Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani Pasundan (SPP)

Kami Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam KOALISI  BUBARKAN PERHUTANI, sangat menyesalkan sekaligus mengecam pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Anang Sudarna,  yang menyatakan bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh para perambahan yang sukar diatasi karena harus berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun warga, seperti Serikat Petani Pasundan (Kompas, 11 Mei 2010).

Pernyataan tersebut jelas memicu keresahan dan kemarahan warga karena selama ini petani yang tergabung di Serikat Petani Pasundan (SPP) telah melakukan penggarapan lahan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis.

Lontaran kalimat semacam itu acapkali keluar dari mulut pejabat dalam menanggapi konflik-konflik agraria, termasuk Kadishut Jabar tadi. Pernyataan Anang Sudarna itu merupakan upaya mengkriminalkan petani yang saat ini sedang bersengketa dengan pihak Perhutani.

Tidak bisa dipungkiri, kawasan hutan Indonesia yang mencapai 120,3 Ha (Dephut, 2006) sarat dengan konflik agraria yang diawali dengan perebutan atas akses penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sebelumnya luas hutan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru mencapai 143 juta ha atau seluas  70% dari daratan republik ini. Dan kesemuanya itu dikuasai oleh negara!

Akibat pola penguasaan hutan negara yang sangat dominan semacam ini, akses rakyat yang tinggal dan hidup di sekitar hutan menjadi tersumbat untuk turut memanfaatkan hasil-hasil hutan. Lebih jauh lagi hal ini membawa akibat pada tingginya tingkat kemiskinan sekitar hutan. Wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi hutan kelola rakyat telah dijadikan komplek-komplek berpagar dan berpatok dengan embel-embel tanah Negara atau hutan Negara. Selanjutnya wilayah-wilayah tersebut tak bisa disentuh apalagi diusahakan oleh rakyat (lihat dalam Hendro Sangkoyo, Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah).

Pembatasan dan penggusuran hutan rakyat, yang kemudian beralih menjadi hutan produksi jelas  menelurkan konflik agraria yang tersebar di seluruh nusantara. Dalam dinamika konflik agraria, aksi-aksi okupasi tanah yang populer dengan istilah reclaiming menjamur di pelbagai tempat, termasuk di wilayah Priangan Timur. Pengambilalihan kembali tanah oleh rakyat disebabkan oleh  praktek-praktek culas pengalihan lahan milik rakyat jadi penguasaan pemilik modal merupakan bagian dari rencana dan proyek pemerintah, seperti perkebunan dan kehutanan.

Sebenarnya pengambilalihan dan penguasaan kembali lahan oleh rakyat memberikan hasil positif dalam mengurangi degradasi fungsi hutan. Sebab hutan produksi yang selama ini dikelola Perhutani nyata-nyata gagal melakukan pengelolaan hutan karena orientasinya hanya mengarah pada usaha/bisnis semata demi memperoleh keuntungan material.

Belajar dari pengalaman SPP dalam mengelola lahan – dilakukan secara kolektif – yang diawali pemetaan partisipatif untuk penentuan dan penunjukan fungsi kawasan (zonasi). Misalnya saja ditentukan dengan jelas kawasan tutupan atau kawasan sumber mata air, kawasan yang harus ditanami dengan tanaman perkebunan, dan kawasan yang harus ditanami dengan tanaman holtikultura. Tentunya zonasi tersebut berdasarkan tingkat kemiringan lahan.

Melihat kondisi tersebut sangat tidak beralasan tudingan yang menyatakan bahwa penggarapan lahan oleh SPP mengakibatkan kerusakan hutan, justru malah sebaliknya.  Untuk itu ”Koaliasi Rakyat Bubarkan Perhutani” menyerukan :

  1. Mengutuk pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat yang telah menuding SPP sebagai perusak dan perambah hutan. Pada kenyataanya SPP telah mengelola lahan tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis.
  2. Di balik pernyataan Kadishut Jabar tersebut, kami menduga kuat ini hanya alasan dia untuk memuluskan proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) di Jabar yang membutuhkan anggaran besar hingga milyaran rupiah.
  3. Merujuk pada dua hal di atas kami meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk memecat Kepala Dinas Kehutanan tersebut.
  4. Selain itu kami juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
  5. Kemiskinan rakyat di wilayah hutan akibat tidak adanya akses pengelolaan, pemanfatan, penguasaan hutan, untuk itu pemerintah harus melakukan upaya yang lebih sistematis untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dengan jalan melaksanakan pembaruan agraria sejati.

 

 

KOALISI BUBARKAN PERHUTANI

Jakarta, 18 Mei 2010

KPA, API, WALHI, SAINS, IHCS, KIARA, Sawit Watch, JKPP, PERGERAKAN, KAU, SPI, YLBHI, LBH BANDUNG, HUMA, KPSHK, ABM, BINA DESA, SMI, SP, FMN, IGJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image