SIARAN PERS

PERKUMPULAN SAWIT WATCH

Pertemuan ke-7 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, secara resmi ditutup pukul 18.00 waktu setempat.

Sidang Umum yang dilakukan pada 4 November 2009 dan diikuti oleh semua anggota forum tersebut, berhasil mengeluarkan beberapa resolusi penting yang dicapai melalui perdebatan sengit dan berujung pada pemungutan suara.

Norman Jiwan, perwakilan Sawit Watch di Badan Pengawas RSPO, mengatakan salah satu resolusi yang berhasil disepakati oleh forum melalui pemungutan suara adalah penghentian segala aktiftas pembukaan kebun sawit di kawasan Taman Nasional Bukit 30 Jambi. Menurutnya usulan moratorium tadi berasal dari Sumatra Orang Utan Society yang mendapati 18 perusahaan perkebunan sawit melakukan pembukaan lahan kebun di kawasan lindung tersebut.

“ Ada 64 anggota RSPO menyetujui moratorium ketika dilakukan voting. Sebanyak 29 suara tidak setuju dan 58 suara abstain. Selain itu, resolusi lain yang dihasilkan melalui pemungutan suara adalah tindakan mitigasi emisi gas rumah kaca yang muncul akibat pembangunan kebun sawit di lahan gambut, “ tambah Norman.

Menanggapi hasil persidangan RSPO tentang petani plasma, Mansuetus Alsy Hanu, Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan, “ Hasil keputusan sidang umum RSPO yang menyatakan bahwa biaya sertifikat tandan buah segar dari kebun plasma akan dibiayai oleh perusahaan sawit, pastinya merupakan berita yang menyenangkan bagi petani sawit. Tapi proses sertifikasi dan pembiyaan tadi mesti dilakukan secara terbuka dan akuntabilitasnya dijamin, “ dia melanjutkan,” Sepatutnya pemerintah Indonesia bisa membuat perangkat hukum tentang proses dan pembiayaan sertifikasi ini agar aturan mainnya jadi jelas.”

Sementara itu Sapuan, warga desa Runtu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang diundang menjadi peserta pertemuan mengatakan, “ Di sini, saya sudah bertemu dengan pemilik dan para petinggi perusahaan sawit yang telah merampas tanah saya. Mereka berjanji akan mengadakan perundingan yang adil untuk menyelesaikan persoalan itu dalam waktu dekat. Kalau tidak salah tanggalnya 14 November 2009. Namun bila persoalan perampasan lahan itu tidak selesai juga, saya akan menuntut perusahaan lewat banyak jalur, termasuk melalui RSPO ini.”

Banyak pihak berharap forum ini benar-benar bisa mengimplemantasikan Prinsip dan Kriterita serta Indikator penyelenggaraan kebun sawit yang berkelanjutan. Meski harus diakui pula ada sebagian kalangan yang ragu terhadap kemampuan dan kekuatan RSPO dalam menghormati hak asasi manusia dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Bagaimanapun RSPO tetaplah sebuah forum yang ramai dengan perdebatan sengit dan pemungutan suara para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan perkebunan sawit. Juga komitmen para anggotanya untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan di seputar perkebunan dan minyak sawit.

Apakah komitmen itu bisa diwujudkan dalam kenyataan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *