Hentikan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kabupaten Paser Untuk Selamatkan Masyarakat Adat Dan Petani Kelapa Sawit Yang Sudah Ada

 

Pemerintah kabupaten paser di Kalimantan timur telah menginisiasi pembangunan perkebunan kelapa sawit sejak 1982 dan hingga saat ini pemerintah terus mencanangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola-pola kemitraan dan program nasional revitalisasi perkebunan. Lahan yang masih tersisa akan di konversikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sekitar 30.000 ha kawasan budidaya non kehutanan di kabupaten paser yang akan di persiapkan untuk pembangunan perkebunan. Saat ini, luasan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Paser sekitar 99.000 ha. Tanpa kita sadari, sudah sekitar 40 perusahaan perkebunan di kabupaten paser yang memiliki perkebunan besar dan satu di antaranya adalah perusahaan milik asing.

Dengan luasan lahan yang sempit, tentunya akan memberikan tantangan bagi kawasan-kawasan lindung yang menjadi tumpuan hidup masyarakat kabupaten paser. selain tantangan itu, petani kelapa sawit yang sudah beritegrasi dengan perkebunan besar, akan merasakan persoalan ekonomi politik dari perluasan perkebunan besar.

Dengan melihat laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di kabupaten paser, dapat kita lihat sejak tahun  tahun 2005, luas kebun kabupaten paser 67.000 ha dan saat ini meningkat sampai 99.000 ha perkebunan kelapa sawit. Pembukaan perkebunan selama 3 tahun terakhir sejumlah hamper 30.000 ha yang luasannya hamper sama dengan sisa kawasan untuk budidaya saat ini. Minat investasi di sector perkebunan sangat tinggi dan tidak di imbangi dengan kawasan untuk menampung minat investasi tersebut. sekitar 40 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten paser, menunjukkan minat investasi tersebut. dampaknya ke depan jika pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan laju ekspansi dan tidak mampu memberikan proteksi bagi petani kelapa sawit dalam pola skema, kawasan-kawasan kelola milik masyarakat akan di kelola investasi perkebunan besar dan petani kelapa sawit akan mengalami dilemma persoalan kemitraan yang sangat serius.

Melihat persoalan di level petani kelapa sawit, perusahaan perkebunan menerapkan pola skema yang tidak memberikan keuntungan bagi petani dari sisi ekonomi, politik dan kultur petani. Dari seluruh perusahaan perkebunan sawit di kabupaten paser, hamper seluruhnya menerapkan pola manajemen satu atap, yang seluruh kebun milik petani dan manajemen pengelolaan akan di kelola oleh perusahaan. Akan lebih berdampak lagi, jika tidak di ikuti dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas perusahaan mitra kepada petani sawit. Selain itu, tidak memberdayakan petani yang tergabung pola skema satu atap untuk mengetahui manajemen pengelolaan kebun karena di monopoli pengelolaannya oleh perusahaan dan tidak memiliki posisi yang setara. Petani dalam pola skema satu atap ini, akan menanggung beban kredit yang cukup tinggi. SPKS Paser menghitung, sekitar Rp. 240. Juta hutang petani untuk memperoleh kebun 2 ha dengan pokok kredit 80. Juta rupiah untuk satu kapling dan bunga bank komersil yang tinggi. Dari dinamika ini akan meberikan kontribusi bagi ketidakstabilan perkebunan di kabupaten paser di tengah pemerintah tengah mempromosikan perkebunan tersebut. pemerintah hanya memperhitungkan tingkat produksi, namun lupa mempertimbangkan aspek social budaya petani kelapa sawit.

Beberapa perusahaan yang ada juga tidak memiliki pabrik pengelolaan CPO, sehingga kondisi pabrik terus antrian dan harga TBS rendah. Pemerintah kabupaten paser juga tidak melihat ini sebagai persoalan penting yang mana terdapat kerugian di petani kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa, perusahaan perkebunan yang membuka investasi perkebunan di kabupaten paser hanya “asal terima” tanpa mempertimbangkan persoalan jangka panjang dan syarat kepentingan politis elit.

Di masyarakat adat yang sudah asyik mengelola kawasan wilayah kelola dengan memanfaatkan sumberdaya hasil hutan sedang mengalami proses transisi di mana beberapa perusahaan sudah mulai melakukan sosialisasi pembangunan perkebunan besar. Kawasan hutan dan kawasan kelola milik masyarakat akan menjadi ancaman yang di lahirkan dari ijin-ijin lokasi perkebunan yang secara ekonomi, budaya dan politik, kawasan tersebut memiliki posisi ekonomi social dan politik bagi masyarakat adat. Seperti misalnya di gunung mului dan kawasan budidaya non kehutanan lainnya yang sangat luas dan menjadi jantung sumber kehidupan masyarakat akan terancam alih fungsi jika pemerintah daerah yang tengah demam dengan liberalisasi tidak mengendalikan gempuran investasi perkebunan di kabupaten Paser.

Dengan beberapa hal yang terungkap tersebut di atas, kami WALHI DAN SPKS PASER meminta kepada pemda kabupaten paser,

  1. Pemerintah daerah harus memastikan untuk Tidak mengalihkan kawasan-kawasan kelola milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, karena akan berdampak degradasi social-ekonomi-lingkungan-budaya di masyarakat adat.
  2. Pola skema kemitraan yang di operasikan sekitar 40 perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten paser dengan pola manajemen satu atap tidak memberdayakan petani skema untuk mengetahui cara budidaya dan mengatur manajemen sendiri. Satu hal yang dapat di ambil dari pola skema satu atap adalah perusahaan memegang monopoli yang besar.
  3. Petani kelapa sawit terus di ajari dengan proses hutang dalam skema kemitraan tanpa ada proteksi dari pemerintah kabupaten paser untuk penyediaan sarana-sarana yang di butuhkan untuk memudahkan petani kelapa sawit untuk mandiri dan berdaya tanpa menanggung beban ekonomi tinggi dengan kredit perkebunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *