BUMN PERKEBUNAN DI TENGAH ARUS MODAL ASING
Tumpak Winmark Hutabarat*
Awal abad XX merupakan babak awal dari sejarah perkebunan di Sumatera Utara, mengingat dimulai nya usaha perkebunan oleh Kolonial Belanda sejak ditemukannya kesuburan Tanah Deli yang layak dijadikan perkebunan oleh penelitian Nienhyus. Tembakau Deli, merupakan hasil perkebunan Sumatera Utara yang mendunia, dimana pangsa pasar tembakau hasil perkebunan Sumatera Utara ini sampai ke beberapa negara di belahan dunia lain.
Pasca didengungkan nya Kemerdekaan Indonesia, maka resmi lah sektor perkebunan yang dikuasai Kolonial menjadi milik negara dan proses keberlangsungannya dikuasai negara. Dan kini seperti yang kita ketahui, sektor perkebunan milik negara (BUMN) terkenal dengan nama PT. Perkebunan Nusantara, yang jumlah nya ada sebanyak 14 BUMN. Sektor perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bergerak dalam berbagai komoditas, ada Kelapa Sawit, Karet, Coklat, Teh, Tembakau, dll.
Secara pandangan umum yang menjadi ikon kinerja perkebunan BUMN adalah dalam sektor Kelapa Sawit dan Karet dan prestasi Indonesia di bidang ini sangat banyak dan mampu memberikan kontribusi keuntungan yang besar bagi negara. Dan juga komoditas ini menjadi kebutuhan hajat orang banyak dan juga menjadi objek lirikan orang banyak, baik negara asing.
Harga minyak yang tinggi dan multi fungsi nya Kelapa Sawit menjadi dasar perkebunan begitu marak di Indonesia karena mampu memberikan royalti yang sangat besar bagi negara dan menguntungkan negara. Dan juga menjadi suatu kebanggan, bahwa kualitas Kelapa Sawit dan Karet Indonesia merupakan kualitas terbaik di dunia. Dan hal ini lah yang menjadi suatu kebanggan yang harus dipertahankan oleh negara dan BUMN perkebunan untuk kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan produksi.
Potret BUMN Perkebunan
Sektor perkebunan BUMN Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, berdasarkan data dari IGJ (2005) untuk tahun 2003, bahwa luas wilayah perkebunan besar negara ada seluas 1.086.355 ha. Dimana untuk sektor perkebunan Kelapa Sawit (Oil Palm) luas areal sekitar 645.823 ha dan untuk Karet (Rubber) seluas 221.472 ha.
Jumlah yang sangat fantastis memang, ketika negara mampu menguasai dan mengoperasikan sektor perkebunan dengan wilayah yang luas dan tentunya, wilayah yang luas sejalan dengan hasil yang besar. Luas lahan BUMN ini cenderung menetap jumlahnya dan bahkan pada kondisi sekarang ini jumlahnya sudah berkurang. Padahal seharusnya Pemerintah memperluas lahan BUMN Perkebunan demi peningkatan perkebunan dalam negara.
Produksi Kelapa Sawit BUMN perkebunan Kelapa Sawit Indonesia untuk tahun 2003 sekitar 1.543.528 ton dan untuk produksi Karet sekitar 186.591 ton untuk tahun 2003. Seiring kondisi sekarang, berkurangnya lahan tentunya juga, produksi berkurang. Maka perlu peningkatan kualitas dan perluasan wilayah perkebunan yang dimiliki oleh negara (BUMN) bukan dimiliki oleh modal asing.
Luas lahan rakyat yang digunakan untuk perkebunan juga memiiki jumlah yang besar dan lebih besar dari jumlah yang dimiliki oleh BUMN. Pada tahun 2003 saja, luas perkebunan rakyar untuk Kelapa Sawit ada seluas 1.827.844 ha dengan hasil produksi nya 3.645.942 ton pada tahun 2003. Itu masih pada Kelapa Sawit, untuk perkebunan karet, luas wilayah perkebunan rakyat pada tahun 2003 ada seluas 2.797.192 ha dengan hasil produksi nya pada tahun 2003 sebesar 1.386.626 ton.
Berangkat dari data di atas, wilayah perkebunan dan produksi perkebunan yang dimaksud sudah ikut serta BUMN perkebunan di Sumatera Utara, BUMN PT. Perkebunan Nusantara (PTPN II, III, dan IV) yang tersebar di berbagai daerah di provinsi Sumatera Utara.
Dengan perhatian serius dari pemerintah dan dengan manajemen yang baik tentu primadona Kelapa Sawit terlebih primadona perkebunan Sumatera Utara yang telah terbangun sejak dulunya dapat dipertahanakan. Dan hal ini tentunya dapat diperkuat dengan adanya regulasi UU dan peraturan yang memihak akan pentingnya BUMN perkebunan.
Kini, dengan data terkait luas lahan dan produksi yang ada, apakah BUMN cukup bangga dan hanya mempertahankan itu, apakah tidak ada keinginan untuk peningkatan dan pengembangan ke kualitas yang lebih baik? Mengingat juga dengan banyaknya pengakuan dari BUMN perkebunan akan kerugian yang dialami meskipun di tengah naiknya harga minyak dunia. Mungkin jawabannya iya dan sangat besar harapan bagi perkebunan negara untuk meningkatkan kualitas komoditas dan jumlah produksi nya.
Untuk impian dan harapan BUMN perkebunan, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dan siap bersaing dalam persaingan harga global terutama dalam menghadapi pasar bebas yang genderangnya telah ditabuh dalam percaturan ekonomi dunia. Dan yang menjadi bahan kekhwatiran BUMN Perkebunan adalah derasnya arus modal asing dalam melakukan penanamana modal (investasi) dalam berbagai sektor terutama dalam bidang perkebunan.
Dari data yang berhasil dihimpun oleh IGJ (2005), bahwa pada tahun 2003 saja luas lahan perkebunan swasta di Indonesia untuk perkebunan Kelapa Sawit ada seluas 2.765.504 ha dengan hasil produksi perkebunanswasta pada tahun 2003 ada sebanyak 4.627.744 ton.
Merupakan komparasi angka yang sangat besar antara luas perkebunan yang dimiliki oleh negara dan yang dimiliki oleh pihak swasta. Jumlah yang sangat fantastis memang, dan hal ini yang menjadi keinginan BUMN dan Pemerintah tetunya dalam melindungi sektor perkebunan negara dengan cara mengadakan perluasan lahan yang harus dikuasai oleh negara bukan dikuasai oleh asing.
Jumlah besar yang berhasil diraih oleh pemodal swasta dan asing adalah karena adanya Undang-Undang Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah untuk melindungi Pemodal asing sehingga berhasil menguasai sektor perkebunan Indonesia. Dan hal ini lah yang mengakibatkan penguasaan lahan yang besar dibanding jumlah luas wilayah perkebunan yang dimiliki negara.
Alur UU Penanaman Modal di Indonesia
Pada dasarnya peraturan dan kebijakan untuk mendukung kegiatan penanam modal khususnya penananaman modal asing telah dimulai sejak kekuasan Orde Baru. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu kebijakan pokok pemerintahan Orde Baru. Undang-undang inilah yang menjadi pintu masuk modal asing dalam perekonomian Indonesia.
UU PMA inilah yang berhasil mendukung arus investasi asing di Indonesia sepanjang rezim Orde Baru. Hal ini terlihat dari banyaknya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan pemodal asing terutama dalam sektor pertambangan dan kehutanan. Maka untuk mendorong penanaman modal maka Orde Baru kembali mengesahkan UU No.5 Tahun 1967 tetang Ketentuan Pokok di Bidang Kehutanan pada tanggal 24 Mei 2967 dan segera diikuti dengan UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok di Bidang Pertambangan yang disahkan pada tanggal 2 Desember 1967 (Salamudin Daeng, 2008 “Makro Ekonomi Minus”)
Esensinya negara harus mempertahan kekuatan sentral nya dalam mempertahankan kekayaan bumi dan alam yang terdapat di Indonesia. Dan hal inilah yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana adanya hak negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara (rakyat). Akan tetapi di zaman orde baru dan zaman sekarang pasal ini telah terbunuh oleh UU dan Peraturan Penanamana Modal asing (PMA) dan juga diberlakukannya UU Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN).
Jika kita balik ke Orde Lama, Soekarno pernah berpesan agar menyimpan dulu kekayaan alam bumi Indonesia, seperti minyak dan gas agar nantinya bisa dieksplorasi oleh insinyur-insiyur Indonesia sendiri untuk kemanfaatan bangsa dan rakyat. Dan hal inilah yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam meningkatkan peranan BUMN Perkebunan terutama dalam pengolahan perkebunan yang harus dikuasai negara bukan modal asing.
UU PMA Tahun 1967 dan UU PMDN Tahun 1968 merupakan produk UU yang perlahan membunuh Pasal 33. Sejak 1970-an, boom minyak bumi yang luar biasa besarnya, hanya dijarah oleh segelintir elit, disamping diberikan konsesinya kepada perusahaan minyak asing. Terjadilah situasi memperkaya diri sendiri serakus-rakusnya dengan menginjak-injak hak rakyat untuk menikmati hasil minyak bumi dan memberikan sebagian besar hak eksplorasinya kepada perusahaan-perusahaan multinasional asing.
Pada bulan April 2007, pemerintah kembali mensahkan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan produk UU menggantika UU Penanaman Modal Asing No.1 Tahun 1967 dan UU Penanaman Modal dalam Negri No.6 tahun 1968. UU baru ini berasaskan free market free liberalism. Dengan adanya UU ini maka, kemungkinan BUMN Perkebunan untuk melakukan perluasan wilayah perkebunanya, sudah tertutup mengingat banyak UU yang lebih memihak pada investasi asing dan juga banyaknya sektor yang mengalami privatisasi.
Pasal-pasal dalam undang-undang itu (UU PM No. 25 tahun 2007) menunjukkan keberpihakannya yang sangat besar kepada pemodal asing, seperti pasal-pasal yang berhubungan dengan; 1) Sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing, 2) Pemberian berbagai macam hak istimewa pihak asing melalui perjanjian dengan Negara, 3) Kemudahan memperoleh hak menguasai tanah dalam jangka waktu yang lebih panjang, 4) Kemudahan melakukan repatriasi dan kebebasan mentransfer keuntungan, dan 5) Pemebebasan Bea Masuk impor barang modal
Paradoks Bangsa Indonesia dan BUMN
Dengan adanya UU Penanaman Modal untuk Asing dan Dalam Negri di sektor perkebunan, maka gairah BUMN Perkebunan dalam memperluas wilayah perkebunan pun tak tampak dan malah BUMN Perkebunan mengalami penyusutan wilayah, dimana lahan yang dijual dan dikuasai oleh investasi asing. Tentunya, dengan adanya UU diatas maka pertambahan luas wilayah perkebunan milik negara sangat lah jauh dari harapan.
Hal diatas lah yang menjadi cikal bakal pihak asing melakukan ekspansi ekonomi di sektor perkebunan dalam jumlah yang sangat besar dibandng dengan jumlah yang dikuasai BUMN Perkebunan. Hal inilah yang mendasari paradoks bangsa ini, dimana “bangsa yang kaya sumber-sumber alam, dan rakyat menjadi semiskin-miskinnya”.
Di Indonesia, tahun 2009 terdapat 123 BUMN yang memberikan pemasukan bagi negara sebanyak 86, 32 triliun dan di China yang ternyata memiliki 131 BUMN berhasil memberikan pemasukan bagi negara 1.500 triliun (Waspada, Jumat 23 Juli 2010). Tidak bisa dibandingkan memang, akan tetapi ini lah bukti bahwa tingkat kepercayaan diri pemerintah terhadap kemampuan negara nya sangat rendah dan lebih mengusung arus investasi asing. Padahal kondisi di China, sangatlah berbeda, mereka lebih pada peningkatan kemampuan dan kualitas negara (BUMN).
Berangkat dari penjelasan sebelumnya terkait UU Penanaman Modal, dapat dikatakan dukungan terhadap modal asing tersebut sangatlah berpotensi merugikan masyarakat dan Pemerintah Indonesia, pelaku usaha nasional dan bakan perusahaan BUMN Perkebunan. Dan dampaknya UU ini bisa langsung dirasakan oleh BUMN Perkebunan terutama dalam skala jumlah penguasaan lahan, fasilitas dan perhatian. Akhirnya dengan deras nya arus modal asing, maka yang muncul hanya kerugian di BUMN yang mengakibatkan harus dijual dan dikuasai oleh pihak swasta.
Solusi BUMN
Realitas bangsa yang kini dipenuhi dengan arus modal asing membutuhkan figure pemerintahan yang memiliki kebijakan berbasiskan kepentingan lokal. Harapan nya kebijakan pemerintah seharusnya segera beralih kepada peningkatan kekuatan lokal. Artiannya BUMN perkebunan sudah saatnya diberi kesempatan dalam peningkatan pendapatan negara.
Mengingat utang yang kini berjumlah 1.500an triliun, maka saaatnya juga pemerintah melihat kekuatan dan kesempatan yang dimiliki bangsa ini. BUMN Perkebunan mungkin saatnya diberi kesempatan dalam perluasan wilayah operasional kebun. Dengan adanya wilayah yang luas maka jumlah hasil kebun juga akan meningkat.
Tentunya dengan meningkatnya hasil perkebunan BUMN, maka pendapatan negara juga akan besar. Dan pasti utang negara bisa dilunasi, mengingat bunga utang negara untuk tahun 2010 ini yang harus dibayar 105, 7 triliun (SIB, Rabu 28 Juli 2010).
Dan juga dengan adanya kesempatan perluasan wilayah yang diberikan oleh pemerintah, maka saatnya juga BUMN untuk berbenah diri, melakukan management yang baik dan lebih pada proporsi professional sehingga tidak kembali pada titik merugi lagi.

*Penulis adalah voluntir di Sawit Watch

Comments

  1. Pendapatan dari BUMN sudah jelas untuk kepentingan pemerintah. Untuk kemajuan BUMN adalah sangat mudah, tetapi terlalu banyak kepentingan yang menjadikan BUMN tidak dapat mandiri.

Leave a Reply to lucky Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image