Padang (www.korandigital.com) – Perluasan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terutama di Sumatera Barat yang signifikat saat ini belum membawa dampak positif bagi rakyat serta masih terdapat segudang persoalan ditengah masyarakat, mulai dari konflik lahan dengan masyarakat Nagari, kehidupan buruh dan petani sawit hingga persoalan lingkungan hidup.

Hal inilah yang disampaikan dalam konfrensi pers bersama oleh Wahana Liar Sumbar, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Sawit Watch di RM. Lubuk Idai Padang, Selasa (14/12) dalam menyikapi satu Abad pengembangan perkebunan sawit di Indonesia.

Konferensi pers yang dihadiri oleh Mansuetus Darto selaku Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Heriyanto selaku koordinator kampanye Wahana Liar Sumbar, Y. Hadiana selaku Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Sawit Watch dan Arifin Panjaitan selaku perwakilan SPKS Kabupaten Sekadau Provinsi Kalbar mengkritisi ekspansi perkebunan kelapa sawit skala luas yang sangat meresahkan kepada masyarakat terutama para petani dan pemilik lahan.

“Perluasan pengembangan perkebunan sawit di Indonesia hingga saat ini belum membawa dampak positif bagi masyarakat, bahkan berdampak pada konflik lahan dengan masyarakat adat, egaliter kebutuhan perusahaan terhadap kehidupan buruh dan petani hingga persoalan lingkungan hidup.” kata Mansuestus Darto.

“Pemerintah hingga saat ini belum menjadikan petani sebagai subjek penting dalam pengembangan perkebunan. Diharapkan kedepannya, Pemerintah melalui kebijakan revitalisasi perkebunan dapat memperlakukan petani plasma menjadi buruh dengan manajemen satu atap. Pola manajemen satu atap tersebut memberikan wewenang bagi perusahaan inti untuk mengoperasikan seluruh kebun plasma milik petani.  Perusahaan mengoperasikan kredit petani, melakukan penanaman kelapa sawit hingga melakukan pemanenan. Petani kelapa sawit menunggu di rumah menunggu gaji yang diberikan perusahaan dan dapat menjadi buruh di atas kebunnya.” ungkapnya.

“Secara umum, kami menyepakati moratorium kelapa sawit yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, tidak dikarenakan sebagai akibat dari skema kerjasama perdagangan karbon dengan Negara asing seperti Indonesia dengan Norwegia.SKPS dan Sawit Watch mendorong untuk dilakukan moratorium pembangunan kebun swakit skala besar yang tidak hanya pada kawasan hutan primer atau kawasan hutan gambut namun di kawasan kelola milik masyarakat petani.” jelas Darto

“Namun demikian, selama dilakukan moratorium, pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki kebijakan yang kontra moratorium untuk selanjutnya dapat di perbaiki memunculkan kebijakan yang berpihak pada buruh kebun, masyarakat/ masyarakat adat serta petani kelapa sawit.” harapnya.

“Kami terus mendorong pemerintah untuk lebih tegas pada perusahaan kebun dalam mengelola lahan dan lebih memperhatikan para petani. Sehingga tidak ada lagi konflik dalam masyarakat adat akibat pembangunan kebun skala luas dan petani memiliki kesempatan untuk membangun skema dengan pemerintah membangun kebun mandiri.” pungkasnya.

Sementara itu, Y. Hadiana Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Sawit Watch yang akrab disapa Kang Uyan mengatakan berdasarkan data Sawit Watch menunjukan sekitar 50% dari luas areal perusahaan perkebunan sawit atau sekitar 9,2 juta Ha di Indonesia adalah milik asing antara lain pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Sedangkan 3 juta Ha dari 9,2 juta Ha tersebut dikuasai oleh 6 perusahaan tunggal yakni Raja Garuda Mas, Wilmar Group, Sinar Mas, Bakrie Group, Guthrie dan Astra Argo Lestari.

“Sawit Watch masih memperjuangkan yuridisial review terhadap UU No.18 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi terutama pasal 21 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan. Pasal tersebut dinilai merugikan para pemilik lahan dan petani dan hanya menguntungkan para perusahaan perkebunan” tegasnya.

Sedangkan Heriyanto selaku koordinator kampanye Wahana Liar Sumbar menjelaskan ekspansi sawit yang terjadi di Provinsi Sumbar terutama yang terjadi di Kabupaten pasbar yang dilakukan oleh perusahaan swasta telah mengakibatkan konflik tanah antara masyarakat dengan pihak perkebunan.

“Kami akan terus mengawasi praktek ekspansi sawit yang ada di Sumbar. Adapun potensi pengembangan komoditi sawit di Sumbar antara lain di Kabupaten Agam lahan yang sudah digunakan sekitar 31.571 Ha, Kabupaten Dharmasraya lahan yang sudah digunakan sekitar 61.690 Ha, Kabupaten Limapuluh Kota lahan yang sudah digunakan sekitar 2.010 Ha, Kabupaten Padang Pariaman lahan yang sudah digunakan sekitar 373 Ha, Kabupaten Pasaman lahan yang sudah digunakan sekitar 2.075 Ha, Kabupaten Pasaman Barat lahan yang sudah digunakan sekitar 148.972 Ha, Kabupaten Pesisir Selatan lahan yang sudah digunakan sekitar 9.403 Ha, Kabupaten Sijunjung lahan yang sudah  digunakan sekitar 9.403 Ha serta Kabupaten Solok Selatan lahan yang sudah digunakan sekitar 34.972 Ha (FD)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *