Pers Release

Kepastian Hukum disektor Kehutanan Bukan Barang Dagangan

Seiring dengan upaya untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa, berbagai upaya didorong oleh kelompok masyarakat sipil terutama terkait dengan memastikan tidak ada lagi upaya untuk mengkonversi kawasan hutan sejalan dengan inisiatitif penundaan ijin baru serta konversi lahan gambut. Pemerintahpun mencoba melakukan konsolidasi data dan informasi penguasaan kawasan serta tutupan hutan dengan membuat Peta Indikasi Penundaan Ijin Baru (PIPIB) melalu UKP4.

Dalam perjalanannya PIPIB mendapatkan masukan-masukan yang sangat berarti dari berbagai kelompok masyarakat sipil untuk disempurnakan agar didapat kepastian kawasan hutan dan gambut yang harus tetap dijaga keberadaannya. Perubahan demi perubahan PIPIB ini mulai dari perubahan pertama memupuk harapan kelompok masyarakat sipil peduli lingkungan dan pembela hak asasi masyarakat untuk mampu memberikan perlindungan hutan serta perlindungan hak masyarakat baik adat maupun lokal.

Namun pada kenyataannya, upaya tersebut masih mendapat hambatan-hambatan yang besar bahkan dari pihak pemerintah sendiri, dimulai dengan banyaknya kawasan yang harus dikeluarkan dari PIPIB dan sampai dengan munculnya regulasi yang sangat mengganggu sebagaimana ketika dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Dasar dari dikeluarkannya PP tersebut memiliki kerancuan, terutama alasan bahwa PP tersebut untuk memberikan kepastian hukum, terutama kepada pelaku usaha. Dari alasan tersebut nampak ketimpangan dukungan pemerintah dimana dukungan berlebih diberikan pada para pelaku usaha ketimbang Masyarakat dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah ini memiliki potensi untuk memberikan impunitas atas pelanggaran hukum dan mencoba menyalahkan pemberlakuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dikesankan telah mengakibatkan kerancuan hukum, sehingga untuk membenahi dan menyelaraskan penataan ruang dan ijin-ijin yang sudah terlanjur dikeluarkan dengan memandatkan pada kemenhut agar menata perijinan dikawasan hutan melalui kedia PP tersebut.

Koordinator Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Kasmita Widodo memaparkan, bahwa sebenarnya pada Undang-undang 26 tahun 2007 Bagian Ketiga tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 37 ayat (3), (4), (6), (7). Dimana Ijin yang tidak berkesesuaian dengan UU dapat dicabut sehingga apabila ada ijin pemanfaatan yang tidak berkesesuaian dengan fungsi kawasan ataupun dengan UU dapat dicabut atau dibatalkan. Jadi tidaklah tepat apabila Peraturan Pemerintah justru membenarkan ijin yang tidak berkesesuaian tersebut. Dan apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang maka pihak yang melakukan penyimpangan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pasal 57 (ayat), pada Pasal 57.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan, dengan diberlakukan kedua PP tersebut, maka terjadi upaya pemutihan terhadap pelanggaran hukum. Sebagaimana diketahui terdapat ijin atas 23 perusahaan dengan luasan sekitar 360.860 hektar yang terduga melakukan pelanggaran Undang-undang yang akan “terselamatkan” dari tuntutan hukum atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 60 dan 61 tahun 2012 tersebut.

Grahat Nagara dari Silvagama berpendapat, merujuk pada Undang-undang nomor 26 tahun 2007, maka kesalahan yang dilakukan dalam pemberian ijin yang menyalahi aturan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pasal 51a dan 51b pada PP nomor 60 tahun 2012. Dengan upaya pemaksaan pemberlakukan ketentuan tersebut terlihat ada upaya untuk membebaskan para pelaku tindak pidana tata ruang.

Upaya moratorium dan perlindungan hutan tidak akan dapat berjalan apabila pemerintah justru membuat aturan yang kontradiktif, PP nomor 60 dan 61 tahun 2012 berpotensi membuat semakin berkurangnya kawasan yang dimoratorium. Hal ini tentu berkorelasi buruk dengan komitmen Presiden SBY dalam upaya menurunkan emisi, ujar Yuyun Indradi dari Greenpeace Indonesia.

Peraturan Pemerintah yang baru ini justru mengacaukan kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-undang, sergah Achmad Surambo dari Sawit Watch, dikarenakan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dimana pada Undang-undang tersebut sama sekali tidak dikenal land swapt atau tukar guling lahan/kawasan. Sehingga sangat tidak mendasar penggunaan tukar guling tersebut.

Kepastian perlindungan terhadap kawasan masyarakatpun menjadi terancam akibat pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini, karena dengan mudah pengusaha mendapatkan peluang untuk mengambil lahan dan mendapatkan alih fungsi lahan tanpa mengikuti prosedur tentang pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu. Karena jelas dalam Undang-undang nomor 41 tentang kehutanan disebutkan bahwa yang memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan adalah kegiatan pengukuhan kawasan sebagaiamana pasal 14 dan 15. Bukan penunjukan dan tukar guling.

Peraturan pemerintah ini berpotensi merugikan negara atau berpotensi memicu munculnya korupsi dikarenakan potensi tegakan dikawasan yang “terlanjur” diberikan ijin diatasnya tersebut tidak dapat dipastikan seberapa besar disisi lain dengan sangat mudah pelanggran hukum diselesaikan hanya dengan cara membayar.

Andiko, Direktur Eksekutif HuMa mengatakan. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan No : P.33/Menhut-II/2010 tentang tatacara pelepasan kawasan produksi yang dapat dikonversi, mengatur tentang tata cara dan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang mensyaratkan penyelesaian tata batas kawasan HPK yang telah disetujui. Maka seharusnya tumpang tindih usaha perkebunan dan kawasan hutan tidaklah terjadi, pemberlakuan PP tersebut berakibat pada terabaikannya hak-hak masyarakat dan hak-hak lingkungan yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999.

Secara prinsip terdapat kesamaan antar PP No. 60 tahun 2012 dan PP No. 61 Tahun 2012 hanya subyek hukumnya saja yang berbeda yaitu usaha Perkebunan dan usaha Pertambangan, tetapi kedua Peraturan Pemerintah tersebut sama-sama meligitimasi pelanggaran Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Secara Yuridis bahwa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 terutama dalam pasal 51a dan pasal 51b dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Pasal 25a bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya.

Dengan demikian maka kami Menuntut Pemerintah :

·         Melakukan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta menegakan hukum atas pelanggran yang terjadi.

·         Melakukan review terhadap berbagai ijin yang telah dikeluarkan dan review terhadap kebijakan yang cenderung merugikan negara dan berpotensi semakin memperburuk upaya penyelamatan hutan.

·         Meminta Pemerintah untuk mencabut dan membatalkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan tersebut.

Penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum merupakan kewajiban Negara sehingga tidak patut hal tersebut diperdagangkan melalui pemberian pengampunan atas pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh Perusahaan maupun oleh Pemerintah sendiri.

 

Jakarta, 5 September 2012

WALHI, Sawit Watch, JKPP, HuMa, Greenpeace Indonesia, Silvagama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image