Cermati tantangan KBDD/FPIC

 FPIC dan hukum nasional: FPIC merupakan persyaratan hukum  internasional tetapi sering kali hanya lemah atau bahkan tidak masuk dalam hukum/perundang-undangan nasional. Rezim hukum plural: banyak negara rezim hukum yang plural  dan menerima bahwa hukum adat masyarakat adat memiliki

yurisdiksi atas urusan masyarakat. Pengakuan yang jelas dan penguasaan hak atas tanah adalah pusat untuk FPIC. Posisi lembaga keuangan internasional: Lembaga Keuangan Internasional  memiliki  standar  yang  berbeda  sehubungan dengan masyarakat adat dan hak untuk FPIC, yang sebagian besar mencerminkan sensitivitas daerah berbeda. Bank Dunia, misalnya, telah merevisi kebijakan operasional Bank Dunia tentang masyarakat adat untuk mengakui FPIC.

Tanggung jawab pemerintah dan perusahaan: pengawasan hak asasi manusia internasional adalah tanggung jawab pemerintah sementara hak asasi manusia kewajiban perusahaan kurang jelas.  Eksploitasi  komersial  kehutanan  umumnya  diberikan izin oleh instansi pemerintah dengan tanggung jawab untuk memberikan izin untuk pembalakan kayu dan perkebunan, sementara lembaga Negara yang berbeda dimaksudkan untuk mendaftar sertifikat tanah dan lain-lain dimaksudkan untuk menangani klaim masyarakat adat “. seringkali konsesi dan izin tumpang tindih dan mencaplok kawasan masyarakat.

Menentukan tingkat hak masyarakat adat: terutama di daerah di  mana  hak  milik  atau  (lainnya)  hak  adat  belum  tuntas diperjelas, luasnya daerah di mana hak untuk FPIC harus dilakukan oleh masyarakat adat sering tidak jelas. Tuntutan tanah muncul dan rumit diselesaikan. Metode praktis apa yang dapat disepakati antara perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterapkan? …

Modul FPIC

Modul FPIC
Modul FPIC
Modul Free, Prior 12.pdf
314.3 KiB
2785 Downloads
Details...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *