Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia

Lawan Perampasan Tanah dan Ruang Hidup Rakyat!

“Reforma Agraria, Pembaruan Desa dan Keadilan Ekologis Jalan
Indonesia Berkeadilan Sosial“

Jakarta, 12-01-2012

Kami dari “Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia”, aliansi dari organisasi
Petani, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda Mahasiswa, Perangkat Pemerintahan Desa,
dan NGO.

Hari ini, Kamis 12 Januari 2012 melakukan aksi serentak di Ibu kota Negara DKI Jakarta dan 27
Provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali NusaTenggara, Maluku dan 4
wilayah di luar negeri.

Hari ini, kami menyatakan Perlawanan dan Membentuk Aliansi Gerakan Perlawanan Terhadap
Perampasan Tanah-Tanah Rakyat yang difasilitasi oleh rezim SBY-Boediono di seluruh Indonesia.

Kami berpandangan :

Bahwa masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) di Indonesia adalah konsentrasi
kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang
dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar, di tengah puluhan juta rakyat bertanah
sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, ditengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah
rakyat masih terus terjadi.

Perampasan tanah tersebut terjadi karena persekongkolan jahat antara Pemerintah, DPR-RI dan
Korporasi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan berbagai Undang-Undang
seperti: UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/
2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan
yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Keseluruhan perundang-
undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan,
tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa, kesemuanya hanya
untuk kepentingan para pemodal.

Perampasan tanah berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah serta
korporasi tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian dan pam swakarsa untuk membunuh,
menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya jika ada rakyat yang berani menolak
dan melawan perampasan tanah.

Kasus yang terjadi di Mesuji dan Bima adalah bukti bahwa Polri tidak segan-segan membunuh
rakyat yang menolak perampasan tanah. Hal ini terjadi karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
secara jelas dan terbuka telah menjadi aparat bayaran perusahaan perkebunan, pertambangan, dan
kehutanan. Kasus PT.Freeport dan Mesuji Sumatera Selatan membuktikan bagaimana polisi telah
menjadi aparat bayaran tersebut.

Cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dalam melakukan perampasan tanah

dengan menggunakan perangkat kekerasan negara, mulai dari pembuatan undang-undang yang
tidak demokratis hingga pengerahan institusi TNI/polri untuk melayani kepentingan modal asing dan
domestik sesungguhnya adalah sama dan sebangun dengan cara-cara Rezim Fasis Orde Baru.

Kami menilai bahwa perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap
nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata
dari perampasan kedaulatan rakyat.

Bagi Kami Kaum Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, dan Perempuan perampasan tersebut telah
membuat kami kehilangan tanah yang menjadi sumber keberlanjutan kehidupan.

Bagi Kami Kaum Buruh, perampasan tanah dan kemiskinan petani pedesaan adalah sumber
malapetaka politik upah murah dan sistem kerja out sourcing yang menindas kaum buruh selama
ini. Sebab politik upah murah dan system kerja out sourcing ini bersandar pada banyaknya
pengangguran yang berasal dari proses perampasan tanah. Lebih jauh, perampasan tanah di
pedesaan adalah sumber buruh migran yang dijual murah oleh pemerintah keluar negeri tanpa
perlindungan.

Melihat kenyataan tersebut, kami berkesimpulan: Bahwa dasar atau fondasi utama dari pelaksanaan
sistem ekonomi neoliberal yang tengah dijalankan oleh SBY Boediono adalah Perampasan Tanah
atau Kekayaan Alam yang dijalankan dengan cara-cara kekerasan.

Kami berkeyakinan bahwa untuk memulihkan hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas tersebut
harus segera dilaksanakan Pembaruan Agraria, Pembaruan Desa demi Keadilan Ekologis.

Pembaruan Agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan,
dan penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan petani, buruh tani, perempuan
dan golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam UUPA 1960 pasal
6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Pembaruan Agraria adalah mengutamakan petani, penggarap, nelayan
tradisional, perempuan dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya untuk mengelola tanah,
hutan dan perairan sebagai dasar menuju kesejahteraan dan kedaulatan nasional.

Pembaruan Desa adalah pemulihan kembali hak dan wewenang di Desa atau nama lain yang
sejenis, yang telah dilumpuhkan dan diseragamkan oleh kekuasaan nasional sejak masa Orba
melalui UU No.7/1979 tentang Pemerintahan Desa. Penyeragaman tersebut telah menghilangkan
pranata asli masyarakat pedesaan yang merupakan kekayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang tak
ternilai harganya.

Pembaruan Desa adalah pemulihan hak dan wewenang desa dalam mengatur sumber-sumber
agraria di desa dengan cara memberikan wewenang desa dalam mengelola kekayaan sumber-
sumber agraria untuk rakyat, memberikan keadilan anggaran dari APBN, menumbuhkan Badan
Usaha Bersama Milik Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan.

Bingkai utama dari pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pembaruan Desa adalah menuju Keadilan
Ekologis. Dengan demikian, keseluruhan pemulihan hak-hak agraria rakyat, pemulihan desa adalah
untuk memulihkan Indonesia dari kerusakan ekologis akibat pembangunan ekonomi neoliberal
selama ini.

Melalui Aksi ini, kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat menyerukan: Kepada

seluruh rakyat Indonesia yang terhimpun dalam organisasi-organisasi gerakan untuk merebut
dan menduduki kembali tanah-tanah yang telah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha. Kami
mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi perlawanan terhadap
segala bentuk perampasan tanah.

Kami juga mengajak kepada para cendikiawan, budayawan, agamawan, professional agar
mengutuk keras dan melawan segala bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara
sistematis oleh pemerintah dalam melakukan perampasan tanah.

Untuk itu, Kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia menuntut :

1. Menghentikan Segala Bentuk Perampasan Tanah Rakyat dan Mengembalikan Tanah-Tanah

2. Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati sesuai dengan Konsitusi 1945 dan UUPA 1960
3. Tarik TNI/Polri dari konflik Agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam

melawan perampasan tanah.
Melakukan Audit Legal dan Sosial Ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU)
4.
Perkebunan, Hak Guna Bangunan (HGB), SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik kepada Swasta dan
BUMN yang telah diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat.
5. Membubarkan Perhutani dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat, penduduk
desa, masyarakat adat dalam mengelola Hutan.
6. Pengelolaan sumber-sumber alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan
mensegerakan UU PA-PSDA sesuai amanat TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
7. Penegakan Hak Asasi Petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi
Petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat tani.
8. Penegakan Hak Masyarakat Adat melalui Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan
Hak Masyarakat Adat
9. Pemulihan Hak dan Wewenang Desa dengan segera menyusun RUU Desa yang bertujuan
memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam bidang ekonomi,
politik hukum dan budaya.
Penegakan Hak Asasi Buruh dengan Menghentikan Politik Upah Murah dan Sistem Kerja
10.
Kontrak, Out Sourcing dan membangun Industrialisasi Nasional. Bentuk Undang-undang
yang menjamin hak-hak Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya
11. Penegakan Hak Asasi Nelayan Tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan
tradisional dengan mengesahkan RUU Perlindungan Nelayan, Menghentikan kebijakan
impor ikan dan privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Pencabutan sejumlah UU yang telah mengakibatkan perampasan tanah yaitu : UU No.25/
2007 Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, UU 7/2004
Sumber Daya Air, UU 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/
2009 Minerba, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Demikian Pernyataan Sikap ini

Koordinator Umum Aksi:

Agustiana / 085223207500

Juru Bicara Sekber:

1. Henry Saragih 0811655668
2. Idham Arsyad 081218833127
3. Rahmat Ajiguna 081288734944
4. Berry N Furqon 08125110979
5. Abdon Nababan 0811111365

Sekretariat Sekber:
WALHI: Jl. Tegalparang Utara 14, Mampang-Jakarta Selatan 12790 | T/F +6221 79193363/7941673

Anggota Sekber

Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Pasundan (SPP),
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Serikat Petani
Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Tani Nusantara (ASTANU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Badan Perjuangan
Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Hijau Indonesia
(SHI), Petani Mandiri, Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), Serikat Petani Merdeka (Setam- Cilacap), Rumah
Tani Indonesia (RTI), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Pekerja Tekstil Buana Groups (SPTBG), Sawit
Watch, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
(KpSHK), HuMA, RACA, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Pusaka Indonesia, Bina Desa,
Institute Hijau Indonesia, JKPP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KONTRAS,
IMPARSIAL, IHCS, ELSAM, IGJ, Parade Nusantara, Koalisi Anti Utang (KAU), Petisi 28, ANBTI, REPDEM, LIMA,
Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formada NTT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), PB
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia
(FPPI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND),
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Front Aksi Mahasiswa (FAM Indonesia),
LSADI, SRMI, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Gabungan Serikat Buruh
Independent (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek
(FPBJ), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI-Tangerang), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia
(ATKI), , KPO- PRP, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (PERGERAKAN), Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI), Komite Serikat Nasional (KSN), INDIES, SBTPI, Gesburi, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ),
GMPI, SBTNI, Punk Jaya, PPMI,Perempuan Mahardika, SPTBG, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
Konferderasi Serikat Nasional (KSN), Indonesian Corruption Watch (ICW).

Comments

  1. REVOLUSI AGUSTUS HANYA BERUMUR 20 TAHUN DAN HANCUR JADI DEBU DENGAN CONSENSUS WASHINGTON DAN CONFRENSI GENEWA 1967
    Oleh : Fadli Kaukibi, SH. CN

    Sistem ekonomi liberalisme pasti melahirkan over produksi dan resesi yang menjurus tindakan perebutan Lebensraum (perebutan sumber ekonomi, sumber daya alam dan pemasaran), perang adalah hal yang wajar dan menjadi anak kandung liberalis demi kepentingan tindakan eksploitasi dalam upaya invasi pengembangan labensraum.
    Kebijakan negara penganut ekonomi liberalis menimbulkan resesi dunia pada tahun 1912 dan 1938 dan untuk memenuhi kebutuhan negara liberalis dan Imperialis terjadilah perebutan Labensraum yaitu Perang Dunia (PD) I dan Perang Dunia II.
    Akhirnya korban dan kehancuran dialami negara negara imperialis (Eropa).
    Kemudian setelah PD II 1945 atas inisiatif negara AS maka diadakan pertemuan di Washington untuk membuat consensus antar negara imperialis guna memecahkan keruwetan perang dalam ajang perebutan Lebensraum antar negara imperialis (tidak termasuk Rusia).
    Untuk tujuan itu Washington Consensus menetapkan Indonesia sebagai ’Objek Kunci Solusi’ memecahkan problema keruwetan dunia kapitalis, negara-negara imperialis. Indonesia dimata negara penganut liberalis Imperialis sangat memenuhi syarat karena faktor obyektif alamiah yaitu secara ekonomi kondisi alam Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan cukup besar untuk dibagi oleh negara kapitalis.
    Sumber energi dan hutannya sangat asli dan tanahnya sangat subur, secara geografis letaknya sangat strategis ditengah khatulistiwa. Selanjutnya jumlah penduduknya ramah dan mudah diarahkan sehingga sangat potensi sebagai kantong tenaga kerja murah dan faktor subyektif politiknya hanya sedikit pembenahan dan perlu diciptakan agar kondusif menerima tujuan consensus Washington terutama meredam sebahagian kecil kaum sosialis Agama dan sosiali Komunis yang anti Kolonialis dan Imperialisme, karena Indonesia sangat luar biasa dan sangat memenuhi syarat dan selera untuk menjadi ajang perebutan dan bagi-bagi lebensraum negara kapitalis imperialis maka sampai terlontar pernyataan Presiden Amirika Serrikat (AS) Eisnhower: “AS boleh kehilangan Vietnam dan Kamboja, tetapi AS tidak boleh kehilangan Indonesia. Presiden Richacd Nixon berkata: ”Bagi AS kehilangan Vietnam adalah kekalahan terbesar yang pernah dialaminya, tetapi mendapatkan Indonesia adalah hadiah terbesar yang pernah di dapatkan AS.
    Syarat obyektif alamiah sudah terpenuhi tetapi kondisi politiknya belum sepenuhnya memenuhi harapan AS antara lain; Indonesia memiliki politisi yang haluannya anti Liberalis, anti Imperialis dari Kelompok Nasionalis, sosialis agama dan sosialis komunis dan bahkan Presiden Soekarno membentuk Nasakom dan membangun kubu NEFO melawan OLDEFO, Soekarno membangun politik dunia baru (to build world anew) dan dekat dengan Blok Timur, Tahun 1959 menasionalisasikan beberapa Perusahaan Asing, Agustus 1965 membuat kebijakan mencabut UU Penanaman Modal Asing. Hal ini jelas membuat gerah kaum imperialisme.
    Untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif mendukung kepentingan dan tujuan consensus Washington maka Kapitalis Dunia/Polisi Dunia mengatur skenario perjalanan politik Indonesia. Pertama, menggunakan Aksi Militer I dan II menuju diplomasi Renville, KMB dll. Kedua, menyingkirkan, menghancurkan unsur sosialis komunis yang berpengaruh di Militer, Partai dan Pemerintahan. Ketiga, menskenariokan KUDETA KLANDESTIN G.30.S (Kudeta Palsu) untuk menaikkan Penguasa Baru. Keempat, melaksanakan Penghancuran dari dalam dengan Politik Fitnah dan Adu Domba untuk menerapkan strategi handal CIA ’Menjerat sekaligus dua burung dengan satu sangkar, dan menyerang musuh dengan senjata musuh (teori perang tidak terbuka ala USA/CIA ‘PRE-AMPTIVE WAR )’. Skenario sangat besar ini ternyata berjalan sangat sukses, berhasil direalisasikan hanya tak sampai satu bulan, Negara Kapitalis tanpa menggunakan senjata telah berhasil menciptakan pembantaian antara Komunis oleh kelompok Nasionalis dan Sosialis Agama dengan isu dua kata yaitu; ’Komunis Atheis’, (padahal di Vietnam dan Thailand cukup banyak Madrasah dan Mesjid berlambang Palu Arit apakah itu Atheis dan Pengurus Partai Komunis bukan serta merta Atheis). Selanjutnya menjadikan Soekarno menjadi Tahanan Politik.
    Akhirnya Soekarno digantikan dengan Penguasa Baru yang berkiblat ke Eropa dan menjadi Penganut Neo Liberal dan tunduk pada kepentingan Kapitalis dan Negara-Negara Imperilasi. Hal ini ditandai dan ditetapkan pada Confrence Genewa 1967 yang intinya anatara lain; Wilayah Indonesia harus terbuka bagi Sistem Ekonomi Neo Liberalisme, Wilayah Indonesia harus bisa menjadi lahan membagi-bagi “Lebensraum” antara modal –modal Raksasa Dunia Secara Damai melalui pemberlakuan kembali UU Penanaman Modal Asing, Indonesia harus menghentikan Nasionalisasi Perusahaan Asing dan terapkan Pivatisasi dan Divestasi. Adapun bentuk bagi–bagi kue lebensraum itu yaitu Free Port mendapat Gunung Tembaga di Irian Barat, Konsorsium Eropa dapat Nikel di Irian Barat, Alcoa dapat bauxite di Riau, Bangka Blitung, sekelompok perusahaan Amereika, Jepang, Perancis mendapat hutan tropis di Sumatera, Kalimantan dan Irian Barat. Sebelumnya Amerika ,Inggris dan Belanda sudah menguasai minyak dan gas bumi di Segitiga Emas (The Black Gold Triangle) yaitu garis yang menghubungkan Lhok Seumawe Aceh–Bontang (Kaltim) Tangguh Irian Barat keselatan Cepu (Jateng).
    Nyata Confrence Genewa mengukuhkan Indonesia sudah dalam cengkraman kuku Neo Liberalisme, terjerat hutang dan bunga-bunga, Jhon Perkins pembujuk hutang menyatakan “Indonesia akan terus hutang dan hutang lagi dan tak mungkin melunasinya.
    Revolusi 17 Agustus 1945 adalah semangat membela kehormatan Ibu Pertiwi . Jika bumi air (di atas bumi dan diperut bumi selaku ibu pertiwi) sudah dihisap dan di sewa serta dijual pada asing oleh Penguasa (ayah) maka bagaimana nasib anak negeri kedepannya. Apakah kita benar–benar merdeka, masih adakah kehormatan kita, Ibu Pertiwi kini menangis menyusui anak asing ,anak negeri hidup dengan hutang dan terlihat anak negeri jalan menuju perbudakan dunia (The Road To Serfdom). Bagaimana Pemerintah melepaskan diri dari Hutang LN sementara Korupsi menjamur. Naif Kini tinggal Debu Revolusi Agustus. Selanjutnya kemana elit politik membawa negeri ini ? (Penulis juga Ketua LSM Dewan Pemberdayaan Pengembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia ( LSM DPPE RI SUMUT )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *