PENGANTAR

Program revitalisasi perkebunan merupakan upaya untuk memvitalkan kembali perkebunan kelapa sawit dari praktek buruk dalam pengelolaannya dan hasil yang rendah menjadi pengelolaan lebih baik dan hasil produksinya  meningkat. program ini di mulai sejak tahun 2006 oleh presiden SBY-JK hingga tahun 2010. Pelaksanaan program ini belum maksimal karena terdapat begitu banyak kendala dalam proses penerapannya.

Entah program ini gagal atau tidak, kenyataan saat ini suara petani ramai dalam ruang public di daerah. Untuk replanting maupun untuk perluasan, terpadu menjadi satu dalam proyek revitalisasi. Bagi petani yang akan melakukan replanting dan juga calon petani proyek revitalisasi, sedang ketar-ketir menghadapi tradisi baru dari berkebun menjadi buruh yang hanya duduk di rumah dan akhir bulan mendapat gaji dari perusahaan.

Bagi sebagian kalangan cara itu adalah cara yang lebih baik karena akan memudahkan petani untuk mencari sumber penghidupan lainnya, waktu kerja tidak akan terganggu dengan memelihara kebun serta tingkat produksi terjamin lebih baik karena seluruh kebun akan di kelola oleh petani.

Namun dari beberapa realitas yang di alami oleh petani melalui perluasan dengan pola manajemen satu atap mungkin akan bertentangan dengan harapan tadi. Beberapa realitas yang dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini.

 

Situasi Manajemen satu atap di 3 perusahaan yang berbeda di Jambi, Kalbar dan Riau

 

Dari diagram tersebut di atas, dengan menggunakan pola manajemen satu atap akan berdampak negative bagi petani sawit selain aspek social seperti kemandirian dan keberdayaan petani itu sendiri. Kondisi itu, mungkin akan merubah pola pikir bagi semua kalangan akan pentingnya melihat format yang tepat memposisikan petani kelapa sawit.

Dari sekian informasi soal revitalisasi perkebunan di Indonesia, kami mendapatkan informasi yang banyak atas pelaksanaan revitalisasi perkebunan di kabupaten paser yang mungkin juga dapat menggambarkan informasi public soal kegagalan program revitalisasi perkebunan di berbagai tempat di indonesia.

 

PELAKSANAAN DI KABUPATEN PASER

Pada saat kami menemui dinas perkebunan kelapa sawit di kabupaten paser, kami telah menemui asisten II pemda kabupaten paser yakni dengan ibu herawati. Mendengar penjelasannya, menjelaskan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit khususnya melalui revitalisasi perkebunan menggunakan pola manajemen satu atap dan tidak berlaku untuk replanting.

Begitu bingungnya kami atas pernyataan ibu herawati karena dalam kebijakan revitalisasi perkebunan program replanting yang juga menjadi bagian dari program revitalisasi perkebunan menggunakan pola manajemen satu atap.

Untung saja kami memiliki referensi banyak melalui diskusi dengan petani kelapa sawit yang tergabung dalam serikat petani kelapa sawit kabupaten paser. informasi yang di peroleh dari petani kelapa sawit ini bahwa, petani PIRTRANS yang bermitra dengan PTPN 13 di harus kan mengikuti pola manjemen satu atap dan akad kredit satu ha adalah 35.000.000 rupiah. Terdapat subsidi bunga sebesar 10 % selama masa pembangunan dan setelah sawit menghasilkan tidak lagi ada subsidi dan petani harus menanggung seluruh bunga. Jika di perkirakan total utang petani untuk replanting hamper mencapai 200.000.000 rupiah.

Menurut petani kelapa sawit di kabupaten paser, program revitalisasi perkebunan ini tidak memberdayakan petani kelapa sawit karena petani telah menguasai tehnis budidaya sawit jadi tidak perlu lagi menggunakan perusahaan inti untuk memonopoli dalam tehnis budidaya dan manajemen pengelolaannya. Selain itu, beban kredit yang tinggi dan praktek ketidaktransparanan afalis menjadi basis ketidaksetujuan petani terhadap program revitalisasi itu.  kami hanya butuh bibit dan pengetahuan untuk penumbangan pohon sawit dan bantuan pupuk –  pestisida, tegas beberapa petani dalam diskusi dengan kami.

Untuk pelaksanaan program replanting, PTPN 13 baru melakukan penebangan perdana di desa sawit  jaya kecamatan Long Ikis tahun 2009 kemarin dan hingga saat ini tidak ada kelanjutannya.

Pada saat kami menemui dinas perkebunan kabupaten Paser Pak Rasyid, terdapat dukungan sepenuhnya program revitalisasi perkebunan. Kami juga menyampaikan keberatan petani yang mengahadapi replanting kepada Pak Rasyid. Namun beliau, menganggap angin lalu keberatan tersebut dan menempak persoalan pokok pelaksanaan revitalisasi di kabupaten paser tersebut adalah berada pada sector Bank dan ketersediaan lahan.

  • Pembukaan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan membutuhkan ketersediaan lahan yang luas. Namun, lahan untuk pembukaan perkebunan sawit sudah terbatas karena banyak lahan yang masuk dalam kawasan non budidaya. Ini untuk pembukaan baru.
  • Jual beli kebun plasma di saat kredit lunas, yang kemudian menjadi kesulitan di level perbannkan karena di haruskan sertifikat kebun harus di pegang oleh pemilik dalam sertifikat. Di desa sawit  jaya Long Ikis misalnya, terdapat 58 petani kelapa sawit yang bukan nama pemilik pemilik kebun sesuai sertifikat. Persoalan ini, akan mempersulit dalam legalitas pencairan dana kredit untuk replanting. Selain itu juga, proyek replanting atau perluasan yang menggunakan skema revitalisasi perkebunan menggunakan dana bank murni. Kalau dulu, bank hanya sebagai penyalur sehingga tidak terlalu sulit. Persyaratan legalitas pemilik sesuai sertifikat, menyulitkan PTPN 13 sebagai afalis replanting karena berdampak pada kendala tehnis.
  • Untuk membantu petani dalam hal perkreditan, pemerintah akan mensubsidi bunga yang jangka waktunya selama masa pembangunan. Pokok kredit untuk petani kelapa sawit untuk satu kapling sebesar Rp. 75.000.000/ kapling dan belum termasuk bunga.
  • Untuk membantu perekonomian petani kelapa sawit selama masa replanting, petani akan menjadi buruh yang akan di bayar oleh avails.
  • Di kabupaten paser terdapat 2 avalis proyek revitalisasi perkebunan yang telah mendapatkan ijin pemerintah pusat yakni PTPN 13 dan PT. Agro Inti Kencana Mas. Namun banyak juga perusahaan yang di luas avails yang menggunakan pola-pola dalam proyek revitalisasi perkebunan seperti pola manajemen satu atap yang menurut disbun kabupaten paser tidak ada persoalan.

Disbun kabupaten Paser sangat Yakin, bahwa dengan revitalisasi perkebunan ini akan ada optimalisasi produksi yang rendah menjadi lebih baik karena seluruh kebun akan di kelola oleh perusahaan perkebunan. Disbun meyakini bahwa roh dari revitalisasi perkebunan ini adalah pola manajemen satu atap karena akan memberikan keuntungan bagi petani mitra.

Terkait dengan biaya hidup petani selama masa replanting, akan di biayai kehidupannya selama kebun sawit tersebut belum menghasilkan dengan menjadi buruh dan akan di bayar oleh avalis.

 

PERLAWANAN PETANI PIR DI DESA SAWIT JAYA DAN DESA LOLO

Pembukaan perkebunan di desa sawit jaya di lakukan oleh PTPN 6 yang saat ini menjadi PTPN 13 pada tahun 1982/1983. Terdapat 135 Kepala Keluarga yang bermitra dengan PTPN saat itu dengan luas kebun milik petani 270 ha. Dari 135 KK itu terdapat 58 KK yang sudah di pindah tangankan atau melakukan jual beli kapling. Ini lah kendala yang di sebutkan oleh disbun dalam berhubungan dengan BANK dan kendala tehnis pelaksanaan replanting oleh PTPN 13.

Di karenakan usia produktifnya sudah maksimal kurang lebih 25 tahun maka sudah seharusnya di lakukan replanting atau di gantikan dengan tanaman baru. Pada tahun 2009 kemarin, melalui avalis yakni PTPN 13 dilakukan penebangan perdana. Sebelumnya di lakukan sosialisasi baik oleh disbun maupun oleh PTPN 13. Penjelasan petani di desa sawit jaya, PTPN 13 tidak transparan dalam menjelaskan satuan kredit untuk replanting satu kapling serta bunga bank serta tidak menjelaskan pola pengelolaannya. Petani hanya membayangkan, pola pengelolaannya tetap seperti saat ini degan model PIR.

Dalam proses pelaksanaan peremajaan, beberapa sertifikat petani di kumpulkan oleh KUD untuk di serahkan ke pihak avails untuk selanjutnya di serahkan kepada bank.

Melihat beberapa dinamika di petani kelapa sawit, terdapat sebagian petani tidak menyerahkan sertifikat kebun miliknya karena beberapa persoalan terkait belum finalnya kesepakatan soal akad kredit dan pola manajemen satu atap. Sementara sebagiannya lagi menyerahkan sertifikatnya kepada KUD. Dalam pemahaman kepala desa sawit jaya yang di temui, bahwa akad kredit untuk petani terkait replanting hanya Rp. 75.000.000 tidak lebih dan tidak kurang. Sementara disbun kabupaten paser, menjelaskan Rp. 75.000.000 tersebut adalah satuan biaya untuk 2 ha yang belum termasuk bunga.

Terdapat kesepakatan dengan petani sawit, bahwa akan di lakukan replanting oleh PTPN 13 sejak tahun 2009. Namun pelaksanaanya belum di lakukan hingga saat ini. Melalui kepala desa sawit  jaya, mengajukan surat kepada disbun kabupaten paser dan PTPN 13 bahwa batas akhir kesepakatan dengan PTPN sampai pada tanggal 19 juli mendatang dan jika tidak maka sertifikat petani harus di kembalikan kepada pemiliknya.

Sementara itu, perlawanan petani di desa Lolo, terdapat beberapa petani kelapa sawit yang sudah melakukan replanting sendiri pada tahun 2008- 2009 kemarin. Bahkan petani-petani tersebut sudah melakukan penanaman kelapa sawit dengan menggunakan modal sendiri. Dengan pengalaman yang di lakukan oleh beberapa petani tersebut, petani lainnya bahkan akan mengikuti jejak mereka yang melakukan replanting secara mandiri.

Dari pengalaman petani yang melakukan replanting secara mandiri, mereka di ancam bahwa TBS mereka tidak akan di terima oleh PTPN 13 namun mereka tetap melakukannya. Besaran biaya untuk replanting pun tidak sebesar yang di ajukan oleh pemerintah dan perusahaan. Besaran dana yang digunakan Sekitar ¼ dari dana yang di ajukan untuk replanting satu kapling.

Perlawanan petani di desa sawit jaya dan juga desa Lolo memang tidak begitu massif namun bisa jadi perlawanan skala kecil dalam konteks administrative akan mempengaruhi proses pelaksanaan replanting di desa sawit jaya. Tentu ke depannya, gerakan perlawanan petani akan lebih meluas dan tidak hanya pada level administrative saja tetapi perlawanan yang real di mana petani terorganisir secara rapih dan dilakukan secara kolektif.

Pemerintah akan sulit mengendalikan perlawanan seperti ini, karena petani memegang hak legalitas kepemilikan kebun khususnya sertifikat kebun 2 ha. Jika pemerintah tidak merubah cara pelayanan dalam konteks kebijakan revitalisasi perkebunan maka rencana besar revitalisasi perkebunan ini akan gagal.

Terdapat informasi dari desa lainnya juga, bahwa petani akan menolak proyek revitalisasi perkebunan tersebut. sehingga pemerintah dan perusahaan tidak harus meletakkan persoalan replanting pada perbankkan tetapi penting melihat persoalan social, politik dan ekonomi petani kelapa sawit.

Terdapat serikat petani kelapa sawit kabupaten paser yang akan terus melakukan upaya penyadaran di tingkat petani kelapa sawit terkait posisi dan peran petani dalam replanting yang akan di lakukan oleh PTPN 13 dan mengakonsolidasikan seluruh petani. SPKS sudah bekerja lama terkait mengadvokasi replanting dengan melakukan sosialisasi kritikannya terhadap gagasan replanting dalam proyek revitalisasi dan upaya membangun gagasan replanting untuk mengurangi resiko-resiko ketidakberdayaan dan ketergantungan petani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *