Organisasi terputus dengan Sejarah (1/2)

Sepanjang tahun 2012 buruh tambang P.T. Freeport di Papua Barat melancarkan pemogokan. Hampir 12 ribu buruh Freeport terlibat dalam pemogokan itu. Pemogokan itu menghentikan produksi perusahaan dan merugikan perusahaan 59 milyar rupiah. Seiring dengan pemogokan itu, suku-suku di sekitar tambang Freeport melakukan protes terhadap perusahaan yang sama atas kerusakan lingkungan mereka. Pemogokan buruh tambang dan protes masyaraka tidak berjalan secara berdampingan untuk menghentikan operasi perusahaan Freeport.

Jika ditelusuri masing-masing gerakan di atas mempunyai kepentingan yang berbeda. Kepentingan buruh tambang menuntut kenaikkan upah terhadap perusahaan. Sementara itu, masyarakat Amungme menuntut penghentian operasi perusahaan Freeport untuk meninjau kembali kontrak karya. Persoalan terakhir menghentikan operasi perusahaan berkaitan dengan kepentingan negara. Setiap tahun perusahaan Freeport menyokong APBN sebesar 1.8 trilyun dan ini pemasukan utama negara. Apabila operasi Freeport dapat dihentikan dapat menyelamatkan etnis-etnis Papua dari ekspansi perusahaan itu.

Contoh lainya, pergerakan petani di Sumatera Selatan (Sumsel) protes terhadap PTPN VII yang melakukan penyerobotan tanah. Tindakan PTPN itu berlangsung sejak 1980-an dan berlanjut hingga sekarang. Produk PTPN VII beragam dan salah satu produksi yang sedang menjulang dalam harga adalah karet. Pencaplokan tanah-tanah penduduk  di Ogan Ilir oleh PTPN VII ditandai dengan tidak adanya Hak Guna Usaha (HGU). Luas tanah PTPN VII 20.000 hektar yang memiliki HGU hanya 6.000 hektar. Protes kebrutalan PTPN VII dilakukan oleh petani yang kehilangan tanah.

Masih banyak contoh pencaplokan tanah milik bersama rakyat dilakukan oleh korporasi dan perusahaan besar negara. Petani yang kehilangan tanah kemana mereka mencari nafkah setelah itu? Kenapa pergerakan buruh tidak perduli dengan pencaplokan-pencaplokan tanah yang dilakukan oleh korporasi dengan dukungan negara? Kapitalisme menciptakan ketidakmerataan pembangunan. Salah satu keterbelakangan tidak merata dari kapitalisme  di Sumatera Selatan PTPN VII membangun perkebunan dengan luas ribuan hektar perkebunan tanpa mempunyai pabrik pengolahan karet. Demikian pula PTPN II Sumatra Utara yang sebagian besar kapitalnya berasal dari Kempong, perusahaan sawit Malaysia, hanya sedikit membangun pabrik pengolahan sawit di Sumatera Utara.

Tulisan ini membahas pergerakan buruh yang terpisah dari gerakan perlawanan rakyat dan petani terhadap pencaplokan tanah. Membahas secara ringkas kenapa pemisahan itu terjadi? Ini merupakan persoalan rumit karena gerakan buruh dalam konteks pasar tenaga kerja fleksibilitas sangat mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbeda dengan periode sebelum 1965 gerakan buruh dan pergerakan petani begitu solid dalam menentang imperialisme dan kolonialisme. Pergerakan buruh dan petani mempunyai memori sosial hingga ke awal abad 20. Dewasa ini, gerakan buruh terputus dengan pergerakan masalalunya atau sejarahnya. Keterputusan gerakan buruh dengan sejarahnya, juga merupakan ciri dari neoliberalisme. Untuk menjelaskan keterputusan itu, perlu berangkat dari pertanyaan kemana petani di masa neoliberalisme?

 

Mempreteli Gerakan tani

Pada 1967 pemerintah militer Suharto membekukan undang-undang pokok agraria (UUPA) dan sekaligus menghentikan proyek landreform. Pembekuan proyek nasional itu merupakan kepanjangan dari peristiwa tragedi 30 September 1965. Pada 1960 jumlah petani penggarap tak bertanah mencapai 3 juta orang. Ketika reform tanah dimulai pada 1962 hingga akhirnya dibekukan tahun 1967 dapat meredistribusikan 800.000 hektar tanah untuk 850.00 keluarga. Setelah reform tanah dihentikan, tanah-tanah yang pernah diredistribusi diambil-alih kembali oleh tuan tanah dengan dukungan militer (Utrecht 1969: 87).  Arus balik pengambil-alihan tanah itu membuat penggarap tanah menengah dan kecil terlempar hak kewarganegaraannya tanpa tanah. Mereka kembali menjadi buruh tani atau bagi hasil. Kemudian, pemerintah orde baru memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan mempergunakan UUPA 1960, terutama pasal 28 yang mengatur tentang HGU. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa HGU diberikan atas tanah yang dikuasai oleh negara—paling sediikit minimal 5 hektar, dan luas maksimumnya tidak diatur dengan jelas. Dalam pasal itu hanya ditulis “25 ha atau lebih.” (Fauzi 200: 12). Di tambah pula dikeluarkannya undang-undang pokok kehutanan yang mengatur tentang batas hutan dan negara yang berhak dan memberi izin atas isi tanaman hutan. Juga, undang-undang pertambangan dan penanaman modal asing diterbitkan oleh pemerintah orde baru. Seluruh legalitas itu untuk melancarkan pelayanan negara terhadap akumulasi kapital asing. Kontrol petani dan rakyat terhadap perluasan penguasaan tanah oleh kapital asing secara berlebihan mulai dipreteli. Perusahaan perkebunan karet di Sumatra Utara dan Jawa milik Good Year dan perusahaan perkebunan sawit milik Belgia dan Inggeris kembali beroperasi penuh untuk berakumulasi laba.

Tahap berikutnya, kekuatan modal koporasi mencanangkan revolusi hijau untuk membuka pasar baru bagi industri makanan pokok. Revolusi hijau adalah paket baru untuk input pertanian tropis. Paket itu memperbaiki bermacam-macam bibit, terutama beras dan gandum  Juga dirancang bermacam-macam penggunaan pupuk dan kontrol irigasi. Untuk laboratorium pembibitan beras, Rockefeller dan Ford membangun International Rice Research Institute (IRRI), di Filippina. Untuk dapat mempergunakan bibit, pupuk dan teknologi pertanian lainnya, pemerintah dan perusahaan asing menyediakan kredit. Agar petani mau mempergunakan bibit unggul baru dan bermacam-macam pupuk mereka dipaksa oleh negara untuk mempergunakannya. Bahkan dbeberapa tempat di Jawa digunakan kekerasan oleh aparat desa dan tentara agar petani mau mempergunakan bibit baru dan pupuk. Pemerintah mesti mensukseskan revolusi hijau. Proyek itu harus didukung menjadi pembangunan nasional. Jika ada pihak dan kelompok yang menentang proyek itu di dalam negeri, kelompok akan menjadi musuh negara.

Hanya petani kaya yang mendapatkan kredit bibit, pupuk dan penggunaan teknologi pertanian. Di Jawa Tengah banyak petani-petani pemilik tanah sedang dan kecil ikut dalam revolusi hijau tidak dapat membayar hutang-piutang mereka, dan akhirnya menjual tanah-tanah mereka ke petani kaya. Petani-petani yang tidak mempunyai tanah itu mencari nafkah di luar pertanian, mereka sering ke kota untuk menjadi buruh konstruksi atau menjadi sopir kendaraan di sekitar desa. Dalam proyek revolusi hijau penggunaan teknologi pertanian telah menyingkirkan perempuan dari pekerjaan memanen dan menumbuk padi. Nafkah satu-satunya perempuan di pedesaan dihilangkan. Generasi selanjut tidak lagi bekerja di pertanian, mereka memilih mencari nafkah ke kota. Lagi pula di desa dan di kota kecil jarang dibangun pabrik pengolahan. Sehingga pemuda-pemudi desa lebih baik merantau ke kota besar untuk menjadi buruh pabrik atau menjadi tenaga kerja migran di luar negeri. Petani penggarap yang tidak mempunyai tanah atau yang dikenal sebagai petani gurem tidak hanya bekerja di sawah, tetapi banyak pekerjaan yang mereka kerjakan. Misalkan buruh tani dari Kalikotes, Purworejo di luar musim panen mereka mencari dan mengumpulkan bunga pohon jati yang bisa dijadikan bibit.

Pada 1990-an ketika pemerintah orde baru semakin dibelit dengan hutang luar negeri, mereka mengikuti program penyesuian struktural (SAP) dari IMF. Biaya jaminan sosial untuk rakyat seperti rumah sakit, obat-obatan, pensiun dan biaya pendidikan tidak lagi ditanggung pemerintah. Seluruh komponen reproduksi sosial itu menjadi komoditi di pasar bebas yang harus ditanggung sendiri oleh petani. Program SAP itu membuat petani menghilang dari desa untuk mencukupi biaya reproduksi sosial. Di desa Jawa banyak petani untuk menambah kebutuhan sosial hidup bekerja sebagi sopir ojek motor. Mereka acapkali ke kota mendapatkan pekerjaan buruh konstruksi. Setelah mendapatkan sejumlah uang kembali lagi ke desa untuk mengurus sebidang tanahnya. Mereka menjadi semi proletariat mempunyai tanah sedikit di desa dan mencari nafkah sementara di kota. Banyak petani tak bertanah di Jawa dan luar Jawa yang lapar akan tanah. Apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk mereklaiming tanah, mereka akan mempertahankan tanah itu untuk produksi pertanian. Dewasa ini, jarang gerakan petani dan gerakan buruh bisa menyatukan isu mereka, misalkan mengenai isu reproduksi sosial. Penyatuan gerakan itu mungkin perlu didukung oleh geografi sejarah mereka. Misalkan Kota Pekalongan dengan serikat buruhnya bisa bekerjasama dengan Kabupaten Pekalongan mempunyai kekuatan gerakan tani. Kedua gerakan itu bisa saling mendukung baik dalam isu reklaiming tanah untuk gerakan tani maupun isu mengangkat status buruh tetap dari kerja kontrak.   –Razif, Institut Sejarah Sosial Indonesia–

Part  Two

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image