindihnya lahan pangan masyarakat dan lahan yang ditargetkan untuk menjadi lahan perkebunan sawit juga tak jarang mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang juga melibatkan kepolisian. Sayangnya, pendekatan yang digunakan adalah masih dominan penegakan hukum dan pengamanan. Hal ini justru makin menyempitkan upaya masyarakat untuk bisa mengontrol dan mengakses lahan pangannya secara mandiri.

Kebijakan untuk memproteksi lahan pangan seharusnya bukan hanya berada di tataran insentif pemberian bibit dan pupuk kepada petani. Kesadaran bahwa ketahanan pangan seharusnya jjuga mengacu kepada konsep kedaulatan pangan sebagai cita-cita bersama. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kedaulatan pangan bukan hanya berbicara pada tataran penyediaan bahan pangan, namun tepatnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengontrol sumber dan lahan pangannya.

Harapan besar dari terselenggaranya seminar ini adalah inisiasi pemerintah terkait untuk melahirkan kebijakan yang mampu melindungi lahan pangan masyarakat dari ekspansi perkebunan sawit skala besar. Kebijakan yang mampu menyediakan dan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengontrol sumber pangannya secara mandiri adalah landasan bagi terwujudnya kedaulatan pangan.

Kirim Komentar


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
    Berita Terbaru
    08-09-2014 | 21:46 WIB

    TOLAK SAWIT, PERTAHANKAN PALA DAN CENGKEH Rencana Pemerintah Daerah ...

    Kirim SMS dengan format :
    • - PIK [spasi] PESAN
    • - SW [spasi] PESAN
    kirim ke : 082111122334


      Data SMS Selengkapnya

    Donasi