Sebuah pengetahuan yang dibangun oleh komunitas lokal suku dayak ngaju, mulai dari adaptasi dan mitigasi dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup ratusan dan bahkan ribuan tahun lalu, sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Walaupun Regime Soeharto ”membantai” sumber-sumber kehidupannya melalui proyek PLG 1 juta hektar, maka kerusakan gambut segera di lakukan rehabilitasi oleh rakyat tanpa menunggu jaminan dollar dari negeri penyumbang emisi terbesar di dunia. Apakah pernah kita pernah menghitung sumbangan masyarakat lokal sebagai solusi iklim ? atau kita sedang melakukan ecosida terhadap suku suku asli atas nama dagang karbon.

Jauh sebelum bangsa Indonesia Merdeka tahun 1945, suku Dayak Ngaju sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah rawa gambut telah lama melakukan pemanfaatan dan pelestarian hutan gambut. Praktek pengelolaan hutan gambut untuk kehidupan di lakukan secara turun temurun. Mulai menanam pohon rotan, karet, tanaman hutan seperti; blangiran, jelutung, ramin dan lain sebagainya, merupakan pekerjaan penduduk agar hutan gambut tetap lestari.

Keselamatan ekologi gambut adalah keselamatan bagi masyarakat local secara turun temurun. Ketika proyek PLG di mulai tahun 1996-1997, pada dasarnya masyarakat local sudah memperingatkan pemerintah daerah dan pusat, bahwa proyek pembuatan sawah 1 juta hektar yang dilakukan pemerintah Soeharto tidak akan berhasil, karena, masyarakat local memahami benar, kalau ketebalan gambut di areal proyek tidak akan dapat menjadi sawah. Ini dibuktikan, oleh masyarakat setempat yang sejak dahulu kala tidak pernah membuka sawah di wiayah proyek, kecuali penananam pohon hutan dan kebun rotan. Tetapi, tampaknya pemerintah tidak mau mendengar suara masyarakat dan akhirnya proyek gagal untuk tidak di lanjutkan. Sementara wiayah rawa gambut telah dirusak dengan pembongkaran gambut untuk kanal-kanal raksasa yang membelah ekosistem gambut. Bukan itu saja, kebun-kebun rotan, karet dan kolam-kolam ikan tradisional masyarakat juga ter gusur dan nyaris musnah seketika.

Situasi tersebut diatas, bagi masyarakat local tidak dapat berbuat banyak, kecuali berupaya bersama antar desa untuk melakukan perbaikan ditingkat kampong untuk menyelamatkan sumber kehidupan keluarga dan ekosistem gambut secata bertahap. Upaya memulihkan gambut yang telah dirusak, berlanjut pada satu kesadaran bersama di tingkat masyarakat. Ini menjadi jawaban terhadap hancurnya sumberdaya alam lokal akibat proyek, yang semula selalui menghantui pikiran sebagian besar korban.

Semangat ini dimulai dari sebauh pertemuan kecil, di  desa Sei Jaya. sekitar tahun 1999. Bersama Yayasan Petak Danum, dimulailah upaya menyiapkan advokasi proyek PLG. Pertemuan dihadiri 7 kelompok petani, yang bekerja untuk lebih 50 desa di eks wilayah proyek PLG.  Awalnya, dilakukan ujicoba untuk mencetak sawah tradisional seluas 125 hektar, yang dikembangkan pada  7 desa. Saat ini, telah terbuka lahan persawahan masyarakat seluas 478 hektar, yang tersebar di Desa Mahajandau, Mangkatip, Bakuta, dan Dusun Talekung Punei. Usaha ini juga mulai di perluas di beberapa desa lainnya secara swadaya mencapai seribu hektar lebih.  Upaya lainnya, dilakukan penanaman pohon Karet sebanyak 9.200 pohon pada lahan seluas 23 hektar (tahun 2000). Saat ini, kebun karet berkembang, mencapai luasan 71 hektar tersebar di Desa Tambak Bajai, Sungai Jaya, Bakuta dan Mahajandau. Usaha ini terus diperluas di beberapa desa lainnya hingga mencapai ribuan hektar. Pohon rotan sebanyak 150 ribu pohon sampai tahun 2008. Selain Rottan, jenis pohon hutan juga ditanam di wilayah-wilayah hutan adat.

Hasil proses pendampingan Petak Danum, luas yang dapat direhabilitasi secara swadaya sejak tahun 2004 hingga 2008, meliputi 13 ribu hektar tanaman rotan, karet serta pohon hutan. Tetapi hutan-hutan yang tersisa disekitar desa di pertahankan mencapai 200.000 hektar untuk di konservasi berdasarkan pengetahuan lokal setempat.

Satu yang masih harus terus diperjuangkan adalah wilayah kelola adat. Inilah  yang turun temurun teruji  menadi alat ampuh pengelolaan sumberdaya gambut berbasis kearifan lokal. Ada lebih ratusan ribu hektar hutan adat di wilayah kelola gambut yang telah dilindungi  penduduk lokal. Semua upaya yang dilakukan, hampir 10 tahun (1999 – 2009) kemudian dilakukan evaluasi bersama antar masyarakat melalui kegiatan Temu Rakyat Pengelola Gambut pada 14-15 Januari 2009. Acara temu rakyat ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Narang. SH, Bupati Kapuas, Bapak Ridha Saleh Anggota Komisi Nasional HAM, Bapak Prof DR Hariadi Karthodihardjo Dewan Kehutanan Nasional (DKN), dan sekitar 200 wakil masyarakat dari 50 desa sekitar eks PLG . Untuk memberikan penghargaan bagi perjuangan masyarakat local dalam menyelamakan sumberdaya alam gambut, pada temu rakyat ini pula di berikan sebuah penghargaan kepada sekitar 24 Desa yang warganya memiliki inisiatif dan berjuang keras dalam pengelolaan gambut berbasis masyarakat lokal. Penghargaan yang diberikan beragam, ada penghargaan desa konservasi rakyat, desa swasembada pangan, desa tanggap bencana, hingga desa disertifikasi buah-buah lokal.

Salah satu contoh, penghargaan Desa konservasi rakyat, diberikan pada desa yang warga desanya ia mampu mempertahankan kondisi hutan gambut dan sumber-sumber kekayaan alamnya sampai saat ini dapat di manfaatkan dan di lestarikan dengan baik. Penghargaan Desa Swasembada Pangan (beras) untuk yang mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan beras dengan cara melakukan budidaya pertanian padi sawah secara tradisional di lahan gambut. Sementara,  Desa Tanggap Bencana, diberikan pada desa yang warganya mampu melakukan pengelolaan bencana di kawasan gambut, baik kebakaran hutan-lahan dan banjir berdasarkan pengetahuan tradisional. Terakhir, Desa Disertifikasi Buah-Buahan Lokal, diberikan pada desa yang warganya mampu melakukan budidaya tanaman buah-buahan lokal mulai dari cara budidaya, dan pelestarian buah-buahan lokal serta tata cara perdagangan buah yang memasok banyak kota di Kalimantan Tengah.

Pemberian penghargaan ini membuat banyak desa bersemangat, dengan alasan; 1] Desa-desa dan warganya berjuang dengan keras secara swadaya untuk berpartisipasi dalam penyelamatan gambut, 2] Inisiatif warga desa selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, sehingga, penghargaan dan apresiasi terhadap warga dan desa selama 30 tahun terakhir tidak pernah terjadi, 3] Rakyat sendirilah yang harus memperhatikan warga desa dan saling menilai antar warga dan antar desa.

Dalam kesempatan acara Temu rakyat 2009, masyarakat berinisiatif untuk mengkonsolidasikan ulang upaya dan inisiatif mereka dalam pemulihan konsisi social, ekonomi, budaya, hukum dan politik dalam pengelolaan sumber kekayaan gambut. Beberapa kesepakatan di peroleh diantaranya: 1) Inisiatif Masyarakat Tata Ruang Kelola Tradisional, 2) Inisiatif  Masyarakat Perlindungan Gambut, 3) Inisiatif  Rehabilitasi  Gambut – kawasan yang akan direhabilitasi meliputi luasan 13 ribu hektar, termasuk kebun rotan, kebun purun, dan  karet. Mereka juga akan terus menerus menambah jumlah kawasan yang direhebilitasi untuk memulihkan kebun karet rakyat seluas 24 ribu hektar, kebun rotan seluas 10 ribu hektar dan pemulihan hutan-hutan adat seluas 100.000 hektar dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, 4)  Inisiatif  Pengembangan  Ekonomi  Berbasis  Kedaulatan  Rakyat, pengembangan ekonomi rakyat saat ini di dorong untuk menumbuhkan semangat masyarakat melakukan kegiatan dan pendidikan ekonomi keluarga. Pengelolaan hasil Rotan, mulai rotan mentah sampai membuatnya menjadi barang kerajinan, di upayakan oleh serikat petani dan pengrajin rotan, 5) Inisiatif  Pendidikan  dan  Penyadaran Masyarakat. Pendidikan dan penyadaran masyarakat  terus menerus melalui pendidikan formal dan non formal yang bertujuan agar masyarakat umum, pelajar (SD, SMP dan SMU) serta perguruan tinggi dapat memahami kondisi gambut, 6) Insiatif  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Lokal, 7) Inisiatif  Ketahanan  Pangan, Kesehatan dan Pendidikan. Peserta temu rakyat 2009, secara sadar bersama akan kebutuhan sumber bahan pangan beras (dan keanekaragaman ubi-ubian) sehari hari, sehingga, upaya pencetakan sawah tradisional akan terus dilakukan dengan membudidayakan varietas padi lokal yang memiliki ketahanan terhadap hama, penyakit serta serta tahan terhadap serangan banjir dak kekeringan. Memperjuangkan hak-hak warga desa atas pelayanan kesehatan, pendidikan murah (gratis) disemua wilayah eks PLG. Setidaknya, apa yang sedang berjalan upaya-upaya masyarakat local untuk menyelamatkan kehidupan dan ekologi gambut di Kalimantan tengah. Ini bentuk komitment rakyat atas sumbangan kerja nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim. (koesnadi wirasapoetra 2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *