<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

MIFEE, kependekan bahasa Inggris untuk Estat Pangan dan Energi Terpadu Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate) disebut-sebut bermakna sangat strategis bagi keamanan persediaan pangan dan cadangan energi Indonesia.


Proyek yang menelan 1,6 juta hektar itu diharapkan akan menghasilkan jutaan ton beras, jagung, kacang-kacangan, daging sapi, gula dan seterusnya. Cita-cita yang begitu muluk itu ternyata membuat orang tutup mata terhadap masalah besar yang sekarang sudah dihadapi oleh warga Merauke yang tanah mereka tertelan proyek MIFEE ini.


MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate bisa dikatakan merupakan mega proyek ambisius pemerintah Indonesia. Slogannya adalah bagaimana Indonesia bisa memberikan makan dunia. Proyek ambisius ini mencakup lahan seluas 1,6 juta hektar yang ingin disulap menjadi sebuah wilayah agribisnis. Harapannya bisa menghasilkan pangan yang bisa diekspor keluar negeri. Dengan kata lain, MIFEE berorientasi ekspor.

 

Dalam proyek MIFEE ini dikabarkan sudah ada 36 investor yang tertarik untuk menanamkam modal. Sebanyak 13 investor merupakan pemodal asing, 10 di antaranya menanamkan modal senilai Rp18,19 triliun. Sementara yang lainnya merupakan pemodal dalam negeri.

Riset dan pengamatan berbagai pihak, terutama NGO, terhadap proyek MIFEE ini telah mengidentifikasi beberapa masalah sbb :

  1. Proyek yang mencapai 2 juta ha tanah-tanah masyarakat adat ini telah berdampak dan akan terus mengancam keberadaan hak-hak masyarakat adat.

  2. Selain itu dilaporkan juga ekspansi tersebut akan merambah dan menggusur tanah-tanah masyarakat adat untuk mendukung kelapa sawit, pembalakan kayu akan menyebabkan membludaknya para pekerja dari luar bukan penduduk setempat, dan semakin mempertaruhkan masa depan mereka, menghilangkan berbagai pilihan sumber penghidupan dan menghancurkan ekonomi tradisional mereka. Kenyataan ini akan membuat masyarakat adat Marind (khususnya) dan masyarakat adat Papua secara umum akan terdesak dan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

  3. Aktifitas-aktifitas perambahan di lahan yang direncanakan didukung oleh Negara pihak dan menikmati perlindungan dari tentara Indonesia.

  4. Pengambilan keputusan mengenai eksploitasi sumber daya alam masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan dikontrol oleh undang-undang nasional yang mengabaikan masyarakat adat, kendati sudah ada undang-undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 yang dimaksudkan untuk desentralisasi pengambilan kebijakan atas berbagai permasalahan yang dijabarkan kepada tingkat provinsi dan yang belum dilaksanakan karena peraturan turunan tidak ada.

  5. Diduga sebagian besar wilayah MIFEE diklasifikasikan sebagai “hutan” dan dibawah Kementerian Kehutanan yang diduga menafsirkan Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 semakin membatasi hak-hak masyarakat adat.

  6. Telah terjadi manipulasi atas masyarakat oleh para investor dan pejabat-pejabat Negara untuk mendapatkan tanda-tangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum membuktikan sertifikat hak atas tanah adat.

 

 

Proyek MIFEE telah mendapatkan tanggapan dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB melalui surat yang dikirimkan kepada pemerintah Indonesia melalui Duta Besar, Utusan Tetap Indonesia di Genewa. Dimana salam satu komisi PBB ini meminta kepada pemerintah Indonesia untuk :

 

  1. Mempertimbangkan mengundang Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat.

  2. Bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah-masalah ini, dalam sidang Komite mendatang dilaksanakan di Genewa dari tanggal 13 Februari sampai 13 Maret 2012.

  3. Menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut, sebelum tanggal 31 Januari 2012.

 

 

Menanggapi respon PBB terhadap proyek MIFEE ini, koalisi NGO mendesak Pemerintah Indonesia agar MENGHENTIKAN SECARA TOTAL SETIAP AKTIVITAS YANG BERKAITAN DENGAN PROYEK MIFEE DAN MENGUNDANG PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG SITUASI HAM DAN KEBEBASAN DASAR MASYARAKAT ADAT UNTUK MENINJAU PROYEK MIFEE TERSEBUT SEBELUM AKHIR TAHUN 2011.

 

Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan untuk dipublikasikan segera.

 

Terima Kasih

 

Jayapura, 12 Oktober 2011

 

Foker LSM Papua

Sawit Watch

Green Peace

SKP Jayapura

Walhi

Sorpatom

 

 

Comments

  1. Hi admin, I?m also itserented in this. (Take a look at the latest post on my site for details.) This was a really interesting read, you have definitely given me some food for thought!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *