Dari balik rerimbunan pohon sawit, tampak dua orang perempuan dengan sepatu boot, kedua tangan mereka yang berkaostangan terlihat memegang erat karung nggoni yang diletakkan di punggung mereka. Keduanya mendekati pohon sawit yang berukuran dua meter, lalu terlihat salah satu tangan mereka merogok karung tersebut, mengambil sesuatu kedalam karung dan menebarkannya ke tanaman sawit yang satu lalu ke tanaman sawit berikutnya.

Rupanya, kedua buruh perempuan sawit itu  sedang melakukan pemupukan pada tanaman sawit di “avdeling satu” (sebuah istilah dalam perkebunan sawit yang artinya lokasi satu) pada perkebunan sawit  PT.Sultra Prima Lestari (SPL). Salah satu perempuan buruh itu adalah Ibu Soti (46 tahun), ia adalah buruh perkebunan sawit di Sultra Prima Lestari yang merupakan  satu dari sebelas perkebunan sawit yang eksis di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Menjadi buruh perkebunan sawit, bukanlah pilihan yang disengaja bagi ibu Soti dan perempuan lainnya. “ mau apa lagi, sawah sudah tak punya”, kata ibu Soti sambil menerawang, dia bercerita bahwa dulunya ia memiliki sawah seluas dua hektar. Kini, ia tak lagi menanam, merawat dan memanen padi nya sendiri. Melainkan harus menanam dan merawat tanaman sawit yang bukan miliknya di bekas lahan sawahya sendiri.

Kini, perempuan yang telah tiga tahun  menjadi buruh tersebut hanya tinggal terpaku menatap hamparan sawit, bekas sawah miliknya.

Perkebunan sawit telah mengubah kehidupan kaum perempuan di kabupaten Konawe Utara, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Ibu Soti mengaku cukup senang bekerja di perkebunan sawit karena bisa dengan cepat mendapatkan ”money cash”. Namun sebuah ungkapan keluhan terlontar dari mulut perempuan setengah baya itu, “disini hidup kami susah”, begitulah ibu Soti memulai kisahnya dan kisah buruh perempuan lainnya yang merupakan gambaran dari sebuah ketertindasan kaum perempuan yang hidup di sekitar perkebunan sawit.

 

Lahan yang Dirampas

PT. Sultra Prima Lestari dengan SK Bupati No.585 tahun 2004,  berhasil menguasai lahan seluas 12.000 ha yang berlokasi di tiga desa; Laronanga, Labungga dan Wangguduraya di kecamatan Asera,kabupaten Konawe Utara. Lahan yang dikuasai, adalah kawasan hutan dan lahan pertanian masyarakat.

Ibu Soti, bukanlah satu-satunya buruh perempuan yang dulunya adalah pemilik lahan. Mayoritas, masyarakat khususnya perempuan di desa Laronanga, Labungga dan Wangguduraya adalah pemilik lahan baik persawahan maupun pertanian skala kecil yang dijadikan sebagai basis produksi. Kini, setelah sawit datang, para perempuan pemilik lahan berubah menjadi buruh perkebunan sawit.

Perampasan lahan basis produksi kaum perempuan di Kabupaten Konawe Utara sesungguhnya adalah tidak terlepas dari scenario besar koorporasi internasional. Didasari watak dasarnya “melakukan penjajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia”, untuk kebutuhan industry mereka, dengan tiga kepentingan;  bahan baku, lahan dan tenaga kerja murah.

Secara historis sejarah perampasan lahan untuk perkebunan di Indonesia oleh negara maju telah di mulai sejak tahun 1930 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang kala itu memaksakan adanya perkebunan  pada lahan rakyat di pulau Jawa untuk tanaman ekspor yang sedang menjadi  primadona pada awal abad 19 seperti kopi, teh dan karet yang di kenal dengan istilah ”culturestelsel”. Kini, sejarah itu terus berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung yang melalui negara maupun swasta. Di Kabupaten Konawe Utara, dimulai sejak PTPN XIV pada tahun 2002 dengan luas lahan konsesi 30.000 ha, PT. Sultra Prima Lestari; 12.000 ha di tahun 2004, PT. Celebes Agro Lestari; 20.000  ha di tahun yang sama, PT. Damai Jaya Lestari; 20.000 hektar di tahun 2005, PT. Agro Tama Makmur Abadi; 20.000 ha, PT. Mitra Bhakti Agro; 40.000 ha di tahun 2005, PT.Duta Sulawesi; 20.000 ha, PT. Konawe Agro Palm 20.000 ha. Secara keseluruhan total lahan yang dikuasai di kabupaten Konawe Utara adalah 202.000 ha.

Penguasaan lahan yang  sangat besar di Kabupaten Konawe Utara tersebut, cukup membuktikan bahwa Indonesia sangat korporatif dalam menyerahkan lahan untuk kepentingan industry negara maju dan korporasi internasional. Tentu saja, sawit yang menghasilkan CPO (biji sawit yang dapat diolah menjadi bahan baku untuk industry)  merupakan solusi atas kebutuhan bahan baku industry negara-negara kapitalis tersebut. Kini, bertambah satu lagi kepentingan investasi perkebunan sawit yaitu dengan adanya krisis energy yang melanda negara-negara industry dan kemudian mengubah arah strategi bisnis mereka, yaitu dengan menanamkan investasinya pada pertanian skala besar untuk sumber energy bio fuel, bio ethanol maupun bio energy lainnya.

Patuhnya pemerintah Indonesia pada investasi perkebunan sawit merambah sampai ke pemerintah daerah. Di Sultra sendiri, pemerintah provinsi mencari akal bulus, dengan kebijakan revisi tata ruang untuk tahun  2010. Salah satu revisi tersebut adalah menurunkan status hutan kawasan menjadi Area Penggunaan Lain (APL), dimana salah satu hutan kawasan yang dimaksud adalah salah satu lokasi konversi perkebunan sawit di kabupaten Konawe Utara.

Tentu saja, investasi perkebunan sawit merupakan ladang subur bagi pemerintah daerah yang selalu beralasan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang manfaatnya bagi masyarakat sekitar perkebunan sawit pun masih perlu dipertanyakan.

****

Ibu Soti dan perempuan buruh perkebunan sawit lainnya, mengaku jika panen datang, mereka bisa menjual gabah dan  sisanya untuk bahan pangan keluarga sampai pada musim panen yang kedua. Karena mengandalkan musim hujan, mereka bisa panen dua kali selama setahun. Masyarakat di sekitar perkebunan sawit dulunya tidak pernah kekurangan bahan pangan. Perempuan lainnya, yang tidak ber sawah, menanam sayurmayur dan kacang-kacangan.

Kini, lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan kaum perempuan berganti menjadi tanaman sawit yang bukan milik mereka dan hanya menghasilkan Rp.492.800 per bulan dengan beban kerja yang sangat berat. Mereka juga akhirnya harus membeli beras atau bahan pangan lainnya.

Hartati (35 tahun), yang juga salah satu buruh perempuan di  PT. Sultra Prima Lestari, mengaku memiliki sawah seluas dua hektar, juga telah menjadi hamparan perkebunan sawit.  Hartati menyadari betul, perubahan kelas dirinya dari petani menjadi buruh telah membuat dia dan keluarganya menjadi konsumen pangan dan menjadi kaum yang hanya mengandalkan tenaganya untuk menghasilkan uang. ”kalau tidak kerja tidak dapat uang, tapi kalau bersawah kami tidak kekurangan beras”, ungkapnya. Perempuan yang mempunyai tiga anak ini juga mengatakan bahwa  penghasilan yang diperoleh dari buruh sawit, tidak cukup utuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Menurut Boma, salah satu mandor perkebunan PT. Sultra Prima Lestari, terdapat 21, 5 ha sawah yang di konversikan menjadi perkebunan sawit oleh perkebunan tempat ia bekerja tersebut.

Walaupun perkebunan sawit itu sendiri mengiming-imingi system bagi hasil jika panen kelak ( di beberapa tempat panen itu tak pernah terjadi karena tidak ada pabrik seperti yang terjadi di PTPN XIV), pembagain hasil itupun sarat dengan jeratan rente yang menjebak pemilik lahan dengan utang yang tak pernah dipinta. Begitupun dengan perjanjian pinjam pakai selama 25 tahun. Bisa dipastikan masyarakat khususnya kaum perempuan tidak akan lagi bisa menjadikan lahan pertaniannya sebagai basis produksi setelah sawit usai, karena lahan bekas perkebunan sawit tersebut tidak akan poduktif lagi dikarenakan tanaman sawit adalah jenis tanaman yang banyak menyerap unsure hara tanah.

Dalam sejarah perkebunan di Sulawesi Tenggara, setelah perusahaan hengkang, (seperti yang terjadi PT. Haspram di Kabupaten Kolaka, PT. Kapas di Konawe Selatan), tanaman perkebunan itu hanya tinggal saksi sejarah perampasan lahan oleh perkebunan.

Dari gambaran perampasan lahan oleh perkebunan sawit, sangat jelas berdampak pada hilangnya basis produksi perempuan dan mengubah kaum perempuan dari produsen pangan menjadi pembeli pangan dan ancaman lainnya adalah terjadinya krisis pangan di Kabupaten Konawe Utara sebagai imbas dari perampasan lahan secara besar-besaran dan pemakasaan pertanian monokultur.

 

Eksploitasi Buruh

Selain perampasan lahan, bentuk kejahatan lain dari perkebunan sawit adalah ekspolitasi buruh khususnya buruh perempuan. Tidak terpenuhinya hak normative dan perlindungan bagi buruh perempuan menambah persoalan bagi perempuan  yang hidup disekitar perkebunan.

Dari tujuh ratus orang lebih buruh di  Sultra Prima Lestari, diperkirakan setengah nya adalah perempuan. Tidak ada perbedaan jenis pekerjaan antara buruh laki-dan buruh perempuan. Semua pekerjaan yang ada di perkebunan sawit seperti land clearing (pembukaan lahan untuk penanaman), pemupukan, penyemprotan, perawatan yang terdiri dari gawangan, pringan dan sebagainya tak luput di kerjakan oleh buruh perempuan.Semua jenis pekerjaan tersebut, sarat dengan resiko kecelakaan kerja.

Ibu Sonde, asal Wanggduraya, adalah buruh perempuan yang telah tiga tahun bekerja di SPL bercerita bahwa salah satu buruh perempuan pernah memotong tangannya sendiri pada saat melakukan “land clearing”. Bisa dibayangkan membersihkan semak belukar dengan hanya menggunakan alat kerja sederhana seperti parang sangat beresiko terhadap keselamatan kerja. Tidak hanya itu, untuk menuju lokasi land clearing, para buruh harus berjalan berkilo-kilo  meter karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan.

Dari cerita ibu Sonde terungkap bahwa buruh yang mendapat kecelakaan pada saat bekerja, tidak diberikan jaminan keselamatan kerja dari perusahaan seperti biaya pengobatan, cuti dan sebagainya. Buruh sendirilah yang menanggung biaya pengobatan dan tetap dianggap absen oleh perusahaan.

Tidak adanya perlindungan terhadap buruh khususnya buruh perempuan juga terlihat pada pekerjaan  “penyemprotan”.  Mereka harus memikul tangki yang berisikan 15 sampai 17 liter air sepanjang satu jalur (setiap satu jalur berukuran panjang 300 meter dan lebar 17 meter), tanpa menggunakan masker penutup mulut. Begitupun dengan “pemupukan”, pekerjaan itu di kerjakakan oleh dua orang di setiap dua jalur, juga tanpa menggunakan masker penutup mulut.

Jika hendak menggunakan masker, buruh harus menyediakan sendiri, begitupun dengan sepatu boot, perusahaan tidak menyediakan sepatu boot terlebih lagi masker. Ibu Sonde dan buruh lainnya hanya mampu membeli sepatu boot yang harganya Rp.70.000, karena masker dianggap belumlah menjadi kebutuhan utama dalam pekerjaan mereka, sehingga buruh di perkebunan ini jarang menggunakan masker penutup mulut.

Beban kerja dan medan yang begitu berat, dilalui oleh setiap buruh perempuan walau sedang haid atau hamil sekalipun. Mereka, tidak mengenal cuti haid,  hamil dan melahirkan. Begitupun dengan tidak adanya toilet atau WC bagi buruh. Sambil senyum, seolah tidak menjadi persoalan bagi ibu Sonde, yang mengatakan “kalau hendak buang air kecil terpaksa harus ke hutan atau di tempat sunyi atau di tahan saja sampai pekerjaan selesai, nanti ke toilet kantor”. (hanya ada satu satu toilet kantor yang diperuntukkan untuk karyawan administrasi dan mandor). Bisa dibayangkan buruh perempuan yang sedang haid. Seakan, menjadi buruh perempuan perkebunan, juga harus merelakan hak-hak kemanusiaannya.

Walaupun negara kita mempunyai UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakeerjaan yang mengatur tentang hak normative bagi buruh perempuan seperti cuti haid, hamil dan melahirkan, dan jaminan keselamatan kerja, namun, fakta yang dialami buruh perempuan perkebunan sawit di kabupaten Konawe Utara, sesungguhnya adalah potret dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang berkaitan dengan impelementasi dari UU tersebut seperti hak-hak buruh khususnya buruh perempuan. Perlindungan terhadap keselamatan kerja dan reproduksinya juga tertuang dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadap  Perempuan (CEDAW) dimana negara kita telah meratifikasi dalam UU No 7 tahun 1984.

 

Negara-negara peserta wajib melakukan segala langkah tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesempatan kerja untuk mrnjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama khususnya;hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.(pasal 11 point f)”.

 

Tidak adanya hak-hak normative dan perlindungan bagi buruh perempuan, juga di sebabkan kurangnya  informasi dan pengetahuan buruh perempuan tentang hak-hak buruh dan hak-hak kemanusian. Hal ini di sebabkan selain lokasi wilayahnya yang cukup sulit dari akses transportasi maupun informasi, juga di pengaruhi oleh lemahnya akses pendidikan khususnya bagi perempuan yang  juga tak luput dari pengaruh budaya patriarkhi yang belum menjadikan pendidikan bagi anak perempuan sebagai prioritas utama bagi masyarakat miskin. Mayoritas buruh perempuan di perkebunan sawit ini, hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar.

Kondisi di atas selain menyebabkan semakin tereksploitasinya buruh perempuan di perkebunan sawit juga menyebabkan ancaman atas kesehatan reproduksinya. Beberapa pakar berpendapat bahwa, organ reproduksi perempuan sangat  sensitive  terhadap kuman, bahan kimia dan ganguan kesehatan lainnya. Sehingga lingkungan yang tidak sehat, tidak  aman dan beban kerja yang berat dapat menyebabkan ganguan terhadap organ reproduksinya, tak jarang hal itu dapat menyebabkan gangguan fertilitas (kesuburan), keguguran bahkan kanker rahim.

 

Beban Ganda

Menjadi buruh perkebunan sawit tak membuat ibu Soti dan perempuan buruh yang lainnya tidak menjalankan peran domestiknya. Pukul empat pagi, perempuan beranak tujuh ini harus bangun dari tidur malamnya. Hal ini ia lakukan karena sebelum berangkat kerja, dia terlebih dahulu harus memasak dan  menyediakan kebutuhan anggota keluarga yang lainnya. Jarak desa tempat tiggalnya cukup jauh dengan lokasi perkebunan, yaitu berjarak tujuh kilometer dan ditempuh dengan berjalan kaki. Sehingga ibu Soti harus berangkat menuju perkebunan sawit ketika hari masih gelap. Ketika matahari mulai terbenam, ibu Soti kembali kerumahnya, namun bukannya istirahat yang didapatkan, melainkan harus melanjutkan peran domestiknya.

Hal yang sama juga di alami oleh Ibu Sonde. Perempuan yang telah bercucu ini, setiap hari berangkat ke perkebunan menyebrangi sungai dengan menggunakan “pancara” (rakit yang menggunakan mesin tempel). Namun jika mesin perahu rusak, terpaksa ia harus menginap di “basecamp” (rumah penampungan karyawan yang mayoritas di huni laki-laki).

Namun,  baik Ibu Sonde maupun ibu Soti merasa tidak ada yang salah dengan kondisi “double bourden’ yang mereka alami. Hal itu dianggap wajar. Karena pada umumnya perempuan di sekitar mereka mengalami hal  yang sama. Peran utama yang mereka emban untuk pekerjaan domestik dianggap sebagai “kodrat perempuan”.

Kisah buruh perempuan di perkebunan sawit ini adalah potret situasi perempuan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara yang dibelenggu oleh ketidakadilan system ekonomi, politik maupun  secara social. Adanya anggapan  social  bahwa perempuanlah yang memegang peranan utama dalam pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak, melayani suami dan sebagainya menjadi persoalan bagi perempuan khususnya perempuan miskin. Beban ganda menjadi tak terhindarkan bagi perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kualitas kesehatan perempuan, dan terenggutnya akses perempuan untuk memperoleh akses informasi, akses untuk terlibat dalam kegiatan public dan sebagainya. Kondisi ini akan semakin akan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.

Menjadi buruh perempuan di perkebunan sawit, sekaligus menjadi seorang perempuan yang hidup dalam lingkaran budaya patriarkhi, akhirnya menjadi beban ganda yang harus di pikul bagi diri perempuan.  Beban tersebut adalah suatu lingkaran ketertindasan bagi kaum perempuan yang tidak disadari baik oleh masyarakat maupun oleh perempuan itu sendiri.

 

Sungai Yang Tercemar

Kekhawatiran selanjutnya terhadap dampak dari perkebunan sawit adalah ancaman tercemarnya sungai atau lingkungan sebagai dampak dari penggunaan bahan kimia yang digunakan untuk merawat tanaman sawit,  yang  kemudian  berdampak pada kehidupan manusia di sekitarnya. Lokasi Sultra Prima Lestari sendiri tepat berada di seberang Sungai Lasolo, salah satu sungai terbesar di kabupaten Konawe Utara.  Desa Laronanga, Labungga dan Wangguduraya adalah desa-desa yang berada tepat di bibir sungai Lasolo.

Masyarakat di tiga desa tersebut menggunakan sungai Lasolo, sebagai sumber air untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti minum, masak, mandi dan mencuci. Selain itu Sungai Lasolo juga di jadikan sumber penghasilan perempuan, karena sungai tersebut menyimpan jenis kerang yang di konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara, oleh masyarakat sekitar menyebutnya “pokea”. Sebagian kaum perempuan di tiga desa tersebut menjual “pokea” di pasar desa sebagai tambahan penghasilan keluarga.

Walaupun belum ada penelitian yang mengatakan bahwa sungai Lasolo telah tercemar akibat limbah perkebunan sawit, namun perubahan warna air sungai yang dahulu jernih menjadi keruh dan kekuning-kuningan telah mengindikasikan bahwa sungai Lasolo yang menjadi sumber kehidupan masyarakat khususnya desa Laronanga, Labungga dan Wanggduraya tak aman lagi untuk di konsumsi dan hal itu akan sangat membahayakan pada kualitas kesehatan masyarakat sekitar.

Keruhnya air sungai itu juga berdampak pada perempuan pedagang kerang. Karena, kerang diambil dari dalam sungai dengan cara menyelam, yang umumnya di lakukan oleh laki-laki. Namun,  keruhnya air sungai menyebabkan penyelam kesulitan untuk mencari kerang. Sehinga dampaknya adalah penurunan hasil tangkapan kerang dan tentu saja hal itu sangat bedampak pada penghasilan perempuan pedagang kerang.

****

 

Kisah-kisah perempuan yang hidup di sekitar sawit di atas, semakin menjelaskan bawa perempuan yang hidup di sekitar perkebunan sawit mengalami ketertindasan yang kompleks dalam lingkaran kehidupan mereka. Lahan yang dirampas, kehidupan perkebunan yang teramat keras dan eksploitatif, beban ganda yang harus di pikul, sungai yang tercemar,  menegaskan bahwa sawit telah merenggut kehidupan perempuan.

 


Biodata Penulis :

Staff Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah.Sultra,

Anggota Dewan Daerah Walhi Sultra

Publikasi : ”Tambang Emas Bombana, Berkah Atau Ancaman

(Dipublikasikan di web site JATAM), “Menggadai Hutan Untuk Siapa”

(Dipulikasikan di web site JATAM).

Email : kendari_maju@yahoo.com

Blogspot : www.kendarimaju.blogspot.com

Comments

  1. wah suka baagnt bab tanggungjawab tue :)pun pernah terdengar ustad2 kata, memasak n kerja rumah bukan tanggungjwb isteri ttp suami :)huhuhu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *