Di susun Berdasarkan kesepakatan petani kelapa sawit dan delegasi untuk RAT

Anggota Koperasi Prima Sehati yang bermitra dengan PT. Tribakti Sari Mas

Pengantar

Petani Kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Tribakti Sari Mas (TBS) telah berjuang sekian lama untuk mendapatkan hak-hak ekonomi yang layak dan keadilan. Di awal mula pembangunan perkebunan kelapa sawit yang di lakukan oleh PT. TBS, di sangka akan membawa keberuntungan secara materi, sosial dan budaya dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik.

Berbagai janji yang di lontarkan, sejahtera, makmur sentosa dan keadilan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari setelah berdirinya pohon-pohon sawit di atas tanah masyarakat adat dan tanah petani yang sebelumnya kebun karet. Kami menyadari, kami di bohongi dan kami juga menyadari janji-janji itu hanyalah cara mudah untuk mendapatkan tanah milik masyarakat.

Hingga saat ini, hampir seluruh petani kelapa sawit tidak merasa nyaman setelah kehadiran perusahaan kelapa sawit PT. TBS karena yang ada adalah perubahan dari keakrapan masyarakat menjadi konflik sesama, situasi dingin menjadi situasi yang panas , kesehatan menjadi banyak penyakit, kesunyian menjadi riuh dengan suara letusan senapan, kesenangan menjadi berkabung ibu Yusniar, kenyamanan menjadi ketakutan, kekayaan karena hasil Deres Karet menjadi miskin.

Beberapa hal di atas, adalah perubahan saat ini dan kami petani kelapa sawit adalah korban dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak adil dan tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki komitment untuk kesejahteraan petani mitra dan korban dari keburukan pengelolaan koperasi, tidak adanya tanggungjawab dan keras kepala membuat keputusan sepihak tanpa mendengar keluhan dan masukan petani mitra atau anggotanya.

Hal tersebut di atas, di tambah lagi dengan sikap pemerintah daerah terutama dinas koperasi dan dinas perkebunan yang lemah dalam mengawasi dan tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk petani kelapa sawit bahkan kami duga selalu mendukung dan bahkan menjadi orang terdepan membela koperasi dan perusahaan TBS. Begitu pula halnya wakil-wakil rakyat yang kami pilih, tidak juga melakukan apa-apa untuk memperjuangkan nasib kami dan pejabat tinggi kabupaten bupati hingga wakil, yang tidak membuat keputusan atau kebijakan yang tegas dan justru sangat lemah dalam menyelesaikan kasus petani kelapa sawit. Buktinya, kasus ini muncul sudah hampir 9 tahun lalu tetapi sampai saat ini 2010 tidak ada penyelesaiannya.

Akibatnya, kami memohon bantuan kepada kawan-kawan kami yang memiliki komitment yang sama yang bergerak di provinsi riau, yang bergerak dijakarta dan bergerak di sektor pasar CPO dan Bank-Bank internasional yang selama ini mendana perkebunan besar kelapa sawit. Kami sangat berharap, tuntutan kami dapat di penuhi oleh pemerintah yang selama ini kami percaya dan pilih beserta wakil rakyat dan memenuhi harapan seluruh perasaan kemiskinan dan kegelisahan petani sawit.

Kami sangat berharap, RAT ini dapat memenuhi tuntutan kami dan dapat mengakiri perubahan-perubahan buruk dari sunyi dan nyaman menjadi gelap dan ribut dengan letusan senjata. Menggantikan sikap kecongkakan dan kerobohan dengan sikap yang jujur bersih dan bertanggung jawab. menggantikan sikap memperkaya diri dengan sikap jujur bertaqwa dan menggantikan sikap yang tak beriman dan tidak memperhatikan yang lesu dan miskin menjadi sikap yang beriman dan memperhatikan sesama yang tak berpunya. Menggantikan sikap yang berpihak pada penguasa dan berpihak pada yang bayar menjadi sikap yang berpihak pada keadilan dan kebenaran.

Pertama; kebun-kebun petani kelapa sawit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah pembangunan perkebunan yang tepat dan kelayakan fisik kebun sebagaimana panduan yang di buat oleh direktorat jendral perkebunan.

a. akibat kelalayan, kemalasan, tidak ada tanggungjawab dan sewenang-          wenang    Koperasi, KONDISI TANAMAN kelapa sawit milik petani      seperti pohon sawit     tidak lengkap sebagaimana yang telah di atur      dengan 128 pohon sawit/ha.   KONDISI TANAMAN petani khususnya jumlah pohon sawit hanya berkisar 30     – 80 pohon sawit/ha. Dengan kondisi ini, tentu saja tingkat produksi berkurang,     dan harapan pemerintah untuk peningkapatan produktifitas tidak terpenuhi     dengan agenda optimalisasi produksi tandan buah segar. Dengan kelalayan,   kemalasan     ini tentu saja berujung pada berkurangnya pendapatan petani.   Contoh    konkrit adalah kebun petani di DESA SETIANG dengan luas kebun     236 ha    dan yang layak hanya 70 ha. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh kebun     di setiap desa.

b. akibat kelalayan, kemalasan, tidak ada tanggungjawab dan sewenang- wenang Koperasi, begitu banyak kebun petani kelapa sawit masih di penuhi dengan ALANG-ALANG, DI PENUHI DENGAN BATANG KAYU, TIDAK TERDAPAT PIRINGAN , TIDAK MEMILIKI TAPAK KUDA PADA KEBUN-KEBUN TIDAK DATAR, DAN MEMILIKI JALAN PRODUKSI ATAU JALAN PENGANGKUT BUAH YANG SANGAT BURUK.

Kedua; akibat kelalayan, kemalasan, tidak ada tanggungjawab dan sewenang-wenang koperasi, tingkat produksi tandan kelapa sawit milik petani sangat rendah. Kebun-kebun milik petani sawit tidak pernah di lakukan pemupukan secara rutin dengan periode 3 kali pemupukan setahun dengan NPK seperti pupuk urea, SP36, KCL dan lain-lain dengan sistem pemupukan tepat waktu, tepat musim dan tepat dosis. Akibatnya, begitu banyak pohon kelapa sawit jarang berbuah, daun-daun kelapa sawit  berkuning dan pertumbuhan batang KERDIL. Seharusnya, lahan bekas kebun karet yang saat ini sudah di tanam kelapa sawit sebaiknya di pupuk karena UNSUR HARA DALAM TANAH BERKURANG. Akibat kelalayan ini juga, prodksi tandan sawit rendah.

Ketiga; Koperasi tidak melakukan pengawasan atas pembangunan perkebunan yang di lakukan oleh PT. TBS. Akibatnya, kemungkinan kebun-kebun petani di tanami dengan bibit sawit yang tidak bersertifikat, bibit palsu, dan sistem pengerjaan atau penanaman hingga pembuatan lubang tanam dengan sistem asal jadi. Begitupun halnya, tidak ada penilaian fisik kebun petani setelah di tanaman menghasilkan atau jika terjadi kualitas kebun rendah untuk dilakukan perbaikan atau konsolidasi tanaman kelapa sawit.

Keempat; akibat kelalayan, kemalasan, tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang Koperasi, tanah yang telah di serahkan oleh masyarakat sekitar 12.500 ha hanya di bangun seluas 9000 ha dan yang produktif hanya 40 % dan sisanya banyak diserang oleh hama tanaman. Sebaiknya, sebagai kelembagaan petani yang memiliki peran keterwakilan dalam skema kemitraan harus memberikan dan melakukan penuntutan perbaikan kebun plasma milik petani sehingga memiliki hasil yang baik dan petani dapat sejahtera.

Kelima; pengajuan serta penggunaan kredit petani kelapa sawit tidak di lakukan secara transparan. Koperasi dan juga PT. TBS tidak menginformasikan secara terbuka kepada anggota petani yang bermitra tentang satuan biaya kredit pembangunan kebun kelapa sawit, bung bank dan beban kredit yang di tanggung oleh petani kelapa sawit. Seharusnya, di awal pembangunan kebun sawit, perusahaan sebagai avalis harus menyampaikan secara terbuka kepada petani tentang besaran akad kredit dalam pembangunan kebun serta bunga bank yang akan di tanggung oleh petani sawit.

Hingga saat ini, petani tidak pernah mengetahui satuan biaya pembangunan kebun dan sejauh mana penggunaan kredit tersebut untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Karena menurut kami, adanya kredit pembangunan kebun adalah hasil dari penyerahan tanah milik petani yang kemudian di lakukan pengurusan sertifikat yang kemudian sertifikat tersebut di anggunkan kepada pihak BANK untuk mendapatkan dana pembangunan dan pemeliharaan kebun. Petani kelapa sawit memiliki hak, ketika kredit yang di berikan oleh BANK tersebut tidak di gunakan sebagaimana baiknya untuk pembangunan kebun. Kondisi kebun yang kurang baik, menggambarkan bahwa   ada penyelewengan kredit milik petani yang di lakukan oleh PT. TBS dan KOPERASI dalam pembangunan dan pemeliharaan kebun milik petani sawit. Kami memiliki hak untuk bertanya di sebabkan, dana kredit tersebut berasal dari anggunan sertifikat milik petani dari tanah yang telah di serahkan dan yang menanggung kredit tersebut adalah petani kelapa sawit.

Ketujuh; akibat kelalayan, kemalasan, tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang Koperasi, melakukan secara sepihak merubah MOU atau perjanjian kerjasama dengan perusahaan TBS yakni dengan mengalihkan MOU Pantai tahun 1997 dengan MOU PLUS tahun 2008. MOU tahun 1997 adalah MOU yang sangat demokratis di mana ada pelibatan masyarakat dan terdapat partisipasi petani anggota. Isi perjanjiannya di sepakati oleh petani. Namun MOU tahun 2008 di lakukan secara sewenang-wenang oleh KUD dengan membuat secara sepihak. Keenam; sejak pembangunan kebun yang di lakukan oleh PT. TBS tidak menggambarkan akan pembukaan lapangan pekerjaan dan menurunnya angka pengangguran penduduk. Kami mencatat, hanya sekitar 5 % dari masyarakat yang di rekrut untuk menjadi tenaga kerja. Artinya, pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti yang sering di janjikan oleh pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan tidak terbukti membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

MOU tahun 1997, memenuhi masih mengangdung unsur pengelolaan kebun PIR dengan POLA KKPA di mana ada penyerahan kebun kepada petani kelapa sawit yang sesuai dengan standar kelayakan kebun. Sementara MOU tahun 2008, menguntungkan bagi perusahaan kebun dan merugikan petani kelapa sawit karena harus menanggung kredit dalam jangka waktu yang panjang bahkan hingga masa peremajaan kebun sawit. Kami menduga, pengalihan perjanjian ini untuk menutup kesalahan, kemalasan dan tidak tanggungjawab Nya koperasi dan PT. TBS.

Kedelapan; efektifitas pelayanan KOPERASI dan Efektifitas kerja KOPERASI. Dengan pengurus yang tidak memahami perasaan petani kelapa sawit akan kesejahteraan dan letak kantor koperasi, memberikan kontribusi bagi ketidakefektifan pelayanan koperasi kepada aggotanya. Perlu kami ingatkan adalah, pengurus koperasi yang efektif adalah petani yang memiliki kapling kebun, dan hidup dalam lingkungan petani kelapa sawit. Lebih-lebih, koperasi bukan di miliki oleh pejabat atau mantan pejabat yang kami nilai tidak memiliki paham yang sama dengan mayoritas petani kelapa sawit.

Dengan ketidakefektifan ini, berpengaruh bagi tidak majunya kehidupan petani kelapa sawit.

Kesembilan; dengan kelalayan, kemalasan, tidak tanggungjawab dan sewenang-wenang KOPERASI, telah melakukan semena-mena menghilangkan HAK ANGGOTA. Contoh konkrit adalah di desa Lubuk Ramo, sebanyak 314 KK di hilangkan hak keanggotaan oleh KOPERASI dengan cara sesuka hati. Begitupun halnya menetapkan anggota koperasi. Bahkan koperasi menetapkan nama anggota koperasi yang berada di luar PUCUK RANTAU sebanyak 138 orang dan sebagian di antaranya adalah pejabat kabupaten, mantan pejabat, politisi hingga istri pejabat. Sementara petani/ masyarakat yang seharusnya menjadi anggota koperasi atau mendapatkan kapling kelapa sawit namun tidak mendapatkan kapling kelapa sawit adalah sebanyak 84 orang. Padahal, status anggota paling tidak harus memiliki kriteria atau orang/ petani yang sebelumnya menyerahkan lahan bagi perusahaan atau tanah untuk plasma.

Koperasi tidak mengedepankan hak-hak masyarakat atau anggotanya, justru mengedepankan hak penguasa lokal terlebih dahulu dan menjauhkan hak-hak masyarakat. Kami juga menduga, dengan keberadaan nama-nama pejabat sebagai anggota koperasi hanya sebagai penjaga keamanan investasi PT. TBS dan penjaga koperasi. Sehingga pantas saja, persoalan petani kelapa sawit yang tidak mendapatkan keadilan, tidak kunjung selesai hingga saat ini. Kesalahan koperasi dan PT. TBS di lindungi oleh nama-nama pejabat. Tetapi dengan kebenaran dan keyakinan kami, petani kelapa sawit tidak takut menangtangi rintangan. Hingga ujung dunia pasar CPO sebagai sasaran penjualan PT. TBS pun kami akan berjuang hingga ujung sana dan tidak akan takut dengan siapapun. Karena kami yakin ALLAH bersama kebenaran dan ALLAH berada dalam HATI ORANG MISKIN dan di perlakukan tidak adil.

Kesepuluh; dengan kelalayan, kemalasan, tidak tanggungjawab dan sewenang-wenang KOPERASI, Melakukan penjualan aset KOPERASI berupa 4 unit mobil dengan tanpa sepengetahuan anggota. Seharusnya, aset-aset koperasi di dokumentasikan dan tidak melakukan jual beli sesuka hati tanpa sepengetahuan koperasi. Sehingga kami menilai, koperasi telah banyak melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri dengan melupakan kesejahteraan anggota koperasi.

Kesebelas; hasil kebun milik petani mitra tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawapan yang di buat oleh koperasi.

Keduabelas; pengurus koperasi melakukan pelecehan terhadap keputusan bersama pemerintah melalui pembatalan secara sepihak perjanjian untuk RAT tanggal 23 mei 2010.

ketigabelas; selama di bangunnya PT. TBS dan praktek buruk yang di lakukan oleh KOPERASI telah membuat tingkat kriminalisasi bagi petani kelapa sawit meningkat. Kami mencatat, sudah terdapat satu orang meninggal dunia dalam perjuangan masyarakat untuk keadilan akibat kelalayan, kemalasan dan tidak tanggungjawabnya koperasi. Terdapat 32 orang yang di tangkap oleh polisi dalam perjuangan untuk keadilan akibat kemalasan dan tidaktanggungjawabnya koperasi dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Terdapat 3 orang yang di tembak oleh polisi akibat perjuang petani yang untuk keadilan atas sikap kecongkakan koperasi dan PT. TBS dan terdapat 20 orang yang terancam di culik dalam perjuangan petani kelapa sawit atas ketidakadilan yang di lakukan oleh koperasi dan PT. TBS.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *