21 Maret, 2011

Pontianak – Satu perkebunan kelapa sawit baru yang sedang dikembangkan di Indonesia di Kalimantan Barat telah menyerahkan lahan kepada masyarakat yang perusahaan dapatkan dari pemerintah. PT Agro Wiratama, salah satu anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan anak perusahaan kelompok Musim Mas, setuju untuk melepaskan lebih kurang lebih 1.000 ha dari 9.000 ha lahan dalam izin lokasi kembali ke masyarakat, setelah berbagai desakan oleh wakil masyarakat dan LSM.


Dalam hal pola pembangunan dimana tercatat jutaan hektar perkebunan kelapa sawit skala besar telah dikembangkan tanpa persetujuan dalam masyarakat pemilik lahan, ini adalah terobosan yang baik”, kata Marcus Colchester, Direktur kelompok hak asasi manusia internasional, Forest Peoples Programme. “Kami melihat rencana PT Agro Wiratama untuk membuka daerah tersebut pada website RSPO dan sempat mengingatkan mitra kami di Kalimantan”.


‘Prosedur Penanaman Baru RSPO’ mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO  mengumumkan rencana untuk membuka lahan atau kebun baru. Tujuan prosedur baru ini adalah untuk memastikan bahwa persyaratan sosial dan lingkungan RSPO benar-benar diperhitungkan sebelum kegiatan pembukaan lahan dapat dimulai. Dalam hal ini, Lembaga Gemawan mampu mengingatkan masyarakat setempat atas apa yang sedang diusulkan, membuka diskusi dengan pemerintah daerah, perusahaan dan RSPO serta kemudian membantu masyarakat dalam rangkaian perundingan tersebut.

Kami sangat senang tanah kami aman sekarang, karena sekarang kami telah mendapat kesempatan untuk membuat pilihan tentang masa depan kami. Kami sekarang mendesak semua pihak lain yang terlibat dalam keputusan ini untuk menghormati pilihan masyarakat”, kata Kamarudin, salah satu tokoh masyarakat Kuayan.


Laili Khairnur, Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalbar mencatat bahwa diperlukan bantuan dari beberapa LSM untuk memastikan hasil yang adil. Untuk itu diperlukan pengerahan dukungan dari masyarakat, pemetaan penggunaan lahan dan klaim tanah serta serangkaian pertemuan dengan pemerintah daerah dan perusahaan untuk dapat mencapai hasilnya. Said Laili:

Masyarakat tidak bisa ditinggalkan sendirian dalam perjuangan mereka, karena mereka kekurangan informasi yang mereka sangat perlukan tentang rencana pemerintah dan perusahaan. Dalam hal ini kesungguhan dan dukungan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk perjuangan masyarakat. Kami berharap dalam kasus-kasus tanah dalam perusahaan lain yang menjadi anggota RSPO juga akan menanggapi dengan cepat saat LSM dan masyarakat mengangkat masalah seperti ini”.


Pengurangan areal izin lokasi tersebut dituangkan resmi oleh Bupati dan masyarakat diberitahukan mengenai pengurangan tersebut dengan lengkap minggu lalu.


Masyarakat kami telah lama berusaha semampu kami untuk menolak masuknya perusahaan sawit di desa kami. Kami percaya kami sudah merasa cukup dengan kayu, karet dan sawah yang kami punya saat ini”, kata Azim Kitung, Kepala Desa Mekar Jaya.

Menurut Salman, Koordinator KONTAK Rakyat Borneo, salah satu LSM yang membantu masyarakat:

Terdapat 19 perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sambas, 17 diantaranya anggota RSPO, mereka adalah anak perusahaan Duta Palma, Gandaerah Hendana, Musim Mas, Wilmar International, Sampoerna Agro, Indofood Agri, Tanjung Rhu. Kami mendesak RSPO untuk menerapkan prosedur yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang bersangkutan”.


Di bawah standar RSPO, perusahaan-perusahaan wajib menghormati hak-hak ulayat masyarakat lokal dan masyarakat adat dan tidak boleh mengambil tanah mereka tanpa persetujuan ‘bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka sebagai pemilik. Sayangnya, hukum dan administrasi pertanahan Indonesia tidak mengakui sebagian besar hak masyarakat atas tanah, sehingga izin-izin lokasi seringkali diberikan kepada perusahaan meskipun tumpang tindih dengan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan penting bagi keanekaragaman hayati. Menurut Badan Pertanahan Nasional tercatat 3.100 konflik lahan diseluruh Indonesia antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal.


Norman Jiwan, Kepala Departemen Insiatif Mitigasi Resiko Sosial dan Lingkungan, Sawit Watch, menegaskan:

Sebenarnya, apa yang sangat diperlukan adalah reformasi hukum sehingga hak atas tanah masyarakat diakui dan dilindungi. Sementara saat ini kita masih sangat tergantung pada standar sukarela untuk mencoba agar hak-hak masyarakat dihormati, tetapi Negara harus sesuai dengan norma-norma internasional hak asasi manusia daripada membiarkan setiap situasi diselesaikan berdasarkan kasus semata-mata. Dalam kasus ini, begitu masalah diangkat, Musim Mas telah bertindak cepat secara bertanggung jawab, tapi sayang tidak semua perusahaan mau melakukannya”


Keterangan lebih lanjut:

Laili Khairnur, Gemawan: +6281345225232

Norman Jiwan, SawitWatch: + 62 81315613536

Salman, Kontak Rakyat Borneo: +6281345118023

Marcus Colchester, Forest Peoples Programme: + 44 1608 652893

Informasi latar belakang www.forestpeoples.org

 

 

Kirim Komentar


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
    Berita Terbaru
    04-04-2014 | 12:42 WIB

    SURAT TERBUKA Dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Sawit Watch (SW) Kepada ...

    Kirim SMS dengan format :
    • - PIK [spasi] PESAN
    • - SW [spasi] PESAN
    kirim ke : 082111122334


      Data SMS Selengkapnya

    Donasi