Organisasi terputus dengan Sejarah (2/2)

 Part 1

Mengikis Serikat Buruh

 

   Beberapa tahun belakangan pemogokan buruh marak kembali dengan tuntutan penghapusan kerja kontrak dan outsourcing. Sistem kerja kontrak dan outsourcing membuat kaum buruh tidak menentu dalam hubungan kerja. Mereka hanya bisa bekerja dalam waktu tertentu dan tidak memperoleh perlingungan keamanan kerja. Buruh terkena pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan pesangon. Buruh kontrak dan outsourcing tidak bisa terlibat dalam aktivitas serikat buruh, karena periode kerja mereka yang pendek. Buruh kontrak dan outsourcing merupakan rancangan Flexibility Labour Market (FLM) atau pasar tenaga kerja fleksibilitas yang mengandalkan mendapatkan tenaga kerja cepat dan melepaskannya dengan cepat pula. Pola perekrtutan dan hubungan kerja FLM itu untuk mendapatkan akumulasi laba yang lancar. Terjadi jurang antara cadangan tenaga kerja melimpah dengan pasar tenaga kerja nyata. Buruh dengan cepat menjual tenga kerja di suatu tempat kerja dan berpindah ke tempat kerja lain. Pasar tenaga kerja fleksibilitas menempatkan buruh sebagai individu yang “bebas” dan dilenyapkdan dari kontrak kerja kolektivitas. Buruh dalam kerangka FLM adalah “bebas” menyelenggarakan tenaga kerjanya sebagai komoditi miliknya, dan pada pihak lain dia tidak mempunyai komoditi lain untuk dijual.

Kondisi kerja buruh di manufaktur dipinggir kota berbeda dengan petani di desa yang telah dijelaskan di atas. Petani ruang lingkup mencari nafkahnya desa hingga kota, sedangkan kaum buruh hanya di kota. Kaum buruh tidak lagi berkesempatan bekerja di desa. Mereka berkunjung ke desa untuk menjenguk keluarga  dan kembali lagi ke kota. Sebagai contoh, hampir seluruh generasi muda Purworejo tamat sekolah menengah atas (SMA) bekerja ke kabupatan dan kota Tangerang serta Bekasi. Di dua geografi ini mereka mencari pekerjaan di pabrik dan manufaktur dengan status kerja kontrak dan ourtsourcing. Sekitar 80 persen buruh yang bekerja di manufaktur di kabupaten dan kota Tangerang adalah status kontrak dan outsourcing. Sebenarnya kapan dimulai skema hubungan kerja outsourcing di kawasan industri? Persyaratan kapital seperti apa yang menyebakan kontrak kerja outsoursing menjadi tumpuan hubungan kerja?

Hubungan kerja kontrak dan outsourcing di manufaktrur dan industri terselenggara sejak Indonesia dihantam oleh krisis tahun 1997-98 . Namun, sebelumnya Program Penyesuaiaan struktural IMF telah campur tangan dalam hubungan kerja industrial. Intervensi SAP melalui pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan di kalangan kaum buruh. Negara tidak diperkenankan untuk melindungi warga negara dari hubungan kerja industrial. Dengan demikian hubungan kerja harus fleksibel dan menguntungkan kapital. Kemudian, pada 2003 negara mengabsahkan peraturan tenaga kerja tidak tetap atau hubungan kerja kontrak dan outsourcing. Hampir selama 35 tahun kaum buruh di Indonesia tradisi organisasi serikat buruh di hancurkan sangat cocok untuk hubungan kerja kontrak dan outsourcing. Meskpun sejak 1998 telah terjadi perubahan politik, kaum buruh diizinkan untuk mendirikan serikat-serikat buruh dengan bebas. Akan tetapi dengan kondisi hubungan kerja kontrak dan oursourcing, maka hanya sekitar 10 persen kaum buruh yang menjadi anggota serikat buruh.[1] Diperkirakan jumlah 10 persen itu adalah kaum buruh yang mempunyai status kerja tetap dan ikut berorganisasi dalam serikat buruh.

Kondisi kapital dalam hubungan kerja kontrak dan outsoucing mempunyai ciri menjamin kelancaran akumulasi kapital. Dalam memperoleh keuntungan kapital tidak lagi dihambat oleh regulasi negara dalam ketenaga kerjaan. Tenaga kerja buruh dalam skema hubungan kerja FML adalah seperti tenaga kerja musiman. Dalam pengertian mereka diperkejakan borongan hanya periode tertentu dan kemudian diberhentikan tanpa memperoleh uang pesangon. Kaum buruh dalam hubungan kerja kontrak dan outsourcing dalam periode tertentu yang direkrut oleh perusahaan outsourcing. Dalam kondisi seperti itu akumulasi keuntungan kapital berkerja begitu cepat dan lancar, tanpa mendapat gangguan dari negara dan serikat buruh. Bekerja akumlasi kapital itu karena sejalan dengan program SAP IMF yang memotong seluruh kebutuhan publik. Selain itu, akumulasi kapital itu diuntungkan pula oleh kondisi ketidak merataan pembangunan yang diciptakan oleh sejarah kapitalisme dunia. Misalkan tekhnologi rendah masih dipergunakan didalam tempat kerja. Juga, ketrampilan rendah yang dimiliki oleh kaum buruh industri dan korupsi yang tinggi di dalam manajemen industri.

Selanjutnya perlu dibahas kenapa hubungan kerja kontrak dan outsoursing begitu tumbuh subur dewasa ini? Apakah dengan tumbuh subur hubungan kerja itu ikut menumbuhkan fragmentasi kesadaran politik dikalangan gerakan buruh dan tani?

Tentunya hubungan kerja FLM tumbuh subur karena terputus dengan organisasi serikat buruh di masalalu. Sebagai contoh, perjuangan kaum buruh di Korea Selatan dan  Mexico senantiasa mempunyai ikatan dengan perjuangan buruh di masalalu. Sejarah kerja organisasi serikat buruh di masa lalu menjadi tumpuan dari perjuangan hubungan kerja yang lebih baik dan modern di kedua negeri itu. Tidak terjadi keterputusan sejarah organisasi gerakan buruh, bagi mereka lebih mempunyai pijakan untuk menghadapi neoliberalisme. Di Korea Selatan kolektivitas keterampilan dikalangan kaum buruh tidak dipatahkan. Ini merupakan kondisi yang membuat mereka bertahan untuk menghadapi era neoliberalisme.

Sementara itu, di Indonesia sejak tragedi 1965 organisasi pergerakan buruh dihancurkan. Banyak aktivis buruh dewasa ini tidak mengenal sejarah pergerakan buruh. Dalam pengertian apa yang dilakukan organisasi serikat buruh dalam sejarah Indonesia? Kaum buruh sejak kemerdekaan tahun 1946 telah membentuk serikat buruh. Misalnya mereka membentuk Senterakl Organisasi Serikat Buruh (SOBSI) yang terdiri dari bermacam serikat buruh. Misalkan SOBSI terdapat Serikat Buruh Perkebunan Seluruh Indonesia (Sabupri), Serikat Buruh Pelabuhan dan Perkapalan, Serikat buruh Kereta Api dan lain-lain. Pekerjaan serikat buruh meningkatkan keahlian kaum buruh dan juga melakukan tawar-menawar kolektif antara majikan dan kaum buruh. Serikat buruh menentang operasi kapital dalam melakukan akumulasi yang merugikan kaum buruh, misalkan praktek hubungan kerja kontrak. Misalkan Sapubri pada 1951 menolak perkumpulan perusahaan perkebunan yang masih mempergunakan hubungan kerja kontrak diperkebunan. Demikian pula, SBPP menolak perusahaan bongkar muat kapal pelabuhan mempergunakan kerja kontrak. Mereka menegaskan bahwa buruh yang bekerja dalam hubungan kerja kontrak tidak dilindungi oleh undang-undang perburuhan nasional. Sehingga sejak 1950-an hubungan kerja kontrak di tempat-tempat kerja industri telah dihapuskan.

Juga, yang memuluskan perlawanan organisasi buruh terhadap akumulasi kapital, masuknya perwakilan kaum buruh di DPRD Gotong-Royong. Sehingga peraturan dan regulasi yang merugikan kaum buruh dalam hubungan kerja dapat ditolak. Yang merugikan hubungan kerja antara kapital dan kaum buruh adalah mengenai pembayaran upah, tunjangan, perumahan dan pensiun ditolak. Pada 1951 kaum buruh melakukan demonstrasi besar menentang keputusan Konfrensi Meja Bundar. Inti dari KMB adalah mengembalikan perusahaan-perusahaan kepada kapital asing. Pada saat itu, pimpinan serikat buruh dan pemerintah berjalan seiring dalam mensejahterakan kaum buruh. Kaum pekerja baik yang bekerja di manufaktur pekerbunan maupun pertanian dan jasa diakui sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak politik. Serikat buruh me-nyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh anggotanya. Jaminan sosial seperti rumah sakit, pensiun dan dana kematian untuk penguburun ditanggung oleh serikat buruh melalui iuran anggota. Selain itu, organisasi serikat buruh tidak memutuskan semangat kerja dengan sejarah organisasi mereka. Dalam pengertian pekerjaan-pekerjaan investigasi kebutuhan pokok menjadi tradisi pekerjaan organisasi mereka.

Saya kembali kepada pertanyaan kenapa hubungan kerja kontrak tumbuh subur di Indonesia dekade ini? Tentunya ini berkaitan erat dengan dihancurkannya perjuangan pergerakan buruh pada 1965, kaum buruh tidak mempunyai ingatan terhadap sejarah perjuangannya. Kondisi ini pula yang melenyapkan kontrol kaum terhadap regulasi dan keputusan yang akan merugikan mereka, terutama pada hubungan kerja. Hubungan kerja sosial adalah relasi antara pemilik alat-alat kerja dengan kelompok yang tidak memiliki alat kerja, jika tidak ada kontrol organisasi akan terjadi eksploitasi berlebihan. Pasca 1965, setelah dihancurkannya seluruh organisasi buruh, baik yang kanan maupun kiri. Seluruh kaum buruh diharuskan untuk berorganisasi secara tunggal di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Organisasi perkerja itu adalah korporasi dari Golongan Karya. Kaum buruh yang tidak beroganisasi di SPSI akan mendapatkan diskriminasi di perusahaan. Seiring dengan itu buruh yang murah dan patuh pada perusahaan menjadi agenda keamanan dan pembangunan nasional. Kaum buruh yang bekerja di industri manufaktur pinggiran kota mempunyai latar belakang dari pedesaan Jawa dan Sumatra dengan pendidikan dan ketrampilan yang rendah.

Pasca boom minyak 1980-an mulai dijalankan program SAP IMF seperti pelayanan kesehatan tidak diberikan lagi kepada warga, termasuk kaum buruh. Juga, kenaikan harga pada kebutuhan pokok dan perumahan. Pada 1990-an terjadi relokasi industri beriringan dengan pemecatan buruh manufaktur secara massal. Pada akhir 1990-an ditengah krisis keuangan yang berat industri manufaktur memperkenalkan hubungan kerja kontrak dan outsourcing. Hubungan kerja itu menghancurkan kolektifitas buruh, perusahaan memberlakukan hubungan kerja kontrak antar individu. Perusahaan pengguna tenaga kerja kontrak dan outsourcing mendapatkan buruh dari perusahaan jasa tenaga kerja. Akibat dari hubungan kerja kontrak kaum buruh kehilangan atas kontrol hak politiknya, terutama untuk berserikat. Banyak kaum buruh yang bekerja dalam sistem kontrak dan outsourcing hanya memikirkan kenaikkan upah semata. Mereka tidak berfikir lebih panjang seperti bagaimana mendapatkan hak reproduksi sosial atau jaminan sosial? Atau pengurangan terhadap jam kerja yang panjang. Kondisi seperti ini pula yang menumbuhkan hubunga kerja kontrak.

 

Penutup    

            Perlawanan kaum buruh terhadap eksploitasi kapital membutuhkan organisasi. Kaum buruh berjuang mendapatkan jaminan sosial memerlukan organisasi serikat buruh. Serikat buruh akan melakukan tawar-menawar kepada perusahaan untuk menyelenggarakan rumah sakit murah bagi kaum buruh. Demikian pula untuk meningkatkan keterampilan, kaum buruh memerlukan organisasi. Melalui serikat terjadi negosiasi dengan perusahaan untuk meningkatkan ketrampilan anggota serikat buruh. Jika perusahaan kurang mampu untuk menyelenggarakan jaminan sosial, maka serikat akan mencari jalan untuk melakukan tawar-menar dengan pemerintah kota atau propinsi. Melalui organisasi bisa mensejahterahkan anggota.  Serikat buruh yang akan menolak hubungan kerja kontrak dan outsourcing karena tidak sejalan serta melanggar hak konstitusi kaum buruh. Juga, pada momentum tertentu serikat buruh akan berhubungan dengan organisasi lainnya di masyarakat seperti dengan organisasi petani.  Momentum tertentu itu berkaitan dengan penyatuan kepentingan dan kerjasama di antara mereka. Dewasa ini, perlu waktu panjang dan tekun untuk mempersatukan kerja antara kaum buruh dan tani. Neoliberalisme selain memutus kerja gerakan dengan ingatan masalalu, dia juga melakukan fragmentasi pada pergerakan rakyat. Perlu pendekatan yang lebih menyeluruh untuk kerja-kerja pengorganisasian.   –Razif, Institut Sejarah Sosial Indonesia–

 

 



[1] Diperkirakan jumlah keseluruhan buruh yang bekerja di sektor manufaktur 30 juta orang. Berarti jumlah 10 persen hanya 3 juta orang yang menjadi anggota serikat buruh.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *