Pernyataan Sikap

Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih

tentang:

“Uji Material (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ke Mahkamah Konstitusi”

Lembaga Pemohon:

Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Bina Desa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

 

“ Kalau bikin benih bisa dapat sendiri, Bisa Dewek. Jadi di era globalisasi ini diharapkan kita petani jangan menjadi penonton, mengandalkan orang lain. Setidaknya jadi pemainlah, bisa bikin pupuk organik, bisa buat bibit, punya pengetahuannya. Setidaknya kita mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. (Warsiah, petani/pembenih Indramayu, Jawa Barat).

“Kenapa pemerintah menghalang-halangi kreatifitas petani? Bukankah kami ini juga seperi seniman yang berkreasi dengan membuat benih?” (Pak Budi, petani /pembenih Kediri, Jawa Timur).

 

Pertengahan Februari 2005, seorang petani pemulia tanaman jagung, di Kediri, Jawa Timur, dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun. Sejak saat itu ia tak boleh lagi menanam jagung. Lelaki 62 tahun itu dituduh mencuri benih jagung oleh PT BISI, sebuah perusahaan yang sebelumnya bekerjasama dengan petani lokal menanam jagung hibrida. Sertifikasi liar menjadi dalil yang berhasil menjerat Pak Tukirin, bersumber dari Undang-Undang Nomor 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT), melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat 2 dan 3.

Peristiwa tujuh tahun lalu itu nampaknya akan terus menimpa para petani pemulia tanaman pangan. Setidaknya sejak 2005 sampai saat ini, belasan petani pemulia telah dikriminalisasi. Meski Pak Tukirin hanya dikenai tindak pidana sertifikasi liar, untuk kasus sejenisnya, petani pemulia rentan dikenai tindak pidana paten, rahasia dagang, ataupun undang-undang varietas tanaman yang tak memberikan perlindungan hukum bagi petani. Pada 16 Januari 2010, Kuncoro, seorang petani pemulia benih jagung dituduh melakukan pemalsuan merek dagang Bisi.

Petani asal Dusun Besuk, Kediri, Jawa Timur itu dijerat Pasal 60 dan 61 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Padahal ia hanya seorang petani penangkar benih yang menjual jagung curah tanpa menggunakan merek Bisi. UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT) jelas mempersempit dan menghalangi kesempatan petani berperanserta dalam pengembangan budidaya tanaman. Penerapan UU SBT berpotensi menghalangi akses masyarakat, khususnya petani, untuk memenuhi hak atas pangan.

Berdasarkan Pandangan Hukum (legal opinion) Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), hampir seluruh ketentuan UU SBT tak memberikan perlindungan hukum bagi  para petani. Menurut Agus Sarjono, staf pengajar mata kuliah Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa pada kasus petani di Jawa Timur, hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang memberikan tentang hak khusus negara kepada petani pemulia.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian Internasional tentang Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian tanggal 14-18 Maret 2011. Perjanjian internasional tentang benih ini dimasukkan ke dalam UU no 4/2006. Tetapi pemerintah malah mengkriminalisasi petani yang melakukan pemuliaan tanaman jagung dan padi lokal.

Pemerintah juga tidak mendukung kreativitas para petani di lapangan, terbukti dengan adanya aturan dan perundangan yang tidak berpihak pada petani. Undang-undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang memberikan tentang hak khusus negara kepada petani pemulia tidak mengakui adanya keberadaan petani pemulia tanaman. Sebaliknya lebih berpihak pada perusahaan besar dengan adanya regulasi perijinan dan proses sertifikasi benih yang rumit, lama, dan mahal.

Walaupun demikian, petani menunjukkan bahwa petani mampu untuk membuat benih sendiri, memuliakan dan melestarikannya. Beberapa organisasi telah melestarikan benih-benih lokal, mengembangkan benih baru, serta membuat lumbung benih dan terus-menerus menanamnya walaupun di lahan sempit.

Para pemohon uji materiil bersepakat bahwa:

  • Petani sepenuhnya berdaulat atas benih dan budidaya tanaman, dan benih adalah sesuatu yang hidup dan sakral, tidak untuk dikomersialisasi. Kemampuan petani untuk membuat, mengkonservasi, mengembangkan dan mendistribusikan benih harus diakui dan dihargai.
  • Menghapus pasal-pasal dalam UU nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Pasal 5, 6, 9, 12, dan Pasal 60) yang bertentangan dengan UUD 1945.
  • Petani yang membuat dan menyimpan benih tidak boleh dikriminalkan berdasarkan hukum lokal, nasional maupun internasional, justru harus didukung dan dilindungi.
  • Pemerintah harus mengakui keberadaan posisi petani sebagai ahli benih, tak lagi memisahkan petani dan aktivitasnya sebagai pemulia yang diwarisi secara turun-temurun.
  • Pemerintah harus mengupayakan perlindungan bagi para petani kecil dalam memuliakan tanaman pangan, menciptakan varietas unggul, dan menghapus ketergantungan terhadap benih hibrida.

Selanjutnya para petani mendesak pemerintah untuk:

  • Merevisi semua undang-undang yang tidak sesuai yang justru melarang petani membudidayakan dan membuat benihnya sendiri;
  • Mengakui benih temuan petani dan melindungi pengetahuan petani dalam mengembangkan benih lokal.
  • Memfasilitasi pelestarian dan pengembangan benih-benih oleh petani yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal.
  • Memfasilitasi pendidikan dan latihan pembuatan benih di tingkat petani dan membantu mendokumentasikannya.
  • Mengakui Hak Petani atas Benih secara penuh dengan mengimplementasikan UU No 4 tahun 2006 tentang ratifikasi ITPGFRA secara penuh.

 

Keputusan mengajukan uji materiil UU nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UUSBT) menjadi wujud sikap kolektif, mandat petani Indonesia atas maraknya kriminalisasi petani kecil sebagai pemulia, dan mengembalikan kedaulatan petani sebagai pemulia tanaman.

Demikian press release ini disusun untuk mendukung perjuangan petani mendapatkan keadilan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Pun, berharap publik merespon positif upaya-upaya petani memeperoleh keadilan dan kedaulatan.

 

 

ttd.

Jaringan Advokasi Kedaulatan Petani atas Benih

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image