PT. SSS Melanggar Mekanisme Konflik yang Seharusnya

  PT. Surya Sawit Sejati (UP) beroperasi di desa Runtu, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Operasi ini telah menggusur lahan masyarakat pada tanggal 12 Juni 2008 dengan menggunakan empat bulldozer. Kegiatan ini mendapatkan reaksi yang keras dari masyarakat pemilik lahan. Perlawanan dari masyarakat diabaikan oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Empat anggota masyarakat dikriminalisasi. Setelah menjalani proses lititgasi selama enam bulan, empat anggota masyarakat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri. Salah satunya adalah Ali Badri.

Pada hari pertama di pertemuan RT 10, Ali Badri (seorang anggota masyarakat yang berkonflik dengan PT. SSS) akhirnya bertemu dengan staff dan manajemen PT. SSS, termasuk Komisioner UP. Dalam pertemuan ini, Ali Badri menyampaikan kelhannya di mana ia menggarisbawahi bahwa ia telah kehilangan lahan keluarganya, termasuk rumah yang digusur oleh PT. SSS. Dari berbagai keluhannya, perusahaan berjanji akan menindaklanjuti konflik lahan ini. Langkah selanjutnya akan dilakukan oleh perusahaan, termasuk kewajiban perusahaan untuk transparan, akuntabel, dan dapat diukur. Saat itu, perusahaan berjanji akan melangsungkan pertemuan akan dilakukan dalam waktu yang dekat.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2013, Ali Badri bertemu dengan manajemen UP dan PT. SSS, termasuk Martin Bek-Nielsen selaku komisioner UP. Dalam pertemuan ini, Ali Badri dan PT SSS menemui 4 point kesepakatan. Sayangnya selama pertemuan yang dimulai pada 13.00 hingga 23.00, PT SSS tidak pernah menyebutkan secara lisan atas prihal pengakuan adanya konflik lahan di Sungai Rusa, Desa Runtu antara PT SSS dan keluarga Alm H Hermansyah yang diwakili oleh Pak Ali Badri.

Perusahaan menekankan bahwa pertemuan ini terwujud berdasarkan niat baik perusahaan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan Ali Badri dan keluarga. Perusahaan memilih untuk tidak mengakui bahwa tujuan dari pertemuan tersebut adalah penyelesaian sengketa lahan antara UP dan Ali Badri. Tanpa adanya pengakuan terhadap adanya konflik lahan, perwakilan Sawit Watch yang menemani Ali Badri memilih untuk keluar dari pertemuan tersebut. Ini merupakan pernyataan ketidaksetujuan Sawit Watch terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang didorong oleh UP. Menurut Sawit Watch, karena tidak ada pengakuan formal terhadap konflik lahan yang terjadi, maka mekanisme penyelesaian konflik yang didorong oleh UP tidak dilaksanakan dengan baik. Mekanisme yang didorong UP telah gagal memenuhi persyaratan mekanisme resolusi konflik yang sebenarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Bondan Andriyanu: bondan@sawitwatch.or.id / +628174853092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *