KADO INDAH UNTUK PETANI INDONESIA

Bogor, 26 september 2011

Dalam diskusi terbatas di Café Daun, Cikini, Jakarta, membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara permohonan Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Abet Nego Tarigan (direktur eksekutif Sawit Watch) mengatakan, “ Kita patut bersyukur atas putusan arif yang diambil oleh majelis hakim MK. Ini membuktikan bahwa rasa kemanusiaan dan keadilan belum mati di republik ini.”

Dalam putusannya atas permohonan empat masyarakat adat, yang pernah menjadi korban pasal 21 dan 47 UU Perkebunan tersebut  menyatakan,”Mengabulkan permohonan para Pemohon; pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

 

Uji material yang dimohonkan empat petani tradisional tadi berangkat dari pengalaman Japin (asal desa Silat Hulu) dan Vitalis Andi (desa Mahawa, Ketapang, Kalimantan Barat),  Sakri (asal Desa Soso, Blitar, Jawa Timur) dan Ngatimin alias Keling (Desa Pergulaan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara) yang dijatuhkan hukuman pidana ketika mempertahankan lahan adat dan hak kelolanya dari perampasan  perusahaan perkebunan sawit. Dalam Pasal 21, UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.” Sedangkan pasal 47 mengatur ancaman pelanggar terhadap pasal 21 dapat dipidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Koordinator PILNET (public interest lawyer network) yang menjadi kuasa hukum pemohon, Wahyu Wagiman, menanggapi putusan tersebut mengatakan,” Rumusan pasal 21 dan pasal 47 dalam Undang-Undang Perkebunan itu disusun secara samar-samar dan tidak jelas juga tidak rinci. Terutama mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Hal ini mengakibatkan setiap upaya dan usaha yang dilakukan ole setiap orang dalam mempertahankan dan memperjuangkan haknya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, terutama bila dikaitkan dengan dua pasal tersebut.”

Menurut catatan Sawit Watch, hingga tahun 2011 ini telah terjadi 660 lebih konflik antara masyarakat adat dan petani terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berpotensi dikenai tuduhan pidana dengan menggunakan dua pasal keramat yang uji-materialkan tersebut. Bahkan menurut Abetnego Tarigan, sejak lahirnya UU Perkebunan tahun 2004, Sawit Watch sudah mengajuan keberatan ke DPR soal aturan hukum yang sangat mengistimewakan dan melindungi perkebunan sawit skala besar tersebut.

Lebih lanjut Abetnego mengatakan,” Putusan ini jelas mengisyarakatkan pentingnya perlindungan hak konstitusi warga Negara yang sejak awal seakan-akan dirancang untuk dihilangkan. Kepentingan siapa sebenarnya yang dijaga dan diistimewakan oleh para pembuat kebijkan di Indonesia? Dan ada berapa banyak produk hukum yang sudah dihasilkan yang berpotensi memarginalkan hak konstitusi warga Negara? Ke depan banyak pihak harus mencermati hal ini agar tidak berulang lagi.”

“Sekali lagi kita patut bersyukur, putusan MK atas judicial review pasal 21 dan 47 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan merupakan kado indah untuk petani di hari tani ini. Selamat untuk Petani Indonesia. ”, pungkas Abetnego, mewakili Lembaga yang teribat aktif dalam pengajuan judicial review terhadap UU Perkebunan ini.

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Sawit Watch di nomor (0251)  8352171 atau fax ke (0251) 8352047 atau jefri saragih di nomor 081320062233

Comments

  1. makasi Kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas bnanuantya dalam penerimaan Proyek jalan rabat beton sepanjang 1.000 m. kami atas nama Kelompok Tani Sari Luwih Mertajati dgn alamat Br.Dinas Witajati,Ds Selat,Kec.Sukasada,Kab.Buleleng ,hal tsb masih dalam pelaksanaan pengerjaan Terima kasih. ( Ketut Nara E-mail )

  2. menurut saya pemerintah dapat memberikan 40% lahan sawit kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan diberikan tunjangan modal yang cukup atau kredit usaha rakyat perkebunan

  3. perlunya pendekatan dengan masyarakat, bukan saja jadi penjajah didaerah, dapat membantu masyarakat, menaikan upah yang layak terutama buruh serta dapat memberikan fasilitas sesuai dengan SOP yang perusahaan, masyarakat buruh bukan budak pekerja yang perlu diberikan santunannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *